MUI

Depkes: Vaksin Meningitis tak Berenzim Babi

http://www.republika.co.id/koran/14/48813/Depkes_Vaksin_Meningitis_tak_Berenzim_Babi

Depkes: Vaksin Meningitis tak Berenzim Babi

Kamis, 07 Mei 2009 pukul 22:45:00

MEDAN — Departemen Kesehatan RI melalui Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL), Prof dr Tjandra Yoga Adhitama, memastikan bahwa vaksin meningitis yang disuntikkan kepada jamaah haji dan umrah tidak mengandung bahan dari babi. Untuk itu, para calon jamaah haji atau umrah diminta agar tak ragu dengan suntik meningitis yang dilakukan Depkes.

“Kepastian tidak adanya kandungan babi ini merupakan penjelasan resmi dari Depkes RI bahwa vaksin meningitis untuk calon jamaah haji dan umrah tidak mengandung bahan dari babi,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Sumatra Utara, dr Candra Syafei SpOG, yang mengutip surat resmi dari Depkes tersebut, kemarin (6/5).

Dalam surat tertanggal 4 Mei 2009 yang dikeluarkan melalui Pusat Komunikasi Publik Depkes RI itu, Dirjen P2PL menyatakan, vaksin yang digunakan calon jamaah haji dan umrah Indonesia adalah vaksin meningitis Mencevax ACWY. Dalam proses pembuatannya, vaksin ini menggunakan kultur media yang bebas binatang, termasuk bebas dari >material bovine (sapi) dan porcine (babi).

“Jadi, vaksin meningitis yang digunakan jamaah haji dan umrah tidak mengandung unsur babi,” ujar Candra yang mengutip pernyataan Dirjen P2PL dalam surat tersebut. Bahkan, lanjut Candra, dalam surat tersebut, Depkes RI menyatakan, vaksin itu juga digunakan jamaah haji dari Arab Saudi, Iran, Nigeria, Yaman, Malaysia, Filipina, Singapura, Pakistan, Bangladesh, Ghana, India, Kazakstan, Kuwait, Lebanon, dan lain-lain.

Candra menambahkan, Pemerintah Arab Saudi mewajibkan setiap jamaah haji atau umrah divaksin meningitis agar terhindar dari penyakit radang selaput otak. Menurut dia, gejala klinis penyakit itu adalah demam (panas tinggi) mendadak, nyeri kepala, mual, muntah, ketahanan fisik melemah, dan kemerahan di kulit. Pada keadaan lanjut, kesadaran menurun sampai koma serta terjadi pendarahan.

“Berkumpulnya populasi dalam jumlah besar dari berbagai negara di Arab Saudi, seperti pada musim haji, berpotensi terhadap penyebaran kuman dan penyakit. Karena itu, pemberian vaksinasi merupakan upaya yang penting dalam memberi perlindungan kesehatan jamaah haji,” ujar Candra.

Penjelasan Depkes itu berbeda dengan hasil temuan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan LPPOM MUI Sumatra Selatan. Berdasarkan hasil penelitian dengan melibatkan Universitas Sriwijaya, LPPOM MUI Sumsel menemukan adanya kandungan enzim <I>porchin<I> dalam vaksin meningitis untuk jamaah haji dan umrah.

Direktur LPPOM MUI Pusat, Muhamad Nadratuzzaman Hosen, juga sempat mengatakan, kasus vaksin meningitis mengandung enzim babi ini merupakan kasus lama. ”Departemen Kesehatan juga tahu, tapi hanya didiamkan. Banyak vaksin yang mengandung enzim babi, bukan vaksin meningitis saja,” ungkapnya.  nin/hri

Advertisements

MUI Desak Depkes cari Vaksin Meningitis Halal

http://www.republika.co.id/berita/48973/MUI_Desak_Depkes_cari_Vaksin_Meningitis_Halal

MUI Desak Depkes cari Vaksin Meningitis Halal

Kamis, 07 Mei 2009 pukul 17:27:00

JAKARTA — Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak  Departemen Kesehatan untuk mencari vaksin meningitis yang tidak mengandung unsur babi. ”Masa’ darurat ini akan terus menerus, khan tidak. Kami minta pemerintah dalam hal ini Depkes untuk mengupayakan vaksin meningitis yang tidak haram,” tegas Umar Shihab, salah seorang Ketua MUI dalam konferensi pers di Kantor MUI Pusat, Jakarta, Rabu (7/5).

Umar Shihab mengungkapkan, Komisi Fatwa MUI telah memutuskan bahwa haram hukumnya menggunakan vaksin yang mengandung babi. ”Haram hukumnya, tapi karena tidak ada yang lain, maka MUI menetapkan penggunaan vaksin tersebut boleh dilakukan, karena keadaan darurat. Agar tidak ada kegelisahan atau kerisauan bagi calon jamaah haji dan umroh,” papar Umar Shihab.

Turut dalam konferensi pers itu, Ketua MUI Amidhan dan Nasri Adlani serta Ketua LP POM MUI Nadratuzzaman Hosen. Pada kesempatan itu Umar Shihab juga mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat akan ada pertemuan antara pemerintah dan MUI terkait vaksin meningitis mengandung babi ini.

Sementara Ketua LP POM MUI Nadratuzzaman Hosen mengungkapkan sudah merupakan standar dunia bahwa vaksin untuk penyakit-penyakit yang berasal dari virus, selalu digunakan enzim babi. ”Jadi selalu menggunakan tripcin, yang mengandung babi,” tandas Nadratuzzaman.

Alasannya menurut Nadratuzzaman, struktur DNA babi dengan struktur DNA manusia sangat mirip dan sangat dekat, bahkan mencapai angka 98 persen. Selain itu, dunia barat juga tidak peduli jika babi itu haram untuk umat Muslim.

”Salah satu dampaknya adalah penyakit-penyakit yang ada pada babi babi gampang menular ke manusia. Jadi di dunia ini hamp-ir semua menggunakan itu. Masalahnya mereka tidak mempedulikan haram atau halalnya babi bagi umat Islam,” ungkap Nadratuzzaman.

Bahkan menurutnya, justru kalangan medis dunia takut jika menggunakan enzim dari bahan sapi. ”Karena kata mereka, mereka khawatir karena banyak sapi yang terkena penyakit sapi gila,” papar Nadratuzzaman.  – osa/ahi

MUI: Vaksin Meningitis Mengandung Enzim Babi

http://www.republika.co.id/koran/14/46293/MUI_Vaksin_Meningitis_Mengandung_Enzim_Babi

MUI: Vaksin Meningitis Mengandung Enzim Babi

Sabtu, 25 April 2009 pukul 21:26:00

LPPOM MUI Sumatra Selatan menemukan fakta vaksin meningitis mengandung enzim porchin dari babi.PALEMBANG — Majelis Ulama Indonesia Sumatra Selatan (MUI Sumsel) mengingatkan pemerintah untuk mengganti vaksin meningitis (radang selaput otak) yang biasa digunakan untuk jamaah haji dan umrah. Pasalnya, vaksin meningitis itu mengandung enzim porchin yang berasal dari babi.Ketua MUI Sumsel, KH Sodikun, menegaskan, kandungan enzim babi dalam vaksin meningitis terungkap setelah Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) di provinsi itu melakukan penelitian dengan melibatkan pakar dari Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya (Unsri).”MUI Sumsel melakukan penelitian tersebut, setelah tiga bulan lalu mendapat laporan tentang adanya kandungan enzim babi dalam vaksin meningitis,” ungkap Kiai Sodikun kepada Republika, Jumat (24/4). Setelah mendapat laporan itu, papar dia, LPPOM MUI yang dipimpin langsung ketuanya, Prof Nasruddin Iljas, melakukan penelitian dengan melibatkan pakar dari Unsri, salah satunya, Prof T Kamaludin, direktur Program Pascasarjana Unsri…

Enzim Babi di Vaksin Meningitis Haji

http://www.republika.co.id/berita/46193/Enzim_Babi_di_Vaksin_Meningitis_Haji

Enzim Babi di Vaksin Meningitis HajiBy Republika Newsroom
Jumat, 24 April 2009 pukul 17:13:00

PALEMBANG — Majelis Ulama Indonesia Sumatera Selatan (MUI Sumsel) memperingatkan agar pemerintah mengganti vaksin meningitis yang digunakan untuk calon jemaah haji atau umrah karena vaksin tersebut diduga mengandung enzim dari babi.

Ketua MUI Sumsel KH Sodikun, Jum’at (24/4) mengatakan, Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Sumsel telah melakukan penelitian dengan melibatkan pakar dari Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya (Unsri)  ditemukan bahwa vaksin antiradang otak (antimeningitis) untuk calon jemaah haji tersebut menggunakan enzim porchin dari binatang babi.

“MUI Sumsel melakukan penelitian tersebut setelah sekitar tiga bulan lalu mendapat laporan tentang adanya kandungan enzim babi tersebut. Lalu LPPOM MUI dengan dipimpin ketuanya Prof Nasruddin Iljas melakukan penelitian dengan melibatkan pakar dari Unsri diantaranya Prof. T. Kamaludin Direktur Program Pasca Sarjana Unsri,” kata Sodikun memaparkan

“Hasilnya ditemukan adanya kandungan enzim porchin yang berasal dari binatang babi,” ujar Sodikun menambahkan.

Temuan tersebut menurut Sodikun sudah disampaikan kepada pemerintah dan MUI Pusat agar ditindaklanjuti.

“Kami meminta pemerintah segera mengganti vaksin yang digunakan sekarang dengan vaksin yang halal dan bebas darin enzim binatang yang diharamkan tersebut,” ujar Sodikin.

“Sampai sekarang permintaan kami tidak mendapat tanggapan. Melalui informasi yang kami sampaikan lewat media massa, MUI Sumsel berharap Menteri Agama segera tanggap,” imbuhnya.

Sebelumnya, Prof Nasruddin Iljas Ketua LPPOM MUI Sumsel menjelaskan, negara lain seperti Malaysia telah menggunakan vaksin meningitis yang halal dari sapi.

“Jadi sudah seharusnya pemerintah pusat, khususnya Departemen Agama segera mencari alternatif pengganti vaksin meningitis yang tidak mengandung binatang babi.”

Nasruddin mengatakan, jika produk makanan, obat-obatan serta kosmetik mengandung bahan yang tidak halal maka akan menghambat bahkan menyebabkan ibadah umat Islam sia-sia. “Ini harus menjadi perhatian. Apalagi sekarang marak beredar makanan yang berasal dari daging babi,” tambahnya.

Terhadap para jemaah haji yang telah menggunakan vaksin meningitis yang mengandung enzim babi tersebut, Ketua MUI Sumsel menjelaskan, masuknya zat haram ke dalam tubuh para calon jemaah haji  itu berakibat menghalangi kemabruran hajinya. Sebab syarat mabrurnya haji, selain bersih secara jiwa, para jamaah haji juga harus bersih secara raga.

“Kalau tubuh kita kemasukan zat yang diharamkan maka dapat menghalangi terkabulnya doa. Tapi bagi mereka yang tidak tahu bisa dimaafkan, yang berdosa adalah orang yang mengambil kebijakan dan mengetahui hal itu tapi tetap dilaksanakan,” tegasnya./oed/itz

MUI Sumsel Yakini Vaksin Meningistis untuk Calhaj Haram

http://republika.co.id/berita/46652/MUI_Sumsel_Yakini_Vaksin_Meningistis_untuk_Calhaj_Haram

MUI Sumsel Yakini Vaksin Meningistis untuk Calhaj Haram

By Republika Newsroom

Senin, 27 April 2009 pukul 11:42:00

PALEMBANG — Majelis Ulama Indonesia Sumatera Selatan (MUI Sumsel) tetap pada sikapnya, meyakini bahwa vaksin meningitis yang digunakan untuk calon jemaah haji atau umrah tersebut haram karena mengandung enzim yang berasal dari binatang babi. Ketua MUI Sumsel KH Sodikun, Senin (27/4) menegaskan, apa yang disampaikan LPPOM MUI Sumsel bersama para pakar sudah melalui diskusi dan pengkajian. “Hasil kajian MUI Sumsel ini sudah kami sampaikan ke MUI pusat melalui forum Rakernas MUI pada November 2008 di Jakarta. Namun apa yang kami sampaikan sampai kini belum ada respon baik dari Menteri Agama dan Menteri Kesehatan,” ujarnya. Menurut Sekretaris MUI Sumsel KH Ayik Farid, “Dalam Rakernas MUI sudah kami sampaikan bahwa proses pembuatan vaksin meningitis tersebut menggunakan enzim porchin dari binatang babi. LPPOM MUI Pusat juga sudah mengakui itu, namun karena sudah ada kontrak pengadaan vaksin tersebut selama lima tahun maka penggunaannya tidak bisa diganti.” Ayik Farid juga mengakui, bahwa temuan MUI Sumsel tersebut sudah melewati forum diskusi dengan para pakar, diantaranya pakar farmakologi Prof Dr T Kamaluddin Ketua Program Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya (Unsri), pakar penyakit dalam dan pakar dokter anak. “Jadi apa yang kami sampaikan tentang vaksin meningitis yang mengandung enzim babi bukan tanpa melalui kajian. Kajian ini sudah kami sampaikan ke MUI Pusat melalui forum Rekernas MUI pada Novermber 2008. MUI Sumsel bukan ingin membuat keresahan di tengah masyarakat. MUI Sumsel berharap masalah ini segera menjadi perhatian serius Departemen Agama dan Departemen Kesehatan,” tambah Sodikun. Sementara itu Prof Nasruddin Iljas Ketua LPPOM MUI Sumsel menjelaskan, negara lain seperti Malaysia telah menggunakan vaksin meningitis yang halal dari sapi. “Jadi sudah seharusnya pemerintah pusat, khususnya Departemen Agama segera mencari alternatif pengganti vaksin meningitis yang tidak mengandung binatang babi.” Nasruddin mengatakan, jika produk makanan, obat-obatan serta kosmetik mengandung bahan yang tidak halal maka akan menghambat bahkan menyebabkan ibadah umat Islam sia-sia. “Ini harus menjadi perhatian. Apalagi sekarang marak beredar makanan yang berasal dari daging babi,” tambahnya. Terhadap para jemaah haji yang telah menggunakan vaksin meningitis yang mengandung enzim babi tersebut, Ketua MUI Sumsel menjelaskan, masuknya zat haram ke dalam tubuh para calon jemaah haji itu berakibat menghalangi kemabruran hajinya. Sebab syarat mabrurnya haji, selain bersih secara jiwa, para jamaah haji juga harus bersih secara raga. “Kalau tubuh kita kemasukan zat yang diharamkan maka dapat menghalangi terkabulnya doa. Tapi bagi mereka yang tidak tahu bisa dimaafkan, yang berdosa adalah orang yang mengambil kebijakan dan mengetahui hal itu tapi tetap dilaksanakan,” tegasnya. oed/fif

Dinkes-MUI Medan Bahas Kapsul Mengandung Lemak Babi

 

Dinkes-MUI Medan Bahas Kapsul Mengandung Lemak Babi

By Republika Contributor
Kamis, 23 Oktober 2008 pukul 21:08:00

MEDAN–Dinas kesehatan Sumut dan MUI Medan diminta duduk bersama dalam satu meja untuk mengkaji hasil penelitian Lembaga Pengkajian dan Penelitian Obat dan Makanan (LPPOM) MUI Medan terkait adanya kandungan lemak babi dalam bahan kapsul. 

“Dinkes dan MUI harus secepatnya mengambil keputusan, apakah benar kapsul yang banyak beredar di pasaran saat ini mengandung lemak babi atau tidak,” kata pengamat sosial Universitas Sumatera Utara (USU) Yos Rizal MSi, di Medan, Kamis. 

Ia mengatakan, jika persoalan ini dibiarkan berlarut-larut, dikhawatirkan masyarakat akan menjadi korban dan semakin bingung, sebab masyarakat muslim akan sangsi untuk mengkonsumsi obat karena ragu atas kehalalannya. 

Sebelumnya, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Medan, Muhammad Hatta, mengatakan, dewasa ini sekitar 80 persen obat-obatan kapsul dari luar negeri yang banyak beredar di masyarakat dicampur dengan lemak babi, seperti misalnya obat insulin. 

“Hal itu sangat mengherankan kenapa pemerintah tidak bisa memberi pengawasan terhadap obat-obatan, termasuk juga makanan, minuman, dan kosmetik yang beredar,” katanya. 

Seharusnya, katanya, pemerintah dapat memberi jaminan keselamatan kepada masyarakat, karena sesuai kategori hukum, apapun yg merusak kesehatan itu dilarang. 

“Untuk itulah, diharapkan RUU tentang sertifikasi halal segera disetujui pemerintah,” katanya. 

Sementara Kasubdin Bina Farmasi dan Makanan Dinkes Sumut, Siskandri, mengatakan hasil penelitian itu sendiri masih belum jelas dari mana asalnya. 

“Kapsul yang beredar di Indonesia itu bebas dari kandungan lemak babi, kecuali obat-obatan impor. Kami telah mengundang MUI Medan untuk membicarakan hal ini (22/10) untuk meminta klarifikasi tentang hasil penelitian mereka, tapi mereka tidak datang,” katanya. 

Menurut dia, Badan POM sendiri sudah melakukan pengawasan secara ketat terhadap obat yang beredar, baik dari luar maupun dalam negeri., bahkan khusus obat impor dimintakan sertifikasi halal dari negara asalnya. 

Untuk kapsul asal dalam negeri hanya diproduksi dua pabrik, yakni, Kapsulindo dan Kapsuljel yang berkedudukan di Jakarta. Kedua pabrik tersebut, produksinya menggunakan bahan dari lemak sapi dan hal itu pun sudah diakui halal oleh MUI pusat. ant/pt

MUI Siapkan Fatwa Haram untuk Rokok

MUI Siapkan Fatwa Haram untuk Rokok
Selasa, 12 Agustus 2008 | 13:08 WIB

JAKARTA, SELASA — Jika Anda memiliki kebiasaan merokok, ada baiknya Anda mulai mengurangi dan perlahan-lahan meninggalkan kebiasaan buruk tersebut. Selain dipastikan mengganggu kesehatan, saat ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) tengah membahas kemungkinan dikeluarkannya fatwa haram atas lintingan tembakau tersebut.

“Akhir tahun ini kita akan membahas dengan sejumlah ulama, dan fatwa akan diberlakukan secara nasional jika dalam rapat tersebut menyetujui fatwa haram,” kata Ketua Umum MUI Amidhan di kantor MUI, Jakarta, Selasa (12/8) siang.

Amidhan menjelaskan, fatwa haram ini sesungguhnya bukan lagi hal baru di MUI. Pada bulan Juli lalu, ada rapat koordinasi daerah wilayah Sumatera yang telah menetapkan fatwa haram bagi rokok. Namun, menurutnya, ketetapan itu masih akan dibicarakan dengan sejumlah ulama dalam rapat ijtima. Sebelum ini, lanjut Amidhan, MUI Pusat telah menentukan fatwa makruh pada rokok, lima tahun yang lalu.

Sementara itu, Komisi Nasional Perlindungan Anak dan Ikatan Ahli Kesehatan pun mendesak MUI agar segera menetapkan fatwa haram bagi rokok. Untuk itu, hari ini Komnas Perlindungan Anak dan ikatan ahli kesehatan mendatangi kantor MUI untuk membicarakan hal tersebut.

Ketua Komnas Perlindungan Anak Seto Mulyadi berharap, dengan ditetapkannya fatwa haram bagi rokok akan menekan angka perokok di kalangan anak. “Ini akan membentuk paradigma baru tentang bahaya merokok. Yang penting, pemerintah juga harus ikut tanggap dalam upaya ini,” kata Seto.

Masih Banyak Anak Terancam Rokok

Masih Banyak Anak Terancam Rokok
Selasa, 12 Agustus 2008 | 20:30 WIB

JAKARTA, SELASA – Industri rokok di Indonesia kini makin menjerat anak-anak dan remaja melalui berbagai strategi marketing seperti iklan, promosi, sponsorship, point of sales hingga Corporate Social Responsibility yang mereka lakukan.

Komisi Nasional Perlindungan Anak menyatakan bahwa iklan, promosi dan sponsorship rokok mengancam hak hidup anak. Oleh karena itu iklan, promosi dan sponsorship rokok harus dilarang, kata Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak Seto Mulyadi saat audiensi ke Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta, Selasa (12/8).

Komnas Perlindungan Anak diterima oleh Ketua MUI H. Amidhan, H.Nazri Adlani (Ketua), KH. Khalil Ridwan, Dr. Yunahar Ilyas, Prof. Amir Syarifuddin, Prof. Dr. Hj. khuzaerah, Dr. Anuar Abbas (Sekretaris), Dra. Hj. Wedya Safitri (Sekretaris).

Selain itu, Komnas Perlindungan Anak juga mendorong peran serta masyarakat, dalam hal ini MUI untuk segera mengeluarkan fatwa MUI yang menyatakan jika tembakau atau rokok adalah haram untuk melindungi anak-anak Indonesia dari dampak yang lebih buruk lagi.

Industri rokok mengeluarkan dana hampir Rp 1,6 trilyun untuk menjual rokok produksi mereka lewat iklan, promosi dan sponsorship. Ini tidak sebanding dengan pengeluaran negara untuk memberi layanan kesehatan bagi masyarakat akibat merokok melalui program Askeskin yakni Rp 167 trilyun pada tahun 2005.

Berdasarkan hasil pantauan Komnas Perlindungan Anak, iklan yang disponsori perusahaan rokok telah berada dimana-mana. Iklan itu masuk pada wilayah-wilayah perlintasan yang dilalui oleh anak-anak.

Hal ini terpapar dalam hasil penelitian Keterpajanan remaja terhadap iklan dan kegiatan yang disponsori industri rokok , meliputi 99,7 persen remaja melihat iklan rokok di televisi, 87,7 persen remaja melihat iklan rokok di media luar rua ng, 76,2 persen remaja melihat iklan rokok di koran dan majalah, 81 persen remaja pernah mengikuti kegiatan yang disponsori industri rokok.

Menanggapi hal itu, MUI meminta komnas Perlindungan Anak untuk membuat MoU (kesepahaman) antara MUI dan Komnas Anak yang mengatur tentang perlunya tindakan perlindungan bagi anak dari bahaya tembakau atau rokok.

Berdasarkan kesepahaman tersebut, MUI akan membahas urgensi adanya Fatwa MUI yang menyatakan jika tembakau/rokok adalah haram dalam Ijtima’ (Kongres Nasional MUI) yang direncanakan akan dilangsungkan pada akhir tahun ini.

MUI mendorong dan mendukung lembaga-lembaga terkait lainnya agar bisa melakukan hal serupa sebagai bentuk tanggung jawab masyarakat terhadap upaya perlindungan anak (khususnya perlindungan anak dari bahaya dampak tembakau/rokok).

OBAT RESEP DOKTER BELUM ADA YANG BERSERTIFIKAT HALAL

Kutipan dari Milist: Halal-Baik-Enak@yahoogroups.com
2 Agustus 2008

OBAT RESEP DOKTER BELUM ADA YANG BERSERTIFIKAT HALAL

Assalamu’alaykum wr.wb.

Saya baru saja mengikuti acara pertemuan ilmiah tahunan
bidang kebidanan & penyakit kandungan, 25-30 Juli 2008.
Perhelatan besar yang dihadiri oleh sekitar 2.000 orang
dokter spesialis kebidanan & kandungan perwakilan dari
seluruh Indonesia, tahun ini berlangsung di Balikpapan
Kalimantan Timur.

Sebagaimana biasanya, acara seperti ini selalu dimeriahkan
oleh pameran obat & teknologi bidang penyakit kandungan
dari puluhan produsen farmasi & alat kesehatan.

Hal yang menjadi teka-teka saya adalah, ternyata
tak ada satu pun produsen peserta pameran obat
ini yang menyatakan telah mendapat sertifikat halal.
Padahal, sebagaimana yang pernah saya posting
sebelumnya, yang dikutip dari koran kompas (17/4/08)
bahwa Direktur LPPOM MUI Muhamad Nadratuzzaman
Hosen menyatakan: “Dari 120 perusahaan obat, baru 5
perusahaan yang telah mengajukan sertifikasi halal”.

Akhirnya teta-teki ini terjawab, karena hampir
bersamaan dengan acara ilmiah ini, tepatnya tanggal
30 Juli 2008, di Balikpapan juga, berlangsung
seminar Kehalalan Makanan, Obat dan Kosmetika
yang berlangsung di Aula Bank Indonesia Balikpapan.

Nara sumber yang hadir yaitu: Direktur LPPOM MUI
Muhamad Nadratuzzaman Hosen PhD, Wakil Ketua Komisi
Fatwa MUI Pusat, Badan POM Kalimantan Timur, Ketua
Ikatan Dokter Indonesia wilayah Kaltim, dll.

Sebelum seminar dimulai, saya sempat berbincang dengan
Bapak Nadratuzzaman, Dir LPPOM MUI. Ketika saya tanya,
obat resep dokter yang mana saja yang telah mendapatkan
sertifikat halal? (Sebagaimana telah diberitakan koran).

Beliau menjawab: “Belum ada satu pun obat resep dokter
yang mendapatkan sertifikat halal”. Saya tentu saja
kecewa. Ternyata berita di koran tersebut tidak akurat,
wartawannya salah kutip, barangkali.

Menurut beliau, bahwa yang telah mendapatkan sertifikat
halal ini baru sebatas beberapa produk suplemen
multivitamin saja, sedangkan obat resep dokter belum
ada yang mengajukan audit.

wassalam,
Yasa

============ ====
Banyak Obat dan Kosmetik Belum Disertifikasi Halal

Selasa 17 April 2007 15:54 wib

JAKARTA, KOMPAS – Banyak obat-obatan dan kosmetika
yang beredar di pasaran belum mendapat sertifikat
halal. Padahal, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-
Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia
(LPPOM MUI) mensinyalir adanya sejumlah obat dan
kosmetik mengandung bahan yang tidak halal. Karena
itu, pemerintah didesak untuk memperketat pengawasan
beragam produk obat dan makanan demi melindungi
konsumen, khususnya kaum muslim.

Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari, dalam
sambutannya pada seminar nasional bertema “Kehalalan
Obat-obatan dan Kosmetika LPPOM-MUI”, di auditorium
YARSI, Jakarta, Selasa (17/4), menuturkan, Indonesia
merupakan negara yang paling banyak penduduk
muslimnya, sehingga merupakan potensi pasar yang
besar untuk obat-obatan dan kosmetika lokal maupun
impor.

Wakil Ketua Pengurus Pusat MUI Din Syamsuddin
menyatakan, kehalalan kosmetika dan obat-obatan
masih jadi masalah. Dalam bidang pangan, belum
banyak restoran bersertifikat halal. Bahkan,
yang sudah mencantumkan label halal pun belum
tentu dijamin kehalalannya. “Hal ini disebabkan
belum ada dukungan dari pemerintah, tidak ada
Undang Undang yang mengatur, pencantuman label
halal masih bersifat sukarela. Sedangkan MUI
tidak berwenang mengenai hal tersebut,” ujarnya
menegaskan.

Direktur LPPOM MUI Muhamad Nadratuzzaman Hosen
menuturkan, sampai sekarang baru 16.040 produk
pangan dari 874 perusahaan yang disertifikasi
kehalalannya. Sementara untuk obat-obatan dan
kosmetika, baru lima perusahaan yang mengajukan
sertifikasi kehalalan produk mereka.
“Ini disebabkan kurangnya dukungan dari pemerintah
terhadap upaya perlindungan konsumen dari produk-
produk yang mengandung bahan tidak halal,” ujarnya.

Padahal, LPPOM-MUI mensinyalir penggunaan babi
dan turunannya maupun bagian tubuh manusia dalam
dunia kedokteran lazim terjadi. Bahan-bahan itu
dimanfaatkan dalam pembuatan produk-produk seperti
vaksin, sediaan obat dan bahan kosmetika. Perusahaan-
perusahaan farmasi yang merupakan perusahaan
multinasional juga telah menginformasikan kondisi
itu secara terbuka. “Para ulama sepakat membolehkan
penggunaan obat-obatan dan vaksin yang mengandung
babi jika jika dalam kondisi darurat,” tuturnya.

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992
tentang kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor
71 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat
kesehatan, sediaan farmasi termasuk di dalamnya
obat dan kosmetika harus terjamin keamanan, mutu
dan manfaatnya sebelum dapat diedarkan dan
digunakan di Indonesia. “Selain itu, masyarakat
muslim menuntut obat dan kosmetika yang digunakan
harus halal,” kata Fadilah.

“Kebutuhan dan tuntutan masyarakat makin tinggi
terhadap obat dan kosmetika yang tidak saja harus
aman, bermutu dan bermanfaat, tetapi juga harus
halal. Hal ini merupakan tantangan sekaligus
peluang bagi dunia usaha di Indonesia dan negara-
negara Islam,” ujar Fadilah. Makin terbukanya
perdagangan antar negara membuat Indonesia harus
berhati-hati terhadap produk atau bahan baku yang
tidak halal ataupun diragukan kehalalalnnya,
terutama produk atau bahan yang berasal dari hewan.

Sementara tidak semua dokter mengetahui tentang
status obat-obatan yang akan diberikan pada pasiennya,
termasuk obat-obatan yang digunakan untuk penderita
jantung koroner. Obat itu ternyata mengandung bahan
aktif yang berasal dari babi. “Sayangnya tidak
semua dokter mengerti tentang isi obat. Sementara
konsumen muslim kurang diberi akses untuk mengetahui
jenis dan merek apa obat yang akan diberikan pada
mereka, terutama pasien rawat inap,” kata Prof dr.
Jurnalis Uddin dari Universitas YARSI. ***

=====

13/03/07 18:56

120 Produsen Obat Belum Dapat Sertifikat Halal

Jakarta (ANTARA News) – Lembaga Pengkajian Pangan
Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia
(LPPOM MUI) mengatakan ada sekitar 120 perusahaan
obat-obatan dan tujuh perusahaan kosmetik belum
mendapat sertifikasi halal.

“Sebanyak 120 produsen obat-obatan belum memiliki
sertifikat halal. Baru lima produsen obat dan satu
produsen kosmetik yang sudah mendapat sertifikat
halal dari MUI,” kata Ketua LPPOM MUI Muhamad
Nadratuzzaman Hosen, di Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan produsen pangan, obat-obatan, dan
kosmetika memang tidak diwajibkan mendaftar
sertifikasi halal oleh pemerintah. Tetapi untuk
menjaga ketentraman hati dan menjaga umat untuk
tidak memakan sesuatu yang haram LPPOM MUI
menghimbau setiap produsen mau mendaftarkan
produksinya.

Saat ditanya oleh wartawan produk dan produsen
obat atau kosmetik yang belum memiliki sertifikasi
halal tersebut, dia mengatakan bukan menjadi
kewenangan LPPOM MUI untuk menjawabnya, mereka
hanya memiliki wewenang untuk meneliti dan
memberikan sertifikat halal pada produsen yang
memang secara sukarela dan sadar meminta
sertifikasi tersebut.

Sementara itu, menurut Wakil Direktur Bidang
Pelatihan Sosialisasi dan Kajian Ilmiah LPPOM
MUI Pusat Anna Priangayani Roswim, terdapat
banyak sekali obat-obatan di pasaran saat ini
yang tidak jelas halal dan haramnya.

Dia mengatakan baik obat dalam dan obat luar
harus terbebas dari bahan yang tidak halal
sehingga perlu diteliti lebih lanjut dan diberi
sertifikat halal.

Oleh karena itu, dia mengatakan, dalam seminar
yang akan diadakan oleh LPPOM MUI pada 17 April
2007 nanti akan dibahas titik-titik krisis dalam
membuat obat dan kosmetik, seperti vaksin yang
mungkin terkontaminasi dari bahan yang haram.

“Walaupun bentuknya hanya media, cangkang obat
atau kapsul perlu diteliti apakah dia menggunakan
bahan yang halal atau haram,” ujar dia.

Menurut dia, pihak LPPOM MUI juga belum menanyakan
pada Komisi Fatwa apakah bahan yang terbuat dari
tulang kera, kucing, atau organ manusia haram
atau halal bila dikonsumsi untuk obat-obatan.

Padahal selama ini menurut dia, produsen obat-
obatan maupun kosmetik ada yang menggunakan
bahan dari tumbuhan, hewan, mikro sintetik kimia,
atau dari manusia untuk membuat produknya.

Selain itu dia juga mengatakan perlu dicermati
lagi masalah bahan aktif yang digunakan untuk
obat yang berasal dari tumbuhan dinyatakan halal,
belum tentu tembungkusnya atau kapsulnya yang
terbuat dari gelatin terbuat dari bahan yang halal.

Terkadang proses produksi obat sendiri juga harus
dipertanyakan. Karena bisa saja produsen obat
tersebut menggunakan alat yang digunakan juga
untuk memproses obat atau kosmetik dari bahan
yang tidak halal.(***)

Deadline Vaksin Haram

http://hidayatullah.com/index.php?option=com_content&task=view&id=7187&Itemid=1

Deadline Vaksin Haram

Kamis, 10 Juli 2008
Masa berlaku status kedaruratan vaksin berbahan baku haram yang dikeluarkan LPPOM- MUI kepada PT Bio Farma berakhir tahun 2008 ini.  Demikian ungkap LPPOM

Hidayatullah.com–Masa berlaku status kedaruratan vaksin berbahan baku haram yang dikeluarkan LPPOM- MUI kepada PT Bio Farma berakhir tahun 2008 ini.

Namun hingga kini usaha yang dilakukan perusahaan farmasi nasional produsen tunggal vaksin di Indonesia tersebut belum menghasilkan apa-apa.

Demikian diungkap Direktur Eksekutif Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosemetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), Dr M. Nadratuzzaman Hosen kepada http://www.hidayatullah.com di sela-sela acara Pameran Halal Internasional di Jakarta, pekan lalu.

Menurut Nadratuzzaman, untuk menghasilkan vaksin halal sebenarnya tidak sulit. Yang menjadi masalah, lanjutnya, adalah lemahnya political will pemerintah terhadap masalah halal-haram ini. “Buktinya, Malaysia saja sudah bisa menghasilkan vaksin halal,” tandasnya.

Seperti dilansir Majalah Suara Hidayatullah edisi September 2007, seluruh vaksin yang beredar di dunia saat ini, termasuk vaksin meningitis yang diberikan kepada seluruh jemaah haji,  menggunakan bahan  haram dalam pembuatannya. Di antaranya adalah enzim babi, ginjal kera, ginjal babi, hingga janin bayi hasil aborsi.

Tripsin babi

Salah satu unsur haram yang terdapat dalam vaksin adalah tripsin, enzim yang didapat dari pankreas babi. Menurut penjelasan Ketua Dewan Penasihat LPPOM-MUI, Prof Jurnalis Uddin, tripsin babi sebenarnya bukanlah bahan baku vaksin. Dalam proses pembuatan vaksin, tripsin hanya dipakai sebagai enzim proteolitik (enzim yang digunakan sebagai katalisator pemisah sel/protein).

Pada hasil akhirnya (vaksin), enzim tripsin yang merupakan unsur turunan dari pankreas babi ini tidak terdeteksi lagi. Enzim ini akan mengalami proses pencucian, pemurnian dan penyaringan. ”Hingga jejaknya pun tidak terlihat lagi,” jelas Prof. Jurnalis. Namun karena sudah tersentuh unsur haram dan najis, status kehalalan vaksin jadi bermasalah.

Direktur Pemasaran PT Bio Farma, Sarimuddin Sulaeman mengatakan, Bio Farma sebenarnya telah mengusahakan pengganti tripsin babi sejak tahun 2006.. Penelitian ini memakan waktu tiga tahun. Namun untuk sementara tripsin tersebut masih tetap digunakan.  [surya/www.hidayatullah.com]

Menkes Jamin Vaksin Indonesia Halal Digunakan

http://www.eramuslim.com/berita/nas/8504125543-menkes-jamin-vaksi-indonesia-halal-digunakan.htm
Menkes Jamin Vaksin Indonesia Halal Digunakan

Minggu, 4 Mei 08 14:19 WIB

Menteri Kesehatan (Menkes) Siti Fadilah Supari menjamin kehalalan vaksin yang beredar di Indonesia. Menurutnya ada dugaan asing melakukan upaya pelemahan industri farmasi dalam negeri dengan menghembuskan isu vaksin haram digunakan.

“Masyarakat tidak perlu khawatir, saya jamin kehalalan vaksin yang beredar di Indonesia karena dibuat oleh Pabrik Farmasi dalam negeri Bio Farma, ” ujar Menteri Kesehatan dalam acara bedah buku karyanya: Tangan Tuhan di Balik Virus Flu Burung di Serang Banten.

Indonesia sendiri, lanjut Menkes, merupakan pasar yang menggiurkan. Namun, di sisi lain Indonesia, sebagian besar juga sudah bisa menyediakan dan memproduksi vaksin sendiri dan tidak tergantung pada negara barat yang maju.

“Hanya tiga negara berpenduduk Islam di dunia ini yang bisa memproduksi vaksin sendiri, yaitu Iran, Malaysia dan Indonesia, ” katanya.

Karena itu, menurut Siti Fadilah, ada negara atau perseorangan yang tidak suka Indonesia mampu memproduksi vaksin sendiri. Selain karena latar belakang motif ekonomi juga dikarenakan motif ideologis. “Salah satunya isu kehalalan vaksin, karena ada dugaan negara lain tidak ingin melihat kita maju, ” kata Menkes.

Yang menjadi keprihatinan Menkes, ada salah satu negara di Timur Tengah yang kurang mendukung program vaksin halal hasil riset dan produksi buatan pabrik dari negara-negara Islam.

“Kami kecewa, negara Islam paling kaya sendiri yang malah membeli vaksin dari Amerika Serikat, dan kurang mendukung upaya memajukan vaksin halal, ” kata Menkes RI yang masuk dalam anggota Menkes negara-negara OKI itu.

Sentimen persaingan bisnis dan motif ideologis dalam hal ini WHO juga disampaikan Ketua Medical Emergency for Rescue Committe (Mer-C) Joserizal Jurnalis. “Biofarma pernah didiskreditkan oleh WHO hanya karena BUMN ini menguasai pasar yang sangat besar, ” kata Jose.

Lebih jauh ia menilai Arab Saudi kurang peka terhadap isu kebersamaan dan ideologis di balik bisnis vaksin ini. Hal itu terbukti dari kewajiban masyarakat seluruh dunia menyuntikkan vaksin meningitis sebelum menunaikan ibadah haji.

“Dan anehnya Arab Saudi membeli vaksin meningitis tersebut dari Amerika Serikat, ” ujarnya. (novel)

Review Buku: Yang Orangtua Harus Tahu tentang Vaksinasi pada Anak

http://www.setiabudi.name/archives/359

Review Buku: Yang Orangtua Harus Tahu tentang Vaksinasi pada Anak
December 18th 2007, on Kesehatan, Ulasan Buku

Buku berjudul Yang Orangtua Harus Tahu tentang Vaksinasi pada Anak ini adalah saduran dari buku berjudul What Your Doctor May Not Tell You About Children’s Vaccinations karangan Stephanie Cave, M.D., F.A.A.F.P bersama Deborah Mitchell.

Diterbitkan dengan ISBN 979-22-349-4 yang diterbitkan pertama kali oleh PT. Gramedia Pustaka Utama cetakan pertamanya pada tahun 2003.

Buku yang sangat memukau saya karena menyajikan banyak informasi mengejutkan tentang vaksinasi yang tidak pernah ditemukan di media informasi apapun.

Selama ini setiap informasi yang kita terima mengenai vaksinasi adalah suatu hal yang harus dilakukan dan memiliki dampak nol persen terhadap kesehatan manusia.

Padahal sebagaimana tertulis dalam lembaran pertama buku ini disebutkan sebagai berikut, “Dalam hal vaksinasi anak, mencegah mungkin tidak lebih baik daripada menyembuhkan”.

Ditutup dengan kalimat berikutnya, “Jangan ambil resiko untuk kesehatan anak Anda! Pelajari lebih lanjut tentang vaksinasi yang ada pada masa kini dengan… ORANG TUA HARUS TENTANG VAKSINASI ANAK”.

Mengapa hal tersebut menjadi penting?

Karena sebagai orang tua, tentunya kita mengharapkan hal terbaik yang dapat kita berikan kepada seluruh anak kita. Hal tersebut hanya dapat diwujudkan jika dan hanya jika kita memiliki informasi yang memadai mengenai apapun yang ingin kita persembahkan kepada mereka.

Fakta-fakta mengejutkan tentang kandungan merkuri yang digunakan dalam sebagian besar vaksin anak saat ini baru salah satu contoh mengerikan tentang vaksin yang harus Anda ketahui.

Berikut ini adalah beberapa hal yang mungkin tidak Anda ketahui tentang vaksin:

1. Beberapa vaksin mengandung racun seperti air raksa (merkuri), almunium dan formalin
2. Di tahun 1998, Pemerintah Perancis menghentikan program vaksinasi berbasis sekolah yang memberikan vaksin Hepatitis B kepada anak-anak usia sekolah karena kasus multiple-sklerosis telah dikaitkan dengan vaksin tersebut dan lebih dari 600 kasus imunitas dan persyarafan telah dilaporkan.
3. Beberapa vaksin dibuat menggunakan bahan yang berasal dari jaringan manusia dari janin yang digugurkan.
4. Kebanyakan negara mewajibkan bahwa saat anak berusia 5 tahun, ia sudah harus menerima 33 dosis dari 10 vaksin.
5. Para dokter hanya melaporkan kurang dari 10 persen kejadian buruk yang berkaitan dengan vaksinasi dan/atau sesudah vaksinasi.

Selain itu salah satu isu keamanan yang menurut buku ini sering diabaikan adalah bahan-bahan tambahan yang terdapat dalam vaksin sebagai berikut:

1. Alumunium

Logam ini ditambahkan ke dalam vaksin dalam bentuk gel atau garam sebagai pendorong terbentuknya antibodi. Alumunium telah dikenal sebagai penyebab kejang, penyakit alzheimer, kerusakan otak dan dimensia (pikun). Logam ini biasanya digunakan pada vaksin-vaksin DPT, DaPT dan Hepatitis B.
2. Benzetonium Khlorida

Benzetonium adalah bahan pengawet dan belum dievaluasi keamanannya untuk dikonsumsi oleh manusia. Biasa digunakan sebagai campuran vaksin anthrax terutama diberikan kepada para personil militer.
3. Etilen Glikol

Biasa digunakan sebagai bahan utama produk antibeku dan digunakan sebagai pengawet vaksin DaPT, polio, Hib dan Hepatitis B.
4. Formaldehid

Bahan kimia yang terkenal sebagai zat karsinogenik (penyebab kanker) yang biasanya digunakan dalam proses pengawetan mayat, fungisida/insektisida, bahan peledak dan pewarna kain.

Selain beracun, menurut Sir Graham S. Wilson pengarang buku The Hazards of Immunization formalin tidak mamadai sebagai pembunuh kuman sehingga maksud penggunaannya sebagai penonaktif kuman dalam vaksin menjadi tidak berfungsi dengan baik.

Akibatnya adalah kuman yang seharusnya dilemahkan dalam vaksin tersebut malah menguat dan menginfeksi penggunanya.
5. Gelatin

Bahan yang dikenal sebagai alergen (bahan pemicu alergi) ini banyak ditemukan dalam vaksin cacar air atau MMR. Bagi kaum Muslim, gelatin menimbulkan isu tambahan karena biasanya bahan dasarnya berasal dari babi.
6. Glutamat

Bahan yang digunakan dalam vaksin sebagai penstabil terhadap panas, cahaya dan kondisi lingkungan lainnya. Bahan ini banyak dikenal sebagai penyebab reaksi buruk kesehatan dan ditemukan pada vaksin varicella.
7. Neomisin

Antibiotik ini digunakan untuk mencegah pertumbuhan kuman di dalam biakan vaksin. Neomisin menyebabkan reaksi alergi pada beberapa orang dan sering ditemukan dalam vaksin MMR dan polio.
8. Fenol

Bahan yang berbahan dasar tar batu bara yang biasanya digunakan dalam produksi bahan pewarna non makanan, pembasmi kuman, plastik, bahan pengawet dan germisida.

Pada dosis tertentu, bahan ini sangat beracun dan lebih bersifat membahayakan daripada merangsang sistem kekebalan tubuh sehingga menjadi berlawanan dengan tujuan utama pembuatan vaksin.

Fenol digunakan untuk pembuatan beberapa vaksin termasuk vaksin tifoid.
9. Streptomisin

Antibiotik ini dikenal menyebabkan reaksi alergi pada beberapa orang dan biasa ditemukan dalam vaksin polio.
10. Timerosal/Merkuri

Bahan yang sangat beracun yang selama beberapa puluh tahun digunakan pada hampir seluruh vaksin yang ada di pasaran. Padahal timerosal/merkuri adalah salah satu bahan kimia yang bertanggung jawab atas tragedi Minamata di Jepang yang menyebabkan lahirnya bayi-bayi yang cacat fisik dan mentalnya.

Berikut ini adalah beberapa kerusakan yang disebabkan keracunan merkuri:

1. Otak bayi masih mengalami perkembangan yang cepat dan merkuri bisa merusak sel otak secara menetap.
2. Sistem kekebalan tubuh bayi masih belum berkembang secara penuh sehingga bayi tidak mempunyai kemampuan melawan serangan benda asing (bakteri, virus dan racun lingkungan) secara benar.
3. Kemampuan tubuh bayi untuk membuang racun dari tubuhnya melalui hati belum berkembang sepenuhnya sehingga zat-zat berbahaya cenderung menetap di dalam tubuhnya seperti merkuri, formalin dan alumunium.
4. Penghambat darah-otak (selaput yang berada di antara darah yang beredar di tubuh dengan otak yang berfungsi bahan-bahan berbahaya mencapai otak) belum mampu menghalangi racun yang bisa merusak otak.
5. Gejala keracunan merkuri yang paling umum antara lain adalah:
* Perubahan suasana hati dan kepribadian, termasuk mudah marah dan malu
* Hilangnya sensasi dan masalah penglihatan serius
* Ketulian dan kecenderungan kesulitan berkomunikasi karenanya
* Kelemahan otot dan tidak adanya koordinasi tubuh yang baik
* Hilangnya/lemahnya ingatan
* Tremor/gemetaran

Belum lagi fakta-fakta yang disajikan dalam buku ini yang mengkaitkan vaksinasi yang berbahaya dengan meningkatnya kasus-kasus autisme saat ini.

Dimana kasus autisme ini ternyata memiliki kemiripan dengan gejala-gejala keracunan merkuri yang banyak digunakan dalam vaksin.

Hal yang menarik lainnya untuk kita di Indonesia yang sedang gencar-gencarnya melakukan vaksinasi polio melalui mulut (oral/dimakan) adalah fakta bahwa sejak tahun 2000 Sentra Pengendalian Penyakit Amerika Serikat sudah menghentikan vaksin oral dan digantikan dengan suntikan.

Mengapa? Karena vaksinasi polio oral terbukti menimbulkan sampai 10 kasus polio per tahun dan dituding menyebabkan gangguan serius pada sistem pencernaan terutama penyumbatan usus!

Lantas mengapa informasi-informasi tersebut cenderung tidak pernah terpublikasikan secara luas?

Alasannya tentu saja sederhana sekali: UANG.

Bisnis produksi dan penjualan vaksin bernilai milyaran dollar Amerika Serikat per tahun! Selain itu banyak sekali bukti-bukti yang kemudian dibungkam menelusuri bahwa penyakit-penyakit saat ini seperti HIV/AIDS, DBD (demam berdarah), flu burung, dsb adalah senjata biologi yang sengaja dikembangkan yang kemudian dilepaskan ke komunitas sehingga mendorong kebutuhan akan obat dan vaksin penyakit-penyakit tersebut.

Saya dan isteri pun akhirnya sepakat untuk tidak memvaksinasi puteri kami. Hal ini kami lakukan setelah berkonsultasi dengan banyak ahli kesehatan (kedokteran, kimia klinis, teknologi kesehatan, dsb).

Apalagi ternyata teman-teman kami yang menjadi atau sedang kuliah menjadi dokter di Eropa secara terang-terangan menyatakan “vaksinasi adalah fiksi seperti cerita manusia mendarat di bulan..”

Direktur LPPOM MUI: Hati-Hati Konsumsi Obat dan Kosmetika

http://www.eramuslim.com/berita/bc2/7427115357-direktur-lppom-mui-hati-hati-konsumsi-obat-dan-kosmetika.htm

Direktur LPPOM MUI: Hati-Hati Konsumsi Obat dan Kosmetika

Jumat, 27 Apr 07 12:07 WIB

Umat Islam dihimbau agar teliti dan hati-hati dalam mengkonsumsi obat-obatan dan kosmetika. Sebab, saat ini obat yang kita makan ketika sakit dan kosmetika yang kita pakai untuk mempercantik diri masih banyak yang belum memiliki sertifikasi halal.

Direktur Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Dr.Ir. H. Muhammad Nadratuzzaman Hosen mengatakan, sekitar 120 perusahaan obat-obatan dan tujuh perusahaan kosmetik belum mendapat sertifikasi halal, dan hanya lima perusahaan yang telah memiliki label halal.

Meskipun produsen pangan, obat-obatan, dan kosmetika memang tidak diwajibkan mendapatkan sertifikasi halal oleh pemerintah. Tetapi untuk menjaga ketentraman hati dan menjaga umat untuk tidak mengkonsumsi sesuatu yang haram, LPPOM MUI menghimbau setiap produsen mau mendaftarkan produknya.

Berikut petikan wawancara Eramuslim dengan Direktur LPPOM MUI, ditemui sela-sela Seminar Nasional Kehalalan Obat-obatan dan Kosmetika, di Auditorium Universitas Yarsi, Jakarta.

Berapa persen obat-obatan dan kosmetika yang belum disertifikasi, karena inikan mencemaskan umat Islam?

Kalau soal presentasinya saya memang tidak tahu persis ya, karena kita kan bersifat pasif, kalau ada orang yang meminta sertifikasi halal, mengajukan aplikasi kita baru memprosesnya. Tapi yang jelas mengenai obat-obatan ini, saya mendengar bahwa ada 120 perusahaan obat, belum lagi importir dan distributor. Tapi kalau kita lihat jenis obat, misalnya obat penurun panas jenis parasetamol dari berbagai merek. Kalau kita lihat sekarang, baru lima perusahaan obat-obatan dan kosmetika yang meminta sertifikasi halal. Jadi menurut kami hampir 95 persen obat-obatan tidak mempunyai sertifikasi halal, termasuk juga kosmetika.

Nah sekarang, karena halal atau haram ini otoritas ulama bukan otoritas LPPOM, kami tugasnya hanya melakukan pemeriksaan, pengkajian dan mengaudit. Jadi kami ingin mengajak dan mengingatkan masyarakat bahwa masih banyak persoalan mengenai keharaman di sektor obat-obatan dan kosmetika.

Oleh karena itu kami menghimbau BPOM dan Depkes agar melihat ini sebagai masalah yang serius, karena Indonesia adalah negara Muslim terbesar. Dan nampaknya pemerintah belum mempunyai political will untuk melindungi konsumen muslim. Kalau kami ini posisinya bukan sebagai pemerintah, hanya membantu tugas dari pemerintah. Jika uluran tangan kami belum disetujui, cobalah cari jalan keluarnya. Yang tidak saya inginkan adalah masyarakat konsumen muslim yang sudah sadar, melakukan pengadilan sendiri.

Maksudnya pengadilan sendiri?

Kalau ada pabrik obat yang diketahui jelas-jelas produknya haram, mereka lalu membakarnya atau melakukan tindakan lainnya, jadi seperti itu. Kita tidak mau seperti itulah, kita ingin ada penyelesaian bahwa namanya konsumen itu harus dilindungi, walaupun hanya menyangkut obat-obatan dan kosmetika, karena kalau kita bergantung pada dokter, ternyata dokter juga mengakui tidak pernah mendapatkan informasi lengkap tentang obat-obatan yang mengandung unsur babi atau keharaman lainnya. Jadi tidak dapat diharapkan, apalagi pasien yang tidak tahu dengan obat-obatan, yang percaya pada dokter, sedangkan dokter saja tidak tahu.

Kalau dikemasannya ditulis mengandung babi atau ada gambarnya, tidak menjadi masalah, tetapi persoalannya lagi tidak semua dokter memperhatikannya, kadang-kadang apotik yang menjualnya tidak dengan kemasannya. Langsung obatnya saja. Jadi peluang terjadinya disinformasi seperti itukan sangat besar. Karena dokter sendiri ada yang praktek sampai jam dua malam, karena jumlah pasiennya terlalu banyak, mana sempat memperhatikan.

Tapi karena masyarakat sudah percaya pada dokter, apapun yang dikasih obatnya oleh dokter, pasti diminum, tidak pernah tanya-tanya soal keharamannya. Kalau dokternya pernah diberitahukan oleh pabrik farmasi tentang kandungan obat tertentu yang diragukan kehalalannya, jika tidak memberitahukan kepada pasiennya berarti salah dong, ada mata rantainya. Oleh karena itu, kami juga menghimbau rumah sakit dan dokter untuk memperhatikan masalah ini.

Bagaimana dengan kosmetika yang banyak diiklankan, tapi belum memenuhi standar kehalalan?

Masalah penggunaan plasenta misalnya, kalau dari manusia jelas-jelas diharamkan, tapi saya dengar juga bahwa plasenta dari manusia banyak digunakan, sebab paling bagus. Tapi kembali lagi, ibu-ibu kalau kita jelaskan ini, umumnya jawaban begini “lebih baik gak dengar deh, kalau gak tahu kan boleh.” Di sini dapat kita lihat bagaimana konsumen di Indonesia yang mayoritas Muslim memiliki kemauan atau tidak. Pabrik-pabrik itu akan berubah kalau konsumen Muslimnya juga menggugat, tapi kalau konsumen Muslimnya senang-senang saja, kita mau bilang apa.

Apakah anda melihat selama ini konsumen Muslim bersikap tak peduli terhadap masalah ini?

Ya, saya pikir sepertinya begitu, tidak merasakan ini penting. Oleh karenanya berbagai cara kita lakukan, salah satunya dengan menyelenggarakan seminar untuk sosialisasi guna mengingatkan masyarakat, bukan hanya produsen, tapi juga konsumen. Jangan menganggap obat-obatan dan kosmetika ini oke-oke saja, karena halal dan haram yang tahu ulama. Dan jangan berani mengatakan ini halal, dari mana kalau bukan dari ulama, pengetahuan kitakan terbatas.

Berarti LPPOM MUI harus bersedia menjelaskannya?

Ya itulah, bicara soal tanggung jawab, seperti Wakil Ketua MUI Din Syamsuddin menyarankan, agar mengumumkan obat-obatan dan kosmetika yang jelas-jelas haram. Tidak peduli orang resah atau tidak, tapi ini tanggung jawab ulama.

Bagaimana LPPOM menyikapi tantangan ini?

Kami tetap menginginkan persuasif edukatif, kalaupun kami tahu jelas-jelas itu barang haram, akan kami buat surat, kami ingatkan. Meskipun caranya berbeda tapi tujuannya sama, dan melalui kegiatan sosialisasi melalui seminar kita, kita mencoba meluruskan kesalahpahaman dari pihak Departemen Kesehatan yang semula menganggap saya membuat isu, tapi setelah dijelaskan bahwa halal haram itu tanggung jawab ulama, mereka baru bisa mengerti. Sekarang alhamdulillah Kepala BPOM cukup mengerti bahwa memang sebelum mengedarkan obat harus mempertimbangkan masalah kehalalannya.

Bagaimana dengan peredaran obat kuat yang saat ini marak dijual bebas, apakah ini sudah memenuhi standar persyaratan?

Sebenarnya untuk pengawasan tugas BPOM, kami kan bukan pemerintah. Kami menghimbau agar obat-obatan yang menimbulkan efek negatif diawasi. Sebenarnya yang menjadi permasalahan bukan hanya kehalalan atau bisa menyembuhkan saja, namun kalau obat itu dapat menjadi racun dan menimbulkan efek yang besar, tentu akan diharamkan juga oleh agama.

Kami menghimbau agar pemerintah berani menegakkan hukum, masalahnya dinegara kita penegakan hukum ini lemah. Kami prihatin, seolah-olah negeri ini tidak punya pemerintah. Seharusnya pemerintah dapat mengatur, melindungi konsumen, seperti kalau ada obat liar, obat palsu atau berbagai macam obat yang beredar diseluruh Indonesia. Kasihan konsumen kita, tidak tahu apa-apa.

Cara ini berarti bukan hanya melindungi konsumen yang mayoritas muslim saja, tetapi juga non muslim?

Iya lah, agama inikan membuat kemaslahatan seluruh umat atau rahmatan lil alamin. Kami ingin cari yang terbaiklah untuk umat yang terdiri dari konsumen dan produsen. Kita ingin yang terbaik, jangan sampai persoalan halal haram menjadi komoditas permainan orang. Inikan masalah agama, tanggung jawabnya kepada Allah, ini yang kita mau ingatkan.(noffel)

Wawancara Dengan MUI: VAKSIN HARAM TAPI BOLEH KARENA DARURAT

Berikut cuplikan wawancara antara Hidayatullah dan KH Ma’ruf AMin selaku Ketua Komisi Fatwa MUI (halaman 23)

H: apa benar vaksin yang diedarkan tahun lalu terdapat unsur haram? M: vaksin yang dipakai untuk imunisasi polio tahun lalu memang terdapat unsur haram (karena mengandung porcine/tripsin babi)

H: lalu, tanggapan MUI saat itu?

M: kalau (bahan babi itu) memang ada penggantinya, kita tidak akan izinkan. tapi menurut Dep Kes (pengganti itu) tidak ada. yang ada hanya bahan itu. apabila yang sepenuhnya halal tidak ada, tidak ada alternatif, padahal polio itu sangat berbahaya dan bahanya cukup besar, maka kita menyatakan itu boleh karena darurat

H: apa maksudnya boleh karena darurat?

M: zat itu (tripsin babi) tetap haram, tapi diperbolehkan karena kondisi darurat

H: apakah ini berarti vaksin menjadi halal?

M: kita tidak menghalalkan yang haram. sementara kita gunakan yang haram karena darurat. sampai sekarang belum ada (vaksin) yang halal untuk polio. karena ini darurat, ya kita pakai. begitu juga dengan (vaksin) campak

H: apakah depkes sudah meminta fatwa MUI tentang vaksin campak? M: perasaan saya belum. untuk campak, kita belum membuat apa2

H: bagaimana dengan penggunaan ginjal kera dan janin bayi hasil aborsi sebagai media pebiakan virus untuk vaksin?

M: iya, itu ya haram. itu memang tidak diperbolehkan.

H: apa pertimbangan MUI menyatakan kedaruratan masalah ini?

M: pressentasi dari depkes memang menakutkan kalau itu dibiarkan. polio merupakan bahaya. yang katanya darang fari sudan ke jeddah, lalu ke sukabumoi, terus menjalar ke mana2. bahaya polio sedemikian mengancam, generasi kita akan menjadi generasi polio kalau tidak divaksinasi

H: apakah ada rekomendasi yang MUI berikan kepada pemerintah?

M: kita minta pemerintah mengupayakan obat (vaksin) yang sepenuhnya halal. jadi, ini hanya untuk sementara

H: bagaimana dengan hadits Rasulullah saw yang menyatakan Allah tidak menjadikan obat dari yang haram?

M: itu kan kaidah umumnya. tapi, kalau yang ditemukan baru yang haram dan juka tidak ditanggulangi akan menimbulkan kesulitan, terpaksa kita gunakan. ini untuk sesaat saja. hanya untuk sementara saja. agama memberikan keluasan, kemudahan, ketidaksempitan. dalam keadanan seperti ini bisa diperbolehkan. soal zat (tripsin babi), tetap haram, tapi diperbolehkan karena kondisi darurat. dalam hal makanan juga demikian. kalau tidak ada yang bisa dimakan pada saat itu kecuali yang haram, maka diperbolehkan. famanidh thirro ghairo baaghin wa laa’aadiin falaa itsma ‘alaihi (barangsiapa dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. QS al-Baqarah: 173)

H: bagaimana dengan orang tua yang menolak anaknya divaksinasi

M: seharusnya tidak menolak. sebab, menurut depkes, kalau ada yang terkena polio, dampaknya akan luas sekali/ penyakit itu akan menyebar. usaha yang dilakukan pemerintah menjadi tidak berguna

H: kabarnya ada perusahaan farmasi swasta yang meminta sertifikat MUI untuk vaksin yang mereka produksi

M: memang ada, tapi kami tidak mai memberikan. karena vaksin itu hanya bisa dipakai kalau yang meminta adalah pemerintah, dalam hal ini depkes. kalau swasta, nanti malah banyak yang minta

H: mengapa demikian?

M: kita tidak mau meproduksi obat-obatan (haram) seperti itu. itu hanya karena darurat. kalau swasta, tidak jelas digunakan

MUI: Vaksin Polio Halal

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0508/22/Jabar/1994567.htm

MUI: Vaksin Polio Halal
PIN Putaran Pertama 30 Agustus 2005

Oleh: Dwi Bayu Radius

Bandung, Kompas – Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa yang menghalalkan penggunaan vaksin polio oral untuk Pekan Imunisasi Nasional. Fatwa ini dikeluarkan mengingat ada keraguan kehalalan vaksin dari sejumlah kalangan akibat proses pembuatannya yang dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam.

Demikian dikatakan anggota Komisi Pengkajian dan Pengembangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Utang Ranuwijaya di Bandung, Sabtu (20/8).

Hal itu tertuang dalam keputusan Komisi Fatwa MUI Nomor 16 Tahun 2005 tentang Penggunaan Vaksin Polio Oral yang ditetapkan 25 Juli lalu.

Utang mengatakan, vaksin polio bukan tidak halal, hanya saja pembuatannya masih menggunakan media dan proses yang belum sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam. Dalam proses pembuatan vaksin, misalnya, digunakan ginjal kera sebagai media untuk perkembangbiakan virus.

Meski demikian, izin kehalalan vaksin dimungkinkan mengingat kondisi saat ini yang dinilai darurat. Bila Pekan Imunisasi Nasional (PIN) terhambat karena kendala kehalalan vaksin, kerugian yang dialami adalah cacat fisik pada generasi mendatang akibat polio.

PIN putaran pertama akan dilakukan 30 Agustus 2005 dan yang kedua 27 September 2005. Dalam keputusan fatwa tersebut disebutkan, pemberian vaksin polio oral saat ini dibolehkan, sepanjang belum ada vaksin jenis lain yang produksinya menggunakan media dan proses yang sesuai dengan syariat Islam.

Empat provinsi

Sosialisasi fatwa MUI itu dilakukan di empat provinsi yang dianggap rawan terjadi penolakan vaksin dari masyarakat setempat, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Lampung, dan Banten.

Utang Ranuwijaya mengatakan bahwa PT Bio Farma akan mengupayakan vaksin yang sepenuhnya halal dalam tiga tahun mendatang.

Anggota staf Subdinas Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Jawa Barat, Uus Sukmara, mengatakan, fatwa MUI tersebut sangat meringankan tugasnya.

Uus menambahkan, pada pemberian vaksin di Jabar (mopping up) akhir Juni 2005, sebanyak 380.000 balita tidak sempat diimunisasi. Adapun di putaran pertama akhir Mei lalu, 19.000 balita tidak mendapatkan vaksin.

Di Indonesia terdapat sekitar 24 juta balita yang rencananya akan divaksin polio, termasuk di Jabar sebanyak 4,5 juta balita.

Dana untuk penyelenggaraan PIN di Jabar Rp 24 miliar untuk setiap putaran. Dana itu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jabar, Organisasi Kesehatan Dunia, serta Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk anak-anak (Unicef).

Kehalalan Vaksin

http://www.halalmui.or.id/?module=article⊂=article&act=view&id=117

Kehalalan Vaksin
# by admin – 12 Feb 07 10:39:40

Kehalalan Vaksin

Vaksinasi adalah aktifitas yang tidak asing lagi pada kalangan ibu-ibu yang memiliki bayi atau balita. Kegiatan ini sesungguhnya adalah memberikan suatu zat tertentu pada tubuh si anak baik secara oral atau pun injeksi. Tujuan dari vaksinasi adalah pembentukan kekebalan tubuh si anak bayi/balita sesuai dengan vaksin yang disuplai.
Tapi apakah selama ini kita mengetahui dari bahan apa dan bagaimana cara vaksin untuk bayi atau pun balita kita dibuat? Kita mungkin lebih sering mempertimbangkan apa reaksi yang harus dipantau dari penggunaan vaksin tersebut pada bayi atau balita kita. Tetapi sangat sedikit bahkan mungkin luput dari pantauan kita dari apa vaksin-vaksin tersebut dihasilkan.
Jurnal halal edisi kali ini memaparkan beberapa informasi seputar vaksin yang digunakan di masyarakat kita, pemaparan ingredien vaksin yang umumnya digunakan ditinjau dari segi kehalalanya.

Apa itu vaksin dan vaksinasi
Vaksin adalah sebuah senyawa antigen yang berfungsi untuk meningkatkan imunitas tubuh terhadap virus. Terbuat dari virus yag telah dimatikan atau “dilemahkan” dengan menggunakan bahan-bahan tambahan lainnya seperti formalaldehid, thymerosal dan lainnya. Sedangkan vaksinasi adalah suatu usaha memberikan vaksin tertentu kedalam tubuh untuk menghasilkan sistem kekebalan tubuh terhadap penyakit /virus tersebut.
Jenis-jenis vaksinasi
Jenis-jenis vaksinasi yang ada antara lain vaksin terhadap penyakit hepatitis,polio,Rubella,BCG, DPT,Measles –Mumps-Rubella (MMR) cacar air dan jenis penyakit lainnya seperti influenza. Di Indonesia sendiri praktek vaksinasi yang hampir selalu dilakukan pada bayi dan balita adalah Hepatitis B,BCG, Polio dan DPT. Selebihnya seperti vaksinasi MMR adalah bersifat tidak wajib.
Ada pun vaksinasi terhadap penyakit cacar air (smallpox) termasuk vaksinasi yang sudah tidak dilakukan lagi di Indonesia.

Vaksin dan sistem kekebalan tubuh
Pemberian vaksin dilakukan dalam rangka untuk memproduksi sistem immune (kekebalan tubuh) seseorang terhadap suatu penyakit. Berdasarkan teori antibody, ketika benda asing masuk seperti virus dan bakteri ke dalam tubuh manusia, maka tubuh akan menandai dan merekamnya sebagai suatu benda asing. Kemudian tubuh akan membuat perlawanan terhadap benda asing tersebut dengan membentuk yang namanya antibody terhadap benda asing tersebut. Antibodi yang dibentuk bersifat spesifik yang akan berfungsi pada saat tubuh kembali terekspos dengan benda asing tersebut.
Dr. J. Anthony Morris, former Chief Vaccine Control Officer and research virologist, US FDA mengatakan bahwa ada banyak hal yang membuktikan bahwa imunisasi pada anak lebih banyak dampak buruknya daripada manfaatnya.
Dr Willian Howard dari USA mengatakan bahwa tubuh telah memiliki metodenya sendiri untuk pertahanan, yang tergantung pada vitalitas tubuh pada saat tertentu. Jika vitalitas tubuh cukup, maka tubuh akan bertahan terhadap seluruh infeksi, tetapi sebaliknya jika tidak maka pertahanan akan lemah. Sesungguhnya kita tidak dapat mengubah vitalitas tubuh menjadi lebih baik justru dengan menggunakan berbagai jenis racun (vaksin) kedalam tubuh tersebut.

Vaksin dan tinjauan kehalalannya
Pekan Imunisasi Nasional (PIN) yang diselenggarakan di Indonesia pada Agustus tahun lalu,sempat bermasalah dibeberapa wilayah di Indonesia.Permasalahannya beberapa daerah tersebut (Jawa Barat,Jawa Timur, Lampung dan Banten)menolak pemberian vaksin polio karena diragukan kehalalannya. Yaitu dalam proses pembuatan vaksin tersebut menggunakan ginjal kera sebagai media perkembangbiakan virus, demikian penjelasan dari Utang Ranuwijaya anggota Komisi Pengkajian dan Pengembangan MUI. Alhasil keputusan MUI No.16 tahun 2005 mengeluarkan fatwa kehalalan atas vaksin polio tersebut.
Memang kalau kita mau telaah lebih lanjut, masih banyak sekali jenis-jenis vaksin yang bersumber dari bahan-bahan yang diharamkan. Seorang pakar dari Amerika mengatakan bahwa vaksin polio dibuat dari campuran ginjal kera, sel kanker manusia, serta cairan tubuh hewan tertentu termasuk serum dari sapi, bayi kuda dan ekstraks mentah lambung babi.
Selain sumber-sumber diatas, beberapa vaksin juga dapat diperoleh dari aborsi calon bayi manusia yang sengaja dilakukan. Vaksin untuk cacar air, Hepatitis A dan MMR diperoleh dengan menggunakan fetal cell line yang diaborsi,MRC-5 dan WI-38.Vaksin yang mengandung MRC-5 dan WI-38 adalah beberapa vaksin yang mengandung cell line diploid manusia.
Penggunaan janin bayi yang sengaja digugurkan ini bukan merupakan suatu hal yang dirahasiakan kepada publik. Sel line janin yang biasa digunakan untuk keperluan vaksin biasanya diambil dari bagian paru-paru,kulit,otot,ginjal,hati,thyroid, thymus dan hati yang diperoleh dari aborsi yang terpisah. Penamaan isolat biasanya dikaitkan dengan sumber yang diperolah misalnya WI-38 adalah isolat yang diperoleh dari paru-paru bayi perempuan berumur 3 bulan.
Ada suatu kaidah usul Fiqh yang mengatakan bahwa mencegah kemudharatan lebih didahulukan daripada mengambil manfaatnya. Demikian alas an yang dijadikan dasar hukum pengambilan keputusan terhadap kehalalan vaksin polio sekalipun diketahui bahwa vaksin tersebut disediakan dari bahan yang tidak diperkenankan dalam Islam.
Namun demikian kita tidak bias hanya bertahan pada kondisi darurat, melainkan juga melakukan usaha untuk perbaikan. Seperti misalnya usaha yang akan dilakukan oleh PT Bio Farma yang dalam 3 tahun mendatang akan memproduksi vaksin polio halal. Masih banyak lagi area bagi masyrakat muslim yang kompeten dalam bidang tersebut, untuk melakukan perbaikan. Sehingga Indonesia, yang jumlah balitanya cukup banyak (data tahun 2005: 24 juta balita Indonesia) , dimana hamper 90 % nya adalah muslim merasa aman dan tentram untuk melakukan vaksinasi-imunisasi. Siapa dari kita yang akan menangkap peluang ini? Wallahualam bisshawab.

KONSEP IMUNISASI HALAL HALALAN THAYYIBAN

1. Memberikan asupan nutrisi atau zat gizi atau makanan tertentu yang memaksimalkan pembangunan dan pemeliharaan sistem imun atau kekebalan tubuh manusia.

2. Memberikan asupan nutrisi atau zat gizi atau makanan tertentu yang meminimalkan dan menghilangkan zat yang bersifat menurunkan kerja sistem imun atau kekebalan tubuh manusia.

3. Menjauhkan dan menghentikan asupan nutrisi yang bersifat menurunkan pembangunan dan pemeliharaan sistem imun atau kekebalan tubuh manusia.

4. Tidak memberikan vaksinasi yang mengandung Toksin/Racun bahan berbahaya yang menjadi ancaman kesehatan manusia.
a. Kimiawi Sintetis
b. Logam Berat (Heavy Metal)
c. Hasil Metaboit parsial
d. Toksin Bakteri
e. Komponen dinding sel

5. Tidak memberikan vaksinasi dan obat-obatan yang mengandung bahan yang haram secara syari’at.
a. Alkohol dan turunannya, yang bersifat seperti alkohol, yaitu yang apabila dikonsumsi secara banyak akan memabukkan.
b. Tidak mengandung Darah, daging Babi, dan hewan yang ketika disembelih tidak menyebutkan nama Allah.
c. Tidak daging yang diharamkan menurut syari’at, contoh: Binatang Buas, Bertaring, bangkai dll.
d. Tidak dikembangbiakkan di dalam darah hewan apapun, daging babi, dan di dalam makhluk hidup yang diharamkan menurut syari’at.

6. Membiasakan untuk mengkonsumsi menu makanan sehari-hari yang bersifat membangun sistem kekebalan tubuh manusia.

7. Membiasakan untuk tidak mengkonsumsi menu makanan sehari-hari yang bersifat menururnkan sistem kekebalan tubuh manusia. (Diambil dari www imunisasi halal.com)

Fatwa Penggunaan vaksin polio khusus (IPV)

http://www.mui.or.id/mui_in/fatwa.php?id=115

Penggunaan vaksin polio khusus (IPV)


Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelahMenimbang .

  1. bahwa anak bangsa, khususnya Balita, perlu diupayakan agar terhindar dari penyakit Polio, antara lain melalui pemberian vaksin imunisasi;
  2. bahwa dalam program Pekan Imunisasi Nasional (PIN) tahun 2002 ini terdapat sejumlah anak Balita yang menderita immunocompromise (kelainan sistim kekebalan tubuh) yang memerlukan vaksin khusus yang diberikan secara injeksi (vaksin jenis suntik, IPV);
  3. Vaksin khusus tersebut (IPV) dalam proses pembuatannya menggunakan enzim yang berasal dari porcine (babi), namun dalam hasil akhir tidak terdeteksi unsur babi, dan belum ditemukan IPV jenis lain yang dapat menggantikan vaksin tersebut;
  4. bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang status hukum penggunaan IPV tersebut, sebagai pedoman bagi pemerintah, umat Islam dan pihak-pihak lain yang memerlukannya.

Mengingat .

  1. Hadis-hadis Nabi. antara lain: “Berobatlah, karena Allah tidak membuat penyakit kecuali membuat pula obatnya selain satu penyakit, yaitu pikun”(HR. Abu Daud dari Usamah bin Syarik). “Allah telah menurunkan pen yakit dan obat, serta menjadikan obat bagi setiap penyakit; maka, berobatlah dan jariganlah hero hat dengan berzda yang haram “(HR. Abu Daud dari Abu Darda ). “Sekelompok orang dari sukcu ‘Ukl atau ‘Urainah datang dan tidak cocok dengan udara Madinah (sehingga mereka jatuh sakit); maka Nabi s.a.w. memerintahkan agar mereka diberi unta perah dan (agar mereka) meminum air kencing dari unta tersebut… “(HR. al-Bukhari dari Anas bin Malik). “Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan (pula) obatnya. ” (HR. al-Bukhari dari Abu Hurairah). Sabda Nabi s.a.w. yang melarang penggunaan benda yang terkena najis sebagaimana diungkapkan dalam hadis tentang tikus yang jatuh dan mati (najis) dalam keiu : “Jika keju itu ker°as (padat), buanglah tikus itu dan keju sekitarnya, dan makanlah (sisa) keju tersebirt: namun jika keju itu cair, tumpahkaf7lah (HR alBukhari, Ahmad, dan Nasa’i dari Maimunah isteri Nabis.a.w.)
  2. . Kai dah-kai dah fiqh : “Dharar (bahaya) harus dicegah sedapat mungkin. ”
    “Dharar (bahaya) harus dihilangkan. ”
    “Kondisi hajah menempati kondisi darurat. ”
    “Darurat membolehkan hal-hal yang dilarang. ”
    “Sesuatu yang dibolehkan karena darurat dibatasi sesuai kadar (kebutuhan)-nya. “
  3. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI periode 2000-2005.
  4. Pedoman Penetapan Fatwa MUI.
    1. Pendapat para ulama; antara lain : ”Imam Zuhri (w. 124 H) berkata , ”Tidak halal meminum air seni manusia karena suatu penyakit yang diderita , sebab itu adalah najis ; Allah berfirman :’…Dihalalkan bagimu yang baik-baik (suci)……’ (QS. Al-Matidah [5]: S)”; dan Ibnu Mas’ud (w 32 H) berkata tentang sakar (minuman keras) , Allah tidak menjadikan obatmu sesuatu yang diharamkan atasmu ” (Riwaayat Imam al-Bukhori)
    2. Surat Menteri Kesehatan RI nomor: 11 92/MENKES/ IX/2002, tangga124 September 2002, serta penjelasan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan, Direktur Bio Farma, Badan POM, LP. POM-MUI, pada rapat Komisi Fatwa, Selasa, 1 Sya’ban 1423/8 Oktober 2002; antara lain :
      1. Pemerintah saat ini sedang berupaya melakukan pembasmian penyakit Polio dari masyarakat secara serentak di seluruh wilayah tanah air melalui program Pekan Imunisasi Nasional (PIN) dengan cara pemberian dua tetes vaksin Polio oral (melalui saluran pencernaan).
      2. Penyakit (virus) Polio, jika tidak ditanggulangi, akan menyebabkan cacat fisik (kaki pincang) pada mereka yang menderitanya.
      3. Terdapat sejumlah anak Balita yang menderita immunocompromise (kelainan sistim kekebalan tubuh) yang memerlukan vaksin khusus yang diberikan secara injeksi (vaksin jenis suntik, IPV).
      4. Jika anak-anak yang menderita immunocompromise tersebut tidak diimunisasi, mereka akan menderita penyakit Polio serta sangat dikhawatirkan pula mereka akan menjadi sumber penyebaran virus.
      5. Vaksin khusus tersebut (IPV) dalam proses pembuatannya menggunakan enzim yang berasal dari porcine (babi), namun dalam hasil akhir tidak terdeteksi unsur babi.
      6. Sampai saat ini belum ada IPV jenis lain yang dapat menggantikan vaksin tersebut dan jika diproduksi sendiri, diperlukan investasi (biaya, modal) sangat besar sementara kebutuhannya sangat terbatas.
    3. Pendapat peserta rapat Komisi Fatwa d tersebut; antara lain:
      1. Sejumlah argumen keagamaan (adillah diniyyah: al-Qur’an, hadits, dan qawa’id fiqhiyyah) dan pendapat para ulama mengaj arkan; antara lain :
    4. setiap penyakit dan kecacatan yang diakibat-kan penyakit adalah dharar (bahaya) yang harus dihindarkan (dicegah) dan dihilangkan (melalui pengobatan) dengan cara yang tidak melanggar syari’ah dan dengan obat yang suci dan halal;
    5. setiap ibu yang baru melahirkan, pada dasarnya, wajib memberikan air susu yang pertama keluar (colostrum, al-liba’– kepada anaknya dan dianjurkan pula memberikan ASI sampai dengan usia dua tahun. Hal tersebut menurut para ahli kesehatan dapat memberi-kan kekebalan (imun) pada anak;
  5. Memperhatikan :

  6. Dalam proses pembuatan vaksin tersebut telah terjadi persenyawaan/persentuhan (ilhtilath antara porcine yang najis dengan media yang digunakan untuk pembiakan virus bahan vaksin dan tidak dilakukanpenyucian dengan cara van2 dibenarkan syari’ah (tathhir syar’an Hal itu menyebabkan media dan virus tersebut menjadi terkena najis (mutanadjis).
  7. Kondisi anak-anak yang menderita immunocompromise, jika tidak diberi vaksin IPV, dipandang telah berada pada posisi hajah dan dapat pula menimbulkan dharar bagi pihak lain

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

  1. FATWA TENTANG PENGGUNAAN VAKSIN POLIO KHUSUS
  2. Pertama : KetentuanHukum
    1. Pada dasarnya, penggunaan obat-obatan, termasuk vaksin, yang berasal dari –atau mengandung–benda naj is ataupun benda terkena naj is adalah haram.
    2. Pemberian vaksin IPV kepada anak-anak yang menderita immunocompromise, pada saat ini, dibolehkan, sepanjang belum ada IPV jenis lain yang suci dan halal.
    3. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
  3. Pertama . Rekomendasi (Taushiah)
    1. Pemerintah hendaknya mengkampanyekan agar setiap ibu memberikan ASI, terutama colostrum secara memadai (sampai dengan dua tahun).
    2. Pemerintah hendaknya mengupayakan secara maksimal, serta melalui WHO dan negara-negara berpenduduk muslim, agar memperhatikan kepentingan umat Islam dalam hal kebutuhan akan obat-obatan yang suci dan halal.

Ditetapkan di : Jakarta Padatanggal : 0 1 Sya’ban 1423 H. 08 Oktober 2002 M.

KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua, Sekretaris,

K.H. MA’RUF AMIN HASANUDIN

Vaksin antara Ya dan Tidak

http://www.halalmui.or.id/?module=article⊂=article&act=view&id=130

Vaksin antara Ya dan Tidak

Alasan pertama; yang sering diungkapkan diungkapkan adalah tujuan dan filosofi imunisasi itu sendiri. Kaum naturalis menilai bahwa secara alamiah tubuh manusia sudah memiliki mekanisme pembentukan kekebalan sendiri yang mampu mencegah berbagai penyakit. Penggunaan vaksin justru bisa menimbulkan efek samping yang membahayakan si anak, antara lain mereka akan rentan dan lebih mudah terkena penyakit lain.

Masalah lain yang sering menjadi alasan penolakan adalah penggunaan bahan-bahan dalam proses pembuatan vaksin yang memang tidak sepenuhnya halal. Dalam proses pembuatan vaksin tersebut banyak melibatkan bahan penolong atau media yang bersumber dari zat-zat yang haram atau subhat. Masalah inilah yang lebih rasional dan semestinya dilakukan kajian mendalam. Kalau memang harus dilakukan imunisasi menggunakan vaksin, maka sebaiknya ia diproduksi secara halal dengan bahan baku, bahan penolong dan media yang benar-benar halal.

Tidak Sepenuhnya Halal

Sampai saat ini diakui oleh pakar kedokteran dan produsen obat bahwa proses pembuatan dan produksi vaksin ini tidak sepenuhnya halal. Misalnya penggunaan media tumbuh dalam proses produksi virus yang dilemahkan yang menggunakan media dari ginjal gera, ginjal babi, bahkan juga janin manusia yang digugurkan. Selain itu pada tahapan tertentu dalam proses produksi vaksin juga digunakan enzim tripsin yang bisa bersumber dari babi.

Sebagai contoh dalam proses pembuatan Vaksin Polio Inaktif (IVP), Virus Polio dikembangbiakkan menggunakan sel vero (berasal dari ginjal kera) sebagai media. Proses produksi vaksin ini melalui tahapan sebagai berikut:
1. Penyiapan medium (sel vero) untuk pengembangbiakan virus
2. Penanaman/inokulasi virus
3. Pemanenan virus
4. Pemurnian virus
5. Inaktivasi/atenuasi virus

Penyiapan media (sel vero) untuk pengembangbiakan virus dilakukan dengan menggunakan mikrokarier, yaitu bahan pembawa yang akan mengikat sel tersebut. Bahan tersebut adalah N,N diethyl amino ethyl (DEAE). Pada proses selanjutnya sel vero ini harus dilepaskan dari mikrokarier menggunakan enzim tripsin yang berasal dari babi.

Tahap selanjutnya adalah pembuangan larutan nutrisi. Hal ini dilakukan dengan proses pencucian menggunakan larutan PBS buffer. Larutan ini kemudian dinetralkan dengan menggunakan larutan serum anak sapi (calf serum). Larutan yang tidak digunakan tersebut dibuang atau menjadi produk samping yang digunakan untuk keperluan lain.

Sel-sel vero yang sudah dimurnikan dan dinetralisasi itu kemudian ditambahkan mikrokarier yang baru dan ditempatkan di bioreactor yang lebih besar. Di dalamnya ditambahkan zat nutrisi yang sedikit berbeda untuk menumbuhkan sel vero dalam jumlah yang lebih besar. Sel vero yang sudah bertambah jumlahnya ini kemudian dilepaskan lagi dari mikrokariernya dengan tripsin babi lagi. Proses ini berlangsung secara berulang-ulang sampai dihasilkan sel vero dalam jumlah yang diinginkan.

Titik kritis ditinjau dari sudut kehalalan dalam pembuatan sel vero ini adalah penggunaan enzim tripsin. Tripsin digunakan dalam proses pembuatan vaksin sebagai enzim proteolitik (enzim yang digunakan sebagai katalisator pemisahan sel / protein). Tripsin dipakai dalam proses produksi OPV (Oral Polio Vaccine) dan IPV (Inactivated Polio Vaccine). Masalahnya, enzim tripsin ini merupakan unsur derivat (turunan) dari pankreas babi.

Sebenarnya dalam setiap tahapan amplifikasi sel, tripsin harus dicuci bersih oleh karena Tripsin akan menyebabkan gangguan pada saat sel vero menempel pada mikrokarier. Hal ini menyebabkan produk akhir vaksin yang dihasilkan tidak akan terdeteksi lagi unsur babinya. Namun karena digunakan sebagai bahan penolong dalam proses pembuatannya, inilah yang memerlukan kejelasan status kehalalannya.

Tahap selanjutnya dalam proses pembuatan vaksin ini adalah perbiakan sel vero menjadi produk bulk yang siap digunakan. Dalam tahap ini dilakukan proses amplifikasi (pembiakan sel dengan mikrokarier), pencucian sel vero dari tripsin, inokulasi virus, panen virus, filtrasi, pemurnian dan inaktivasi. Pada proses pencucian hingga inaktivasi tersebut sebenarnya sudah tidak melibatkan unsur babi lagi.

Dari keterangan tersebut dapat diketahui bahwa proses pembuatan vaksin folio masih melibatkan unsur haram dalam proses pembuatannya sebagai bahan penolong, yaitu penggunaan enzim tripsin. Sebenarnya pada tahap selanjutnya enzim ini akan mengalami proses pencucian, pemurnian dan penyaringan, hingga pada produk akhirnya tidak terdeteksi lagi. Namun karena sudah tersentuh unsur haram dan najis, maka hal ini masih menimbulkan keraguan pada status kehalalannya.

Sementara ini memang ada keringanan jika ditinjau dari aspek darurat dan demi kepentingan yang lebih besar. Namun dari keterangan pihak Biofarma sebagai salah satu produsennya, sedang diupayakan agar bahan-bahan yang berasal dari babi itu bisa dihilangkan. Dengan demikian kejelasan status halalnya bisa lebih bisa dipertanggungjawabkan. Pihak Biofarma meminta waktu sekitar 3 tahun untuk melakukan riset guna
mengganti bahan babi tersebut. Nah, kita tunggu saja hasilnya, agar masyarakat bisa lebih tenang dalam menggunakan faksin tersebut.

Kehalalan Vaksin

http://www.halalguide.info/content/view/801/38/

Kehalalan Vaksin
Wednesday, 31 January 2007

ImageHalalGuide–Vaksinasi adalah suatu aktivitas yang bertujuan membentuk kekebalan tubuh dan biasanya dilakukan pada bayi, balita, dan ibu hamil. Tapi apakah selama ini kita mengetahui dari bahan apa vaksin itu dibuat? Selama ini kita lebih sering memperhatikan reaksi yang timbul setelah pemberian suatu vaksin ke dalam tubuh kita.

Apa itu Vaksin?

Vaksin adalah sebuah senyawa antigen yang berfungsi untuk meningkatkan imunitas atau sistem kekebalan pada tubuh terhadap virus. Terbuat dari virus yang telah dilemahkan dengan menggunakan bahan tambahan seperti formaldehid, dan thymerosal.

Jenis vaksinasi yang ada antara lain vaksin hepatitis, polio, rubella, BCG, DPT, Measles Mumps Rubella (MMR). Di Indonesia sendiri praktik vaksinasi yang dilakukan terutama pada bayi dan balita adalah hepatitis B, BCG, Polio, dan DPT. Selebihnya seperti vaksinasi MMR bersifat tidak wajib. Sedangkan, vaksinasi terhadap penyakit cacar air (smallpox) termasuk vaksinasi yang tidak dilakukan di Indonesia.

Vaksin dan Tinjauan Kehalalannya

Pekan Imunisasi Nasional (PIN) yang dilakukan bulan agustus tahun kemarin sempat bermasalah di beberapa wilayah seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Lampung, dan Banten yang menolak pemberian vaksin karena diragukan kehalalannya.

Memang kalau kita telaah lebih lanjut, masih banyak jenis vaksin yang bersumber dari bahan-bahan yang diharamkan. Seorang pakar dari Amerika mengatakan bahwa vaksin polio dibuat dari campuran ginjal kera, sel kanker manusia, serta cairan tubuh hewan tertentu termasuk serum dari sapi, bayi kuda, dan ekstrak mentah lambung babi. Selain itu, beberapa vaksin juga diperoleh dari aborsi janin manusia yang sengaja digugurkan. Vaksin untuk cacar air, Hepatitis A, dan MMR diperoleh dengan menggunakan fetall cell line yang diaborsi, MRC-5, dan WI-38. Vaksin yang mengandung MRC-5 dan WI-38 adalah beberapa vaksin yang mengandung cell line diploid manusia.

Penggunaan janin bayi yang sengaja digugurkan ini bukan merupakan suat hal yang dirahasiakan pada publik. Sel line yang biasa digunakan untuk keperluan vaksin biasanya diambil dari bagian paru-paru, kulit, otot, ginjal, hati, thyroid, thymus, dan hati yang diperoleh dari aborsi terpisah. Penamaan isolat biasanya dikaitkan dengan sumber yang diperoleh misalnya WI-38 adalah isolat yang diperoleh dari paru-paru bayi perempuan berumur 3 bulan.

Usul Fiqh

Ada kaidah usul fiqh yang mengatakan bahwa mencegah kemudharatan lebih didahulukan daripada mengambil manfaatnya. Demikian alasan yang dijadikan dasar hukum pengambilan keputusan terhadap kehalalan vaksin polio sekalipun diketahui bahwa vaksin tersebut disediakan dari bahan yang tidak diperkenankan dalam Islam.

Namun demikian kita tidak boleh hanya bertahan pada kondisi darurat, melainkan juga melakukan usaha untuk perbaikan. Sudah sekian banyak Pharmacist muslim lahir di Indonesia dan kita sudah memiliki pabrik vaksin sendiri di Bandung yaitu Biofarma tentunya sudah tidak ada hal yang menjadikan kita senantiasa pada kondisi darurat. Jumlah balita di Indonesia pada tahun 2005 sebesar 24 juta jiwa, di mana 90% adalam muslim yang butuh vaksinasi yang halal dan aman dari sisi syar’i. Tentunya kita tidak ingin dalam tubuh dan aliran darah balita kita mengalir unsur-unsur haram.(kit)
Sumber Jurnal LPPOM MUI