KASUS

Susu Sapi Bikin Bayi Alergi

Susu Sapi Bikin Bayi Alergi
Selasa, 12 Mei 2009 | 22:02 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Dokter spesialis anak ahli imunologi Dr Zakiudin Munasir mengatakan, susu sapi dan produk turunan susu sapi lainnya merupakan penyebab alergi terbesar, terutama pada bayi.

Dr Zakiudin Munasir, dalam seminar “Apakah Alergi diturunkan Secara Genetik” di Jakarta, Selasa, mengatakan, susu sapi yang merupakan protein asing utama bagi bayi pada bulan-bulan awal kehidupannya berpotensi menimbulkan reaksi alergi yang pertama kali, dengan gejala-gejala pada saluran cerna seperti diare dan muntah.

Menurut dia, adanya protein asing dalam tubuh bayi dan ditambah kondisi saluran pencernaannya yang belum sempurna, sehingga bayi rentan mengalami alergi yang diakibatkan oleh susu sapi ini.

“Makanan yang cocok untuk bayi adalah ASI (air susu ibu). Itulah sebabnya, bayi disarankan diberi ASI (air susu ibu) eksklusif, setidaknya hingga usia 6 bulan,” kata Zakiudin.

Fungsi ASI dalam mencegah alergi karena mengandung zat gizi lengkap yang dibutuhkan bayi, termasuk protein “Hypo allergenik”, DHA, probiotik dan kolostrum yang dapat melindungi bayi dari alergi.

Alergi merupakan reaksi kekebalan tubuh yang menyimpang atau berubah dari normal yang dapat menimbulkan gejala merugikan tubuh mulai dari gangguan pernafasan, kulit hingga mata.

Selain susu sapi, Zaikudin juga menyebut makanan lain, seperti telur, makanan laut, kacang-kacangan dan masih banyak lagi macamnya pemicu alergi.

Zakiudin menjelaskan bahwa angka kejadian alergi terus meningkat sejalan dengan perubahan pola hidup masyarakat yang semakin modern.

Dia menyebut, banyaknya zat yang terkandung di dalam makanan dan minuman, selain itu tingginya polusi saat ini merupakan penyebab terjadinya alergi.

“Memang alergi di Indonesia tidak sebesar di negara maju lainnya, namun ityu perlu diwaspadai,” tegasnya.

Zakiudin menyebut tiga tindakan pencegahan terjadinya alergi, yakni menghindari pencetus alergi, menjalani hidup sehat dan memakai obat-obatan.

“Jika terjadi alergi, hindari makanan atau hal lain yang menjadi pemicunya. Jika sudah terjadi yang lakukan dengan obat-obatan atau terapi,” katanya.

Terkait pengobatan alergi, dokter biasanya memberikan obat-obatan seperti antihistamin dan kortikosteroid (baik yang diberikan lewat mulut, suntikan, maupun inhalasi) untuk memperkuat dinding sel mast dalam tubuh pasien.

Advertisements

Enzim Babi di Vaksin Meningitis Haji

http://www.republika.co.id/berita/46193/Enzim_Babi_di_Vaksin_Meningitis_Haji

Enzim Babi di Vaksin Meningitis HajiBy Republika Newsroom
Jumat, 24 April 2009 pukul 17:13:00

PALEMBANG — Majelis Ulama Indonesia Sumatera Selatan (MUI Sumsel) memperingatkan agar pemerintah mengganti vaksin meningitis yang digunakan untuk calon jemaah haji atau umrah karena vaksin tersebut diduga mengandung enzim dari babi.

Ketua MUI Sumsel KH Sodikun, Jum’at (24/4) mengatakan, Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Sumsel telah melakukan penelitian dengan melibatkan pakar dari Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya (Unsri)  ditemukan bahwa vaksin antiradang otak (antimeningitis) untuk calon jemaah haji tersebut menggunakan enzim porchin dari binatang babi.

“MUI Sumsel melakukan penelitian tersebut setelah sekitar tiga bulan lalu mendapat laporan tentang adanya kandungan enzim babi tersebut. Lalu LPPOM MUI dengan dipimpin ketuanya Prof Nasruddin Iljas melakukan penelitian dengan melibatkan pakar dari Unsri diantaranya Prof. T. Kamaludin Direktur Program Pasca Sarjana Unsri,” kata Sodikun memaparkan

“Hasilnya ditemukan adanya kandungan enzim porchin yang berasal dari binatang babi,” ujar Sodikun menambahkan.

Temuan tersebut menurut Sodikun sudah disampaikan kepada pemerintah dan MUI Pusat agar ditindaklanjuti.

“Kami meminta pemerintah segera mengganti vaksin yang digunakan sekarang dengan vaksin yang halal dan bebas darin enzim binatang yang diharamkan tersebut,” ujar Sodikin.

“Sampai sekarang permintaan kami tidak mendapat tanggapan. Melalui informasi yang kami sampaikan lewat media massa, MUI Sumsel berharap Menteri Agama segera tanggap,” imbuhnya.

Sebelumnya, Prof Nasruddin Iljas Ketua LPPOM MUI Sumsel menjelaskan, negara lain seperti Malaysia telah menggunakan vaksin meningitis yang halal dari sapi.

“Jadi sudah seharusnya pemerintah pusat, khususnya Departemen Agama segera mencari alternatif pengganti vaksin meningitis yang tidak mengandung binatang babi.”

Nasruddin mengatakan, jika produk makanan, obat-obatan serta kosmetik mengandung bahan yang tidak halal maka akan menghambat bahkan menyebabkan ibadah umat Islam sia-sia. “Ini harus menjadi perhatian. Apalagi sekarang marak beredar makanan yang berasal dari daging babi,” tambahnya.

Terhadap para jemaah haji yang telah menggunakan vaksin meningitis yang mengandung enzim babi tersebut, Ketua MUI Sumsel menjelaskan, masuknya zat haram ke dalam tubuh para calon jemaah haji  itu berakibat menghalangi kemabruran hajinya. Sebab syarat mabrurnya haji, selain bersih secara jiwa, para jamaah haji juga harus bersih secara raga.

“Kalau tubuh kita kemasukan zat yang diharamkan maka dapat menghalangi terkabulnya doa. Tapi bagi mereka yang tidak tahu bisa dimaafkan, yang berdosa adalah orang yang mengambil kebijakan dan mengetahui hal itu tapi tetap dilaksanakan,” tegasnya./oed/itz

MUI Sumsel Yakini Vaksin Meningistis untuk Calhaj Haram

http://republika.co.id/berita/46652/MUI_Sumsel_Yakini_Vaksin_Meningistis_untuk_Calhaj_Haram

MUI Sumsel Yakini Vaksin Meningistis untuk Calhaj Haram

By Republika Newsroom

Senin, 27 April 2009 pukul 11:42:00

PALEMBANG — Majelis Ulama Indonesia Sumatera Selatan (MUI Sumsel) tetap pada sikapnya, meyakini bahwa vaksin meningitis yang digunakan untuk calon jemaah haji atau umrah tersebut haram karena mengandung enzim yang berasal dari binatang babi. Ketua MUI Sumsel KH Sodikun, Senin (27/4) menegaskan, apa yang disampaikan LPPOM MUI Sumsel bersama para pakar sudah melalui diskusi dan pengkajian. “Hasil kajian MUI Sumsel ini sudah kami sampaikan ke MUI pusat melalui forum Rakernas MUI pada November 2008 di Jakarta. Namun apa yang kami sampaikan sampai kini belum ada respon baik dari Menteri Agama dan Menteri Kesehatan,” ujarnya. Menurut Sekretaris MUI Sumsel KH Ayik Farid, “Dalam Rakernas MUI sudah kami sampaikan bahwa proses pembuatan vaksin meningitis tersebut menggunakan enzim porchin dari binatang babi. LPPOM MUI Pusat juga sudah mengakui itu, namun karena sudah ada kontrak pengadaan vaksin tersebut selama lima tahun maka penggunaannya tidak bisa diganti.” Ayik Farid juga mengakui, bahwa temuan MUI Sumsel tersebut sudah melewati forum diskusi dengan para pakar, diantaranya pakar farmakologi Prof Dr T Kamaluddin Ketua Program Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya (Unsri), pakar penyakit dalam dan pakar dokter anak. “Jadi apa yang kami sampaikan tentang vaksin meningitis yang mengandung enzim babi bukan tanpa melalui kajian. Kajian ini sudah kami sampaikan ke MUI Pusat melalui forum Rekernas MUI pada Novermber 2008. MUI Sumsel bukan ingin membuat keresahan di tengah masyarakat. MUI Sumsel berharap masalah ini segera menjadi perhatian serius Departemen Agama dan Departemen Kesehatan,” tambah Sodikun. Sementara itu Prof Nasruddin Iljas Ketua LPPOM MUI Sumsel menjelaskan, negara lain seperti Malaysia telah menggunakan vaksin meningitis yang halal dari sapi. “Jadi sudah seharusnya pemerintah pusat, khususnya Departemen Agama segera mencari alternatif pengganti vaksin meningitis yang tidak mengandung binatang babi.” Nasruddin mengatakan, jika produk makanan, obat-obatan serta kosmetik mengandung bahan yang tidak halal maka akan menghambat bahkan menyebabkan ibadah umat Islam sia-sia. “Ini harus menjadi perhatian. Apalagi sekarang marak beredar makanan yang berasal dari daging babi,” tambahnya. Terhadap para jemaah haji yang telah menggunakan vaksin meningitis yang mengandung enzim babi tersebut, Ketua MUI Sumsel menjelaskan, masuknya zat haram ke dalam tubuh para calon jemaah haji itu berakibat menghalangi kemabruran hajinya. Sebab syarat mabrurnya haji, selain bersih secara jiwa, para jamaah haji juga harus bersih secara raga. “Kalau tubuh kita kemasukan zat yang diharamkan maka dapat menghalangi terkabulnya doa. Tapi bagi mereka yang tidak tahu bisa dimaafkan, yang berdosa adalah orang yang mengambil kebijakan dan mengetahui hal itu tapi tetap dilaksanakan,” tegasnya. oed/fif

Akibat Imunisasi Tetanus, Jiwa Syadiah Terancam

Akibat Imunisasi Tetanus, Jiwa Syadiah Terancam

http://autos.okezone.com/index.php/ReadStory/2009/02/21/1/194956/akibat-imunisasi-tetanus-jiwa-syadiah-terancam
Sabtu, 21 Februari 2009 – 11:27 wib
Marieska Harya Virdhani – Okezone

Foto: Marieska/okezone

DEPOK – Dokter spesialis anak Rumah Sakit Sentra Medika Depok menyatakan nyawa Syadiah (7), bisa saja melayang apabila tidak mendapatkan pertolongan secepatnya.

Pelajar kelas 1 sekolah dasar itu terpaksa dirawat setelah kondisi kesehatannya terus memburuk, usai mendapat imunisasi tetanus di sekolahnya. Belakangan diketahui, ternyata Syadiah menderita Stepen Jhonson Syndrome.

“Penyakit ini bisa mengancam jiwa,” ujar Indra Sugiarno, dokter spesialis anak RS Sentra Medika yang merawat Syadiah di Depok, Jawa Barat, Sabtu (21/2/2009).

Stepen Jhonson Syndrome didefinisikan sebagai kumpulan gejala yang timbul akibat reaksi hiper sensitifitas tubuh terhadap pengaruh dari luar. “Bisa dari obat-obatan, infeksi, atau hal yang lain,” terangnya.

Gejala awal penyakit ini adalah munculnya bercak-bercak hitam di tubuh yang kemudian berubah menjadi merah. Pada tahap selanjutnya lapisan kulit epidermis dan dermis akan terkelupas akibat penumpukan sel-sel yang mati.

Kendati demikian, masyarakat tidak perlu khawatir mengalami nasib serupa dengan Syadiah karena peluang kejadian kasus ini perbandingannya 1:1 satu juta orang dalam setahun. “Minimnya peluang terjadinya kasus ini karena penyakit diakibatkan kerentanan genetik,” terang dia.

(ful)

Pasien Sindrom Stevens-Johnson Depok Pulih

Pasien Sindrom Stevens-Johnson Depok Pulih
By Republika Newsroom
Rabu, 04 Maret 2009 pukul 14:34:00 <!–
Iklan 468x60

–>

Pasien Sindrom Stevens-Johnson Depok PulihCORBIS.COM

PEMICU: Salah satu pemicu Sindrom Stevens-Jhonson adalah obat-obatan. Pasien seharusnya mengkonsultasikan setiap obat yang akan dikonsumsi

http://www.republika.co.id/berita/35352/Pasien_Sindrom_Stevens_Johnson_Depok_Pulih

DEPOK-Bocah penderita Stevens-Johnson Syndrome yang sempat diisukan sakit karena diimunisasi TT (tokso tetanus) di Kota Depok, Syadiah (7 tahun) dinyatakan pulih setelah 18 hari dirawat di RS Sentra Medika, Depok. Sementara pengawasan konsumsi obat-obatannya masih diperketat. ”Kondisi terakhir Syadiah memungkinkan untuk berobat jalan dan dinyatakan 99 persen sembuh,” terang dokter spesialis anak RS Sentra Medika yang merawat pasien, Indra Sugiarno, Rabu (4/3). Setelah lepas infus lima hari lalu, ujar Indra, Syadiah langsung dikenalkan makanan padat. Bahkan, kini ia bisa makan hidangan favoritnya, mie instan. Selain itu, dokter kulit RS Sentra Medika masih terus memantau kondisi kulit ari pasien pasca pengelupasan seminggu sekali. Lantaran warna kulit Syadiah tidak rata akibat terkelupas (hipopigmentasi). Saat ditanya tentang penyebab penyakit Syadia, Indra belum bisa memastikan karena ada beberapa faktor pemicu, seperti obat, makanan, genetik serta faktor lainnya yang belum diketahui ilmu medis. Namun, ia memastikan penyakit Syadiah ini bukan disebabkan karena imunisasi. ”Kemungkinan besar Syadiah punya faktor genetik yang menyebabkan dia rentan terkena Stevens-Johnson Syndrome dan dari obat-obatan yang diminum,” terangnya. Maka, orangtua Syadiah harus mengkonsultasikan terlebih dulu obat yang dikonsumsi. Terutama dua jenis obat yang acapkali jadi sumber penyakit ini, yaitu obat antikejang dan antiasam urat. Beruntungnya, resiko fatal sindrom ini pada Syadiah hanya sekitar 30 persen. Sehingga ia bisa pulih lebih cepat dan terhindar dari kondisi yang memberatkan penyakit ini, seperti perlengketan saluran pernafasan dan pencernaan yang saling berhadapan di rongga dalam. Di kesempatan yang sama, Sadiyah yang selama perawatan terkesan takut diekspos, saat jumpa pers kemarin ia mau menjawab pertanyaan wartawan dengan sedikit malu-malu. “Saya besok pengen sekolah dan ketemu teman-teman,” ujarnya. Sementara itu, ayah Syadiah, Prasetyo merasa bersyukur atas kesembuhan putrinya. Ia juga mengaku merasa terbantu dengan penanganan medis RS Sentra Medika yang tanggap serta berterima kasih pada Dinkes Kota Depok yang membantu masalah pembiayaan melalui Jamkesmas. Sebelumnya, kasus Syadiah ini menyeret Dinkes Kota Depok yang dituding tidak mendiagnosa terlebih dulu anak-anak yang ikut imunisasi. Akibatnya, Syadiah yang menjadi salah satu peserta imunisasi tiba-tiba mengalami sakit yang mengakibatkan kulit tubuhnya menghitam dari wajah hingga pangkal paha. c84/itz

3 warga lumpuh setelah diimunisasi

http://www.wawasandigital.com/index.php?option=com_content&task=view&id=24884&Itemid=34

Jumat, 01 Agustus 2008

3 warga lumpuh setelah diimunisasi

KAJEN – Tiga warga Desa Pandanarum, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan mengalami lumpuh permanen. Pihak keluarga menyatakan, korban menderita kelumpuhan setelah diimunisasi polio, namun pernyataan resmi dari pejabat Dinas Kesehatan menyebutkan, penyebab kelumpuhan karena faktor genetik.

Ketiga warga yang mengalami kelumpuhan masing-masing sepasang kakak beradik Muhamad Basuni (15) dan Hasan Bisri (12), keduanya putra Wastari (46), warga Desa Pandanarum RT 6 RW I. Sedangkan seorang lagi bernama Kasturah (55), warga Desa Pandanarum RT 8 RW I. Basuni dan Bisri menderita kelumpuhan sejak balita. Sedangkan Kasturah menunjukkan gejala kelumpuhan sejak usia belasan tahun.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan dr Hasyim Purwadi, Kabag Sosial, Siswoyo SSos, didampingi Ketua Komisi D, HM Safrudin Huna, dan Kepala Desa Pandanarum Zubaidi Ridwan, Kamis siang (31/7), menjenguk ketiga korban dan memberikan santunan berupa uang. Namun, tidak disebutkan berapa besaran uang yang diberikan.

Wastari ditemui ditemui di sela-sela penyantunan, menerangkan, kedua putranya menunjukkan gejala lumpuh setelah demam tinggi usai diberi imunisasi saat kedua anaknya masih balita. Setelah itu, kedua anaknya berangsur-angsur mengalami kelumpuhan. Bahkan anak pertamanya, Muhamad Basuni, kondisinya kini sangat memprihatinkan.

”Kedua anak saya pada tahun 2005 sudah pernah dirawat di puskesmas, namun kami memutuskan pulang karena tidak ada biaya. Saya hanya pekerja serabutan dan harus menghidupi empat orang anak yang masih kecil-kecil,” terang Wastari.

Kasturah kondisinya lebih mengenaskan. Selama puluhan tahun, ia hanya bisa tergolek di tempat tidur di rumah keponakannya yang bekerja sebagai tukang becak.

Menurutnya, ia mengalami gejala kelumpuhan saat usia 13 tahun. Saat itu, ia menderita demam tinggi usai berobat. Ia mengalami kelumpuhan permanen sejak usia 30 tahun.

Bantah malapraktik
Kepala Dinas Kesehatan dr Hasyim Purwadi, membantah jika ketiganya menderita kelumpuhan akibat malapraktik atau pun pascaimunisasi. Menurutnya, ketiga warga tersebut mengalami kelumpuhan karena faktor genetik.

”Kami akan membawa ketiganya ke RSUD Kraton, untuk diperiksa apakah ketiganya kemungkinan bisa difisioterapi. Untuk Hasan Bisri akan diusahakan bantuan alat bantu jalan berupa tripod, sedangkan dua lainnya sudah tidak mungkin dibantu dengan alat bantu jalan,” jelas Hasyim Purwadi.

Kasus kelumpuhan akibat faktor genetik dialami oleh sejumlah warga di Kabupaten Pekalongan, di antaranya Marisah (33), telah meninggal dunia, Mariyah (33), adik Marisah, Warjem (31), adik Mariyah, Caswari (24), Nafisah, dan Inayah (21), semuanya warga Desa Tegalsuruh, Kecamatan Sragi dan masih berhubungan kerabat. haw-bg

Minum Obat Kok Malah Lumpuh?

Minum Obat Kok Malah Lumpuh?
Rabu, 10 Desember 2008 | 16:09 WIB

PEKALONGAN, RABU — Seorang pasien, Casriyati Rejeki (53), warga Kelurahan Kergon, Kota Pekalongan, mengalami lumpuh setelah diduga minum obat resep dokter dari Puskesmas Pembantu Kergon.

Casriyati Rejeki, di Pekalongan, Rabu, mengatakan, penyakit yang saat ini dideritanya berawal ketika ia berobat ke Puskesmas Pembantu Kergon dan mendapatkan resep obat dari dokter yang memeriksanya.

Namun, setelah minum obat resep dari dokter tersebut, ia terjatuh dan mengakibatkan tangan dan kaki bagian kirinya mengalami kesakitan apabila digerakkan.

Saat ini ibu lima anak tersebut harus menggunakan kursi roda serta harus merasakan sakit pada bagian tangan dan kakinya mengalami kelumpuhan.

“Saat itu kami sakit demam dan tubuh dalam kondisi normal. Namun, setelah minum obat dan ketika akan ke sumur saya terjatuh sehingga kaki tidak bisa digerakkan,” katanya.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Pekalongan dr Dwi Heri Wibawa mengatakan, pihak Dinkes akan melakukan pengecekan terhadap pasien tersebut karena ada kemungkinan pasien itu mempunyai riwayat penyakit stroke atau darah tinggi. “Kami pasti akan melakukan pengecekan medis karena data pasien ada,” katanya.
ABD
Sumber : Antara

DPD Surati Menkes Soal Obat Mengandung Babi

DPD Surati Menkes Soal Obat Mengandung Babi
JUMAT, 24 OKTOBER 2008 | 00:36 WIB

MEDAN, KAMIS – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Sumatera Utara, Parlindungan Purba, mengatakan, pihaknya akan menyurati Menteri Kesehatan (Menkes) mengenai masalah kandungan unsur lemak babi dalam kapsul obat kapsul yang beredar di Indonesia. 
     
“Kita akan menyurati Menkes agar dalam satu atau dua hari ini agar mengeluarkan pernyataan resmi kalau kapsul obat yang beredar di Indonesia bebas dari kandungan babi,” katanya usai menggelar pertemuan tentang safety food bersama Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Medan dan Dinas Kesehatan Sumut di Medan, Kamis.

Selain itu, ia juga mengimbau kepada seluruh daerah kabupaten/kota untuk wajib melakukan food safety di daerahnya masing-masing, termasuk melakukan pengawasan, obat dan makanan. 

“Ini sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Dimana kabupaten/kota sudah seharusnya membuat  laboratorium sendiri untuk melakukan pengawasan obat dan makanan di daerah masing-masing,” katanya.

Kepala BBPOM Medan, Supriyanto Utomo, mengatakan, sampai sejauh ini tidak ditemukan kapsul produk dalam negeri yang mengandung lemak babi. Sementara untuk produk kapsul dari luar negeri, baru bisa masuk ke Indonesia jika ada sertifikasi halal majelis ulama dari negara asal. Bagi negara yang tidak memiliki majelis ulamanya, maka boleh impor ke Indonesia setelah memberikan hasil analisa bahan-bahan  kapsul obatnya melalui lembaga resmi. 

Begitupun, kata dia, pihaknya saat ini sedang melakukan sampling kapsul secara acak. Jika nanti ditemukan satu saja obat kapsul yang terkandung unsur lemak babi, barulah BPOM akan melakukan sampling secara total.
ABD 
Sumber : Antara

Dinkes-MUI Medan Bahas Kapsul Mengandung Lemak Babi

 

Dinkes-MUI Medan Bahas Kapsul Mengandung Lemak Babi

By Republika Contributor
Kamis, 23 Oktober 2008 pukul 21:08:00

MEDAN–Dinas kesehatan Sumut dan MUI Medan diminta duduk bersama dalam satu meja untuk mengkaji hasil penelitian Lembaga Pengkajian dan Penelitian Obat dan Makanan (LPPOM) MUI Medan terkait adanya kandungan lemak babi dalam bahan kapsul. 

“Dinkes dan MUI harus secepatnya mengambil keputusan, apakah benar kapsul yang banyak beredar di pasaran saat ini mengandung lemak babi atau tidak,” kata pengamat sosial Universitas Sumatera Utara (USU) Yos Rizal MSi, di Medan, Kamis. 

Ia mengatakan, jika persoalan ini dibiarkan berlarut-larut, dikhawatirkan masyarakat akan menjadi korban dan semakin bingung, sebab masyarakat muslim akan sangsi untuk mengkonsumsi obat karena ragu atas kehalalannya. 

Sebelumnya, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Medan, Muhammad Hatta, mengatakan, dewasa ini sekitar 80 persen obat-obatan kapsul dari luar negeri yang banyak beredar di masyarakat dicampur dengan lemak babi, seperti misalnya obat insulin. 

“Hal itu sangat mengherankan kenapa pemerintah tidak bisa memberi pengawasan terhadap obat-obatan, termasuk juga makanan, minuman, dan kosmetik yang beredar,” katanya. 

Seharusnya, katanya, pemerintah dapat memberi jaminan keselamatan kepada masyarakat, karena sesuai kategori hukum, apapun yg merusak kesehatan itu dilarang. 

“Untuk itulah, diharapkan RUU tentang sertifikasi halal segera disetujui pemerintah,” katanya. 

Sementara Kasubdin Bina Farmasi dan Makanan Dinkes Sumut, Siskandri, mengatakan hasil penelitian itu sendiri masih belum jelas dari mana asalnya. 

“Kapsul yang beredar di Indonesia itu bebas dari kandungan lemak babi, kecuali obat-obatan impor. Kami telah mengundang MUI Medan untuk membicarakan hal ini (22/10) untuk meminta klarifikasi tentang hasil penelitian mereka, tapi mereka tidak datang,” katanya. 

Menurut dia, Badan POM sendiri sudah melakukan pengawasan secara ketat terhadap obat yang beredar, baik dari luar maupun dalam negeri., bahkan khusus obat impor dimintakan sertifikasi halal dari negara asalnya. 

Untuk kapsul asal dalam negeri hanya diproduksi dua pabrik, yakni, Kapsulindo dan Kapsuljel yang berkedudukan di Jakarta. Kedua pabrik tersebut, produksinya menggunakan bahan dari lemak sapi dan hal itu pun sudah diakui halal oleh MUI pusat. ant/pt

Penanganan Flu Burung Ala Thailand

http://www.bainfokomsumut.go.id/open.php?id=10&db=h5n1

Senin, 24 Jul 2006

Penanganan Flu Burung Ala Thailand

alam sebuah simposium internasional tentang penanganan dan pencegahan merebaknya flu burung, yang digelar di Jakarta pada 13-14 Juli 2006, turut hadir pakar dari beberapa negara tetangga, termasuk dari Thailand.

Somsak Pakpinyo, seorang sarjana S3 Universitas Chulalongkorn, berbicara sebagai wakil dari Thailand dan mempresentasikan kebijakan negerinya menangani flu burung.

Hal yang menarik dari pemaparan Somsak adalah kebijakan Thailand yang melarang penggunaan metode vaksinasi unggas dan ayam ternak dalam upaya pencegahan penyebaran flu burung.

Somsak menyebutkan bahwa Pemerintah Thailand tidak menggunakan metode vaksinasi sebagai upaya pencegahan penyebaran flu burung dalam industri peternakan, sejak awal penyakit itu beredar di negeri itu.

Bagaimana dengan Indonesia?

Tri Satya Naipospos, dari Komisi Nasional Flu Burung, menyebutkan bahwa Indonesia justru menerapkan kebijakan vaksinasi sebagai pelengkap metode biosecurity yang ditempatkan sebagai lini terdepan.

Strategi Thailand

Selama Januari 2004 hingga Januari 2005, industri peternakan Thailand terganggu virus flu burung. Virus yang bersirkulasi pada saat itu dikategorikan sebagai Avian Influenza jenis H5N1 yang patogenik.

Penanganan pun dilakukan secara serius, terlihat dari reaksi cepat perdana menteri dan departemen-departemen terkait yang menyusun strategi nasional.

Sebagai “panglima” pencegahan merebaknya virus, kata Somsak, Departemen Pengembangan Pangan bertanggungjawab dalam hal pengendalian virus di sektor peternakan, termasuk ternak ayam, ayam piaraan di kandang-kandang belakang rumah, bebek, dan angsa.

“Setelah mempertimbangkan keuntungan dan kerugian vaksinasi AI, pemerintah berkeputusan untuk melarang vaksinasi dalam industri peternakan,” kata dia.

Memang, vaksinasi merupakan salah satu cara untuk menangkal penyebaran virus AI. Organisasi Pertanian Dunia (FAO) menyarankannya sebagai pendamping biosecurity, pendidikan pengenalan AI, dan kesadaran masyarakat.

Selain berfungsi untuk menekan penyebaran virus, terbukti metode vaksinasi “ampuh” mengendalikan epidemi flu burung di Cina.

Namun vaksinasi AI tidak menyelesaikan masalah. Vaksinasi merugikan sektor ekonomi karena bertentangan dengan regulasi IOE dan Uni Eropa karena satu persen dari hewan yang divaksinasi dapat tetap menularkan virus tanpa menunjukkan gejala-gejala klinis.

Itu sebabnya vaksinasi disebut-sebut menghadirkan “pembunuh diam-diam”, karena daya tahan virus justru meningkat, mutasi bisa terjadi setiap waktu, dan hanya 20-50 persen vaksin burung yang beredar di pasar yang membawa anti-bodi H5N1.

“Strategi kedua yang diterapkan di negeri Gajah Putih adalah pemantauan aktif secara klinis terhadap industri peternakan,” kata Somsak.

Sistem pemantauan di Thailand menyebutkan bahwa kriteria suspek kasus AI adalah bila kematian unggas mencapai 10 persen atau lebih dan 40 persen dalam tiga hari.

Pemusnahan dilakukan dalam radius 5 km dari titik kasus penyebaran, dengan harga ganti rugi minimal 70 persen harga pasar.

“Tapi untuk ayam petarung, tidak langsung dimusnahkan tapi diungsikan ke tempat lain untuk kemudian diamati lebih cermat,” ujar dia.

Khusus tentang uang ganti-rugi, Pemerintah Thailand menetapkan angka 70 persen dari harga pasar adalah angka yang dianggap cukup masuk akal karena setelah isu flu burung merebak, daya beli masyarakat terhadap panganan unggas menurun drastis, termasuk daging dan telur ayam.

Pemusnahan massal terhadap unggas yang terpapar dan dicurigai terpapar flu burung pun dilakukan dalam tempo tak lebih dari 24 jam sejak hasil uji klinis menunjukkan adanya penularan virus tersebut.

Dalam hal reaksi terhadap penularan antar-ternak, sistem pengawasan sangat lekat terhadap pergerakan hewan dari satu tempat ke tempat lain.

“Strategi ini diterapkan oleh polisi, petugas pangan, peternak, dan rumah jagal. Kerja sama di antara mereka adalah kunci keberhasilan pemantauan virus,” masih kata Somsak.

Strategi Thailand juga terletak di tindakan pencegahan. Peternakan unggas ditingkatkan standarnya, sesuai dengan biosecurity, tingkat higienitas, dan pengawasan dokter hewan.

Di Thailand, terdapat sekitar 50 ribu peternakan unggas, terdiri atas yang kecil dan besar. Pemerintah tentu tidak mampu menyelidiki tiap peternakan, itu sebabnya peran perguruan tinggi seperti Universitas Chulalongkorn dapat sangat membantu.

Biaya Pemusnahan

Dalam kesempatan yang sama, Tri Satya menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia menjadikan vaksinasi sebagai metode penanganan setelah menghitung biaya pemusnahan massal hewan yang ditengarai terpapar virus sangatlah besar.

“Dana penanganan flu burung saja sampai saat ini belum ada yang cair, kita sangat kekurangan dana memerangi flu burung,” kata dia.

Thailand, menurut Tri Satya, sangat peduli terhadap penanganan flu burung karena industri peternakan di dalam negeri memang sangat rentan — berbeda dengan Indonesia.

“Pangsa pasar produk peternakan unggas Thailand 60 persennya adalah untuk negeri-negeri Eropa, yang peraturannya melarang ternak tervaksin. Sementara di Indonesia, industri peternakan hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri yang sudah sangat besar,” kata dia.

Di lain pihak, pilihan vaksinasi kurang disukai oleh kalangan pecinta unggas.

Sekretaris Umum Pelestari Burung Indonesia, Endang Budi Utami, menyebutkan bahwa biaya penanganan flu burung dengan cara vaksinasi jauh lebih mahal daripada pemusnahan (stamping-out).

“Pertama, vaksinasi tidak bisa digunakan hanya satu kali, melainkan berkali-kali dan harus terus dilakukan selama hewan itu hidup,” kata perempuan yang akrab disapa Emi tersebut.

Alasan kedua adalah vaksinasi sulit dilakukan terhadap burung-burung liar dan besar, sementara banyak koleksi para pecinta burung yang berupa burung liar dan berukuran besar.

“Saya juga yakin bahwa vaksinasi itu tidak dapat membunuh semua virus di dalam tubuh hewan, ada saja yang tersisa dan ini justru membawa celaka nantinya karena virus bisa lebih mutan,” jelasnya.

Pilihan stamping-out seperti tindakan Thailand atau vaksinasi adalah hal yang sama-sama mengandung resiko. Namun ibarat membeli mobil baru, setiap orang dapat saja dihadapkan dengan pilihan membelinya dengan cara kredit atau tunai.

Membeli tunai memang terasa berat di awal, namun mobil dibawa pulang tanpa rasa tergelayut utang.

Sementara membeli dengan cara berutang, sama-sama membawa pulang mobil baru, namun yang satu ini harus ditambah dengan cicilan serta kewajiban membayar bunga — yang pada akhirnya dapat membuat harga mobil nyaris setara dengan dua mobil baru bila dibeli tunai.

Pemerintah Indonesia bisa jadi kesulitan bila harus menyediakan sejumlah uang tunai yang besar pada metode stamping-out, namun hampir dapat dipastikan semua virus berakhir di situ.

Metode vaksinasi memungkinkan pengendalian penyebaran virus, tetapi tak ada jaminan virus berhenti berkembang sehingga bukan tidak mungkin biaya ekonomi pada masa mendatang bisa jauh lebih mahal daripada stamping-out. (Ant)

Vaksin BCG menyebabkan penyakit dan kematian pada bayi HIV-positif Oleh: The Kaiser Daily HIV/AIDS Report

http://spiritia.or.id/news/bacanews.php?nwno=0511

Vaksin BCG menyebabkan penyakit dan kematian pada bayi HIV-positif
Oleh: The Kaiser Daily HIV/AIDS Report

Tgl. laporan: 6 November 2007

Vaksin BCG, yang ditujukan untuk mencegah tuberkulosis (TB) pada anak di negara berkembang, dapat menyebabkan penyakit dan kematian di antara beberapa bayi HIV-positif. Hal ini dikatakan para peneliti dalam surat kabar Los Angeles Times. Temuan ini tercakup dalam laporan tentang koepidemi HIV/TB yang diterbitkan oleh Forum for Collaborative HIV Research pada 1 November 2007. Laporan ini mengatakan bahwa “manfaat yang berpotensi mencegah TB berat” pada bayi HIV-positif adalah “risiko terkait lebih kecil dibandingkan dengan penggunaan vaksin BCG.”

WHO menyarankan agar semua bayi yang sehat harus menerima vaksin BCG segera setelah lahir. Tetapi, lembaga ini mengeluarkan laporan pada Mei 2007, yang mengubah pendapatnya karena bukti menunjukkan bahwa bayi HIV-positif lebih berisiko mengembangkan penyakit BCG. Vaksin BCG berdasarkan pada rangkaian bakteri penyebab TB yang dilemahkan, yang ditemukan pada ternak. Banyak bayi yang menerima vaksin BCG ini adalah HIV-positif saat lahir dan oleh karena itu mempunyai sistem kekebalan tubuh yang lemah. Hal ini mengakibatkan mereka rentan terhadap penyakit BCG, yang disebabkan oleh bakteri sapi ini yang ada pada vaksin.

Sebuah penelitian menemukan bahwa vaksin tersebut memiliki 75% tingkat mortalitas di antara anak dengan penyakit BCG dan 70% anak tersebut adalah HIV-positif. Hal ini dikatakan oleh Mark Cotton – rekan penulis laporan forum dan para peneliti HIV/AIDS di Universitas Stellenbosch Afrika Selatan.

Menurut Cotton, diperkirakan 400 dari setiap 100.000 bayi HIV-positif di provinsi Western Cape, Afrika Selatan menjadi sakit akibat vaksin BCG, dan belum diketahui seberapa besar masalah ini di seluruh Afrika.

Inilah Produk yang Mengandung Melamin di Indonesia!

Inilah Produk yang Mengandung Melamin di Indonesia!
Inilah produk-produk yang mengandung susu asal Cina, dan positif terdapat campuran melamin didalamnya.

Sabtu, 27 September 2008 | 13:58 WIB

Laporan wartawan Kompas.com Inggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, SABTU — Departemen Kesehatan mengeluarkan rilis terbaru terhadap hasil pemeriksaan produk asal China yang mengandung susu dan diindikasi tercampur melamin. Dari 19 produk impor asal China yang mengandung susu, hanya ditemukan enam produk yang terdapat di sarana distribusi/pasar di Indonesia.

Keenam produk tersebut adalah;

– Guozhen (susu bubuk full cream, dipasarkan lewat MLM)

– Oreo Wafer Stick (hanya yang buatan China. Produk buatan Indonesia aman),

– M & M’s (kembang gula, bungkus kuning dan bungkus coklat),

– Snickers (biskuit),

– White Rabbit (kembang gula, kemasan merah & hijau)

Soybean Drink with Milk (kemasan hijau dan kuning, termasuk Soyspring Instant Milk Cereal dan Soyspring Instant Peanut Milk).

Lima produk pertama, terdaftar di Badan POM. Akan tetapi, satu produk terakhir, yaitu Soybean Drink, merupakan produk impor ilegal.

Dalam jumpa pers di Gedung Departemen Kesehatan, Sabtu (27/9) siang, Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari memaparkan, keseluruhan sampel produk impor asal China ditemukan positif mengandung melamin dengan kadar melamin berkisar 8,51 mg per kg (ppm) sampai 945,86 mg per kg (ppm).

“Terhadap produk yang mengandung melamin tersebut akan segera dilakukan pemusnahan,” kata Siti.

Di luar enam produk itu, ada 16 produk lain asal China yang tidak ditemukan di pasar. Produk itu adalah Jinwei Yougoo, Meiji Indoeskrim Gold Monas, Oreo Chocolate Sandwich Cookie, Dove Choc, Merry X-Mas (kembang gula), Penguin (kembang gula), Nestle Nesvita Materna (makanan ibu hamil dan menyusui) dan Nestle Milkmaid (selai susu).

Masyarakat yang menemukan produk-produk diatas di pasaran diminta melaporkan ke Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Badan POM dengan telepon (021) 4263333/32199000 atau SMS ke 081511997772.

Strategi Kaum Pagan Menuju The New World Order

Strategi Kaum Pagan Menuju The New World Order

http://www.eramuslim.com/berita/tahukah-anda/strategi-kaum-pagan-menuju-the-new-world-order-bag-6.htm

Kamis, 18 Sep 2008 08:19 Kini tutuplah mata kita, dan begitu kita buka kembali, hilangkan semua persepsi dan paradigma yang ada. Kita akan bisa melihat dengan jelas jika kini berbagai upaya menghabisi ras manusia tengah terjadi di depan dan sekeliling kita.

Berbagai penyakit baru terus bermunculan menghinggapi manusia dan parahnya belum ditemukan obat yang paten yang mampu menyembuhkan secara total, seperti halnya virus HIV, dan juga Virus H5N1 dalam kasus Flu Burung. Kita tentu ingat, setiap kali ada korban meninggal akibat virus ini, media massa baik cetak maupun elektronik senantiasa menyebutnya sebagai ‘Suspect Flu Burung’ alias baru diduga, bukan dipastikan.

Di lain sisi, obat-obatan kimiawi yang diproduksi oleh dunia medis dan direkomendir oleh para dokter ternyata juga tidak bebas dari efek samping. Obat untuk sesuatu penyakit ternyata jika digunakan secara kontinyu akan menimbulkan penyakit lain. Penyakit utama yang diderita pun bisa jadi bertambah kuat dan sebab itu membutuhkan dosis dari obat yang sama yang lebih besar lagi agar penyakit atau virus atau kuman yang lebih kuat bisa dibasmi.

Parahnya, aneka bahan konsumsi manusia yang berasal dari alam pun ternyata dewasa ini sudah jauh dari nilai sehat. Sayuran dan buah-buahan misalnya, dalam perawatannya selalu disemprot dengan herbisida atau insektisida yang tidak aman bagi manusia. Belum lagi zat pengawet yang biasa diberikan kepada sayuran dan buah-buahan impor agar lebih tahan lama dan tidak mudah busuk, juga menambah daftar zat kimia berbahaya yang dipastikan akan ikut masuk ke dalam tubuh manusia jika dikonsumsi. Lama-kelamaan, zat-zat yang jumlahnya mungkin sangat kecil ini, bisa menjadi besar karena mengendap di dalam tubuh dan menjadi bibit penyakit.

Satu contoh, seorang perempuan yang sejak muda sering mengkonsumsi mie instan atau penganan pabrik yang mengandung Mono Sodium Glutamat (MSG) alias bahan penyedap atau penguat rasa yang lazim ditambahkan ke dalam banyak sekali penganan produk pabrik, lima sampai sepuluh tahun ke depan pasti akan tumbuh kista di dalam tubuhnya yang bisa jadi bertambah ganas menjadi tumor. Banyak sekali kasus ini di dunia dan juga di Indonesia.

Ironisnya, penggunaan MSG oleh media massa malah dipromosikan secara besar-besaran sebagai zat yang mampu mendongkrak rasa dan kenikmatan sebuah makanan, namun tidak dipaparkan secara jujur efek samping membahayakan bagi tubuh manusia. Berbagai penelitian dari dunia medis tentang bahaya MSG pun tidak disosialisasikan secara massal. Akibatnya, hanya orang-orang tertentu yang care terhadap kesehatan-lah yang berusaha sekuat tenaga menghindari penggunaan zat aditif tersebut. Sedangkan kalangan bawah yang tertutup akses informasi (karena buku atau pendidikan mahal harganya), dan kelompok ini jauh lebih besar kuantitasnya, tidak mengetahui akan bahaya tersebut dan terus-menertus mengkonsumsi penganan yang tidak sehat tersebut. Akibatnya, berbagai penyakit mereka derita dan biasanya kematian selalu menjadi akhir dari cerita mereka karena untuk berobat ke dokter pun mereka tidak memiliki cukup uang.

Satu contoh lagi tentang zat aditif. Tahukah Anda jika setiap ayam goreng yang disajikan oleh berbagai resto fasfood ternama dunia merupakan ayam yang dari telur hingga dewasa dan dipotong, masa hidupnya tidak sampai dua bulan? Ayam tersebut besar dengan cepat disebabkan suntikan hormon yang diberikan secara berkala dengan jumlah yang besar. Hormon tersebut tidaklah hilang tatkala ayam tersebut digoreng. Hormon itu tetap ada dan masuk ke dalam perut kita saat kita menyantapnya. Inilah penjelasan mengapa anak-anak remaja sekarang banyak yang menderita obesitas dan berbagai macam penyakit. Jika masih ragu, tontonlah film semi dokumenter yang cukup menghibur berjudul ‘Super Size Me’ yang disutradarai Morgan Spurlock dari AS.

Coba sekarang tutup mata kita, dan begitu kita buka kembali, hilangkan semua persepsi dan paradigma yang ada. Kita akan bisa melihat dengan jelas jika sekarang ini berbagai upaya menghabisi ras manusia tengah terjadi di depan dan sekeliling kita, lewat peperangan, propaganda media massa, hegemoni ekonomi, penyakit, konflik, makanan, dan bahkan obat-obatan. Apakah ini berjalan dengan sendirinya? Tentu sangat naif jika kita mengira demikian.

Fluoride

Zat kimia ini secara umum dipersepsikan orang sebagai zat ampuh untuk memperkuat tulang gigi. Sebab itu, zat ini banyak disisipkan di dalam pasta gigi. Bahkan 66% cadangan air minum warga AS telah dicampuri zat ini secara sengaja. Benarkah fluoride berguna?

Jawaban yang ada mungkin akan mengejutkan kita semua. Fluoride telah diteliti banyak pakar kesehatan dan ternyata ditegaskan mengandung bahan berbahaya bagi tubuh. Antara lain bisa menyebabkan kanker tulang, oestoporosis, masalah persendian, turunnya kadar testoteron dan estrogen, dan sanggup mengkorosi lapisan enamel gigi. Bahkan dikatakan jika fluoride lebih merusak gigi ketimbang garam.

Sekarang, pergilah ke toko atau super market yang ada. Carilah racun tikus. Dan lihatlah, apa bahan utama pembuat racun tikus? Yakni Sodium Fluoride. Ini adalah zat kimia ionik yang paling beracun setelah Potasium Dikromat. Saat ini, perusahaan-perusahaan besar yang bergerak dalam bisnis air minum dalam kemasan diketahui telah memasukkan fluoride ke dalam produk air minum dalam kemasan mereka. Hal ini dilakukan tanpa membubuhkan keterangan sedikit pun dalam label kemasannya.

Dunia medis juga telah mengetahui jika fluoride juga digunakan sebagai obat anti depresan, yang menghilangkan agresifitas dan motivasi manusia, termasuk menurunkan hasrat untuk berkembang-biak. “Fluoride memang tidak memiliki faktor yang menguntungkan secara biologis, ” tegas Dr. Rima Laibaow dari Natural Solutions Foundation.

MPOWER dan Rokok

IPTEK
MPOWER dan Rokok
Rabu, 3 September 2008 | 03:00 WIB

IRWAN JULIANTO

Tanggal 12 Mei 1994, sebuah paket berisi 4.000 halaman dokumen internal rahasia industri rokok tiba di kantor Prof Stanton Glantz di Institut Pengkajian Kebijakan Kesehatan Departemen Kedokteran Universitas California, San Francisco. Pengirimnya anonim.

Dokumen yang dikirim itu ternyata amat mengejutkan karena membeberkan aktivitas dan kebohongan publik perusahaan rokok Brown & Williamson, anak perusahaan British American Tobacco (BAT). Tahun 1996, Prof Glantz dan timnya memublikasikan buku The Cigarette Papers, yang menawarkan intipan lewat lubang kunci bagaimana industri rokok bekerja. Buku ini tidak hanya mengubah secara mendasar persepsi masyarakat Amerika Serikat tentang industri rokok dan bagaimana mengubah kebijakan publik untuk meregulasi dan melitigasi industri rokok.

Pada dekade 1980-an industri rokok sudah terpojok ketika Surgeon General dijabat C Everett Koop pada 1981-1989, yang dengan laporannya Nicotine Addiction (1988) menyatakan nikotin adalah bahan aktif yang menimbulkan kecanduan mirip heroin dan kokain. Koop makin membuat industri rokok kelabakan dengan tudingan ”perokok pasif” yang disebabkan asap lingkungan tembakau (environmental tobacco smoke/ETS) terancam kanker paru.

Menurut Koop dalam pengantar buku The Cigarette Papers, buku itu memastikan bahwa para ilmuwan dan eksekutif perusahaan rokok B&W dan BAT sejak awal 1960-an sudah tahu sifat dan efek biologis nikotin, bahkan mengeksploitasinya untuk membuat para perokok makin kecanduan. ”Buku ini adalah senjata vital untuk perang melawan rokok,” tulisnya.

Indonesia patut malu

Bagai gelindingan bola salju, dokumen-dokumen rahasia B&W dan enam perusahaan rokok AS lainnya tahun 1998 diperintahkan oleh pengadilan untuk diungkapkan kepada umum. Demikian Mardiyah Chamim, wartawati Tempo dalam buku Kemunafikan dan Mitos di Balik Kedigdayaan-Penelusuran Dokumen Industri Rokok (2007). Di antaranya terdapat memo internal PT BAT Indonesia tentang upaya melobi pejabat, legislator, ilmuwan, hingga wartawan.

Acara ”Media Briefing on Smoking Issues” bulan September 1992 di Nusa Dua, Bali, yang dihadiri wartawan Asia Pasifik adalah salah satu contoh kegiatan untuk menyatakan bahwa rokok tidak seberbahaya yang digembar-gemborkan media AS. Liputan Kompas (13/9/1992) berjudul ”Industri Rokok Mulai Lancarkan Kampanye Tandingan” dipelintir dengan terjemahan ”Cigarette Industries Begin to Launch Equal Campaign” dilaporkan dalam salah satu memo laporan Humas BAT Indonesia kepada markas besarnya. Jika tak hati-hati membaca dokumen semacam ini, bisa ditafsirkan bahwa semua wartawan sudah ”terbeli” oleh industri rokok.

Liputan Kompas (31/8) tentang kehidupan petani tembakau di Temanggung yang mempersoalkan upaya Komnas Perlindungan Anak meminta MUI mengeluarkan fatwa haram bagi rokok juga telah disalahpahami sebagai tidak mendukung kampanye antirokok. Seorang guru besar ilmu politik yang belakangan menjadi aktivis antirokok mengirimkan >small 2<sms>small 0< ke mana- mana karena liputan Kompas itu.

Ada lagi beberapa LSM, termasuk YLKI, yang melakukan litigasi kepada Presiden dan DPR yang hingga kini belum menandatangani dan meratifikasi Kerangka Kerja Konvensi Pengendalian Tembakau (Framework Convention on Tobacco Control/FCTC), padahal 168 negara lain sudah melakukannya. FCTC yang disepakati dalam Dewan Kesehatan Dunia (WHA) tahun 2003 merupakan traktat internasional pengendalian tembakau.

Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, Menkes Achmad Sujudi berkali-kali mengusulkan agar Indonesia mendukung FCTC, tetapi ditentang oleh menteri-menteri yang membidangi pertanian, tenaga kerja, industri, dan keuangan. Tak jelas bagaimana upaya Menkes Siti Fadilah Supari empat tahun terakhir, tetapi yang jelas Indonesia patut malu karena dinilai dunia tidak serius mengendalikan rokok sehingga posisinya sejajar dengan negara-negara gurem, seperti Andorra, Eritrea, dan Guinea Bissau.

Padahal, Dirjen WHO Margaret Chan dalam buku WHO Report on the Global Tobacco Epidemic, 2008 mengingatkan, pada abad ke-20, epidemi tembakau telah membunuh 100 juta penduduk dunia dan pada abad ke-21 ini jika tak ada upaya serius dapat membunuh 1 miliar orang! Tahun ini diperkirakan ada 5,4 juta kematian akibat rokok, lebih banyak dibandingkan gabungan kematian akibat TBC, HIV/AIDS, dan malaria. Menurut Suwarta Kosen (2007), biaya kesehatan akibat rokok yang dikeluarkan Indonesia pada tahun 2006 sebesar 18,1 miliar dollar AS atau sekitar 5,1 kali pendapatan negara dari cukai tembakau pada tahun yang sama.

Sayang sekali, kegiatan kampanye antirokok di Indonesia berjalan sendiri-sendiri dan tidak terkoordinasi/bersinergi. Seyogianya pemerintah dan masyarakat menggunakan strategi pengendalian dampak tembakau yang dilancarkan WHO tahun ini, yaitu enam kebijakan disingkat MPOWER: (M)onitor penggunaan tembakau dan kebijakan pencegahannya; (P)erlindungan terhadap asap rokok; (O)ptimalkan dukungan untuk berhenti merokok; (W)aspadakan masyarakat akan bahaya tembakau; (E)liminasi iklan, promosi dan sponsor rokok; (R)aih kenaikan cukai rokok.

Pengendalian epidemi akibat merokok memang tak cukup hanya dengan upaya mengharamkan rokok yang malah kontroversial dan tak produktif. Iklan rokok harus ditandingi dengan iklan layanan masyarakat dan ”gerilya media” yang cerdas dengan biaya murah, yang terbukti efektif, seperti dilakukan Tony Schwartz di AS. Juga tak cukup dengan desakan kenaikan cukai rokok atau perda larangan merokok di tempat umum, yang di Jakarta ternyata cuma jadi ”macan kertas”.

MUI Siapkan Fatwa Haram untuk Rokok

MUI Siapkan Fatwa Haram untuk Rokok
Selasa, 12 Agustus 2008 | 13:08 WIB

JAKARTA, SELASA — Jika Anda memiliki kebiasaan merokok, ada baiknya Anda mulai mengurangi dan perlahan-lahan meninggalkan kebiasaan buruk tersebut. Selain dipastikan mengganggu kesehatan, saat ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) tengah membahas kemungkinan dikeluarkannya fatwa haram atas lintingan tembakau tersebut.

“Akhir tahun ini kita akan membahas dengan sejumlah ulama, dan fatwa akan diberlakukan secara nasional jika dalam rapat tersebut menyetujui fatwa haram,” kata Ketua Umum MUI Amidhan di kantor MUI, Jakarta, Selasa (12/8) siang.

Amidhan menjelaskan, fatwa haram ini sesungguhnya bukan lagi hal baru di MUI. Pada bulan Juli lalu, ada rapat koordinasi daerah wilayah Sumatera yang telah menetapkan fatwa haram bagi rokok. Namun, menurutnya, ketetapan itu masih akan dibicarakan dengan sejumlah ulama dalam rapat ijtima. Sebelum ini, lanjut Amidhan, MUI Pusat telah menentukan fatwa makruh pada rokok, lima tahun yang lalu.

Sementara itu, Komisi Nasional Perlindungan Anak dan Ikatan Ahli Kesehatan pun mendesak MUI agar segera menetapkan fatwa haram bagi rokok. Untuk itu, hari ini Komnas Perlindungan Anak dan ikatan ahli kesehatan mendatangi kantor MUI untuk membicarakan hal tersebut.

Ketua Komnas Perlindungan Anak Seto Mulyadi berharap, dengan ditetapkannya fatwa haram bagi rokok akan menekan angka perokok di kalangan anak. “Ini akan membentuk paradigma baru tentang bahaya merokok. Yang penting, pemerintah juga harus ikut tanggap dalam upaya ini,” kata Seto.

Masih Banyak Anak Terancam Rokok

Masih Banyak Anak Terancam Rokok
Selasa, 12 Agustus 2008 | 20:30 WIB

JAKARTA, SELASA – Industri rokok di Indonesia kini makin menjerat anak-anak dan remaja melalui berbagai strategi marketing seperti iklan, promosi, sponsorship, point of sales hingga Corporate Social Responsibility yang mereka lakukan.

Komisi Nasional Perlindungan Anak menyatakan bahwa iklan, promosi dan sponsorship rokok mengancam hak hidup anak. Oleh karena itu iklan, promosi dan sponsorship rokok harus dilarang, kata Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak Seto Mulyadi saat audiensi ke Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta, Selasa (12/8).

Komnas Perlindungan Anak diterima oleh Ketua MUI H. Amidhan, H.Nazri Adlani (Ketua), KH. Khalil Ridwan, Dr. Yunahar Ilyas, Prof. Amir Syarifuddin, Prof. Dr. Hj. khuzaerah, Dr. Anuar Abbas (Sekretaris), Dra. Hj. Wedya Safitri (Sekretaris).

Selain itu, Komnas Perlindungan Anak juga mendorong peran serta masyarakat, dalam hal ini MUI untuk segera mengeluarkan fatwa MUI yang menyatakan jika tembakau atau rokok adalah haram untuk melindungi anak-anak Indonesia dari dampak yang lebih buruk lagi.

Industri rokok mengeluarkan dana hampir Rp 1,6 trilyun untuk menjual rokok produksi mereka lewat iklan, promosi dan sponsorship. Ini tidak sebanding dengan pengeluaran negara untuk memberi layanan kesehatan bagi masyarakat akibat merokok melalui program Askeskin yakni Rp 167 trilyun pada tahun 2005.

Berdasarkan hasil pantauan Komnas Perlindungan Anak, iklan yang disponsori perusahaan rokok telah berada dimana-mana. Iklan itu masuk pada wilayah-wilayah perlintasan yang dilalui oleh anak-anak.

Hal ini terpapar dalam hasil penelitian Keterpajanan remaja terhadap iklan dan kegiatan yang disponsori industri rokok , meliputi 99,7 persen remaja melihat iklan rokok di televisi, 87,7 persen remaja melihat iklan rokok di media luar rua ng, 76,2 persen remaja melihat iklan rokok di koran dan majalah, 81 persen remaja pernah mengikuti kegiatan yang disponsori industri rokok.

Menanggapi hal itu, MUI meminta komnas Perlindungan Anak untuk membuat MoU (kesepahaman) antara MUI dan Komnas Anak yang mengatur tentang perlunya tindakan perlindungan bagi anak dari bahaya tembakau atau rokok.

Berdasarkan kesepahaman tersebut, MUI akan membahas urgensi adanya Fatwa MUI yang menyatakan jika tembakau/rokok adalah haram dalam Ijtima’ (Kongres Nasional MUI) yang direncanakan akan dilangsungkan pada akhir tahun ini.

MUI mendorong dan mendukung lembaga-lembaga terkait lainnya agar bisa melakukan hal serupa sebagai bentuk tanggung jawab masyarakat terhadap upaya perlindungan anak (khususnya perlindungan anak dari bahaya dampak tembakau/rokok).

Enam Orang Tewas Setelah Diberi Antibodi

Enam Orang Tewas Setelah Diberi Antibodi
Senin, 2 Juni 2008 – 13:04 wib
Ahmad Dani – Okezone

BEIJING – Enam orang dilaporkan tewas setelah disuntik antibodi di sebuah rumah sakit Universitas di China. Kasus terakhir yang sama, korban tewas akibat kesalahan dari obat-obatan tersebut.

“Enam orang tewas antara 22 hingga 28 Mei setelah diberikan antibodi berupa imunisasi globulin,” kata, Yu, jurubicara di RS Universitas Nanchang di Provinsi Jiangxi, seperti dikutip Associated Press, Senin (2/6/2008).

Pihak rumah sakit mengaku akan meminta pertanggungjawaban dari produsen obat tersebut. Namun sayang, mereka menolak untuk memberitahukan siapa produsen obat yang mengakibatkan enam orang tewas itu.

Sementara itu Jurubicara Badan Pengawas Obat dan Makanan, Huang Fu membenarkan ada enam orang yang tewas tersebut. Tapi, saat ini pihaknya sedang melakukan investigasi dan membawa contoh obat untuk dilakukan penelitian.

Glubolin adalah antibodi yang diberikan untuk melawan penyakit seperti Hepatitis A dan gigitan anjing seperti rabies. (ahm)

Wuih! Bocah Autis Meningkat 10 Kali Lipat

http://surabaya.detik.com/read/2008/08/09/150621/985711/466/wuih!-bocah-autis-meningkat-10-kali-lipat

Sabtu, 09/08/2008 15:06 WIB
Wuih! Bocah Autis Meningkat 10 Kali Lipat
Irawulan – detikSurabaya


Surabaya – Jumlah anak yang ditemukan terkena autis setiap tahun mengalami peningkatan. Dalam beberapa dekade terakhir, jumlahnya hampir 10 kali lipat.

Hal itu dikatakan Dr Y Handojo, Ketua Yayasan Sekolah Anak Berkebutuhan Khusus AGCA Center kepada wartawan di sela-sela Festival Anak Dengan Kebutuhan Khusus di GedunG Wanita Jalan Kalibokor, Surabaya, Sabtu (9/8/2008).

“Semakin banyak. Kita tengarai setiap dekade ini jumlah anak autis meningkat,” kata Dr Y Handojo. Namun dia tidak menyebutkan berapa besar peningkatan setip tahunnya.

Autis kata Handojo bisa disembuhkan asalkan para orangtua rajin melakukan terapi. Anak-anak dengan kebutuhan khusus seperti itu kata Handojo dalam sehari minimal melakukan terapi selama 8 jam. Oleh karena itu biaya untuk anak autis sangat besar.

“Mereka berbeda dengan anak lain. Satu anak satu pendamping. Oleh sebab itu biayanya mahal,” tuturnya.

Anak yang menderita autis itu menurutnya bisa terdeteksi dari umur 1-2 tahun. Dan pada usia 1,5- 2 tahun itu paling bagus dimulai terapi. Karena pada saat usia itu kata dia percabangan otak belum lekat.

“Kalau tidak ada konflikasi atau infeksi terapi bisa dilakukan selama 2,5 – 3 tahun sudah selesai terapi untuk perilaku dasar,” jelasnya.

Beberapa faktor yang mempengaruhi anak terkena autis kata dia adalah faktor polusi seperti logam berat, benturan pada kepala, infeksi kemudian ada kelainan pada usus dan vaksinasi serta faktor genetik.

“Tidak mengenal kaya atau miskin atau tinggal di daerah mana, anak bisa terkena autis,” ungkapnya.

Makanan bagi anak autis kata Handojo tidak boleh diberikan sembarangan. Hindari susu sapi dan tepung terigu. Ini bisa mempengaruhi pada emosi anak autis.

“Mengandung gluten sekitar 7 persen mereka tidak tahan. Ini berpengaruh pada emosi dan sulit mengontrol diri,” tandasnya.(wln/bdh)

OBAT RESEP DOKTER BELUM ADA YANG BERSERTIFIKAT HALAL

Kutipan dari Milist: Halal-Baik-Enak@yahoogroups.com
2 Agustus 2008

OBAT RESEP DOKTER BELUM ADA YANG BERSERTIFIKAT HALAL

Assalamu’alaykum wr.wb.

Saya baru saja mengikuti acara pertemuan ilmiah tahunan
bidang kebidanan & penyakit kandungan, 25-30 Juli 2008.
Perhelatan besar yang dihadiri oleh sekitar 2.000 orang
dokter spesialis kebidanan & kandungan perwakilan dari
seluruh Indonesia, tahun ini berlangsung di Balikpapan
Kalimantan Timur.

Sebagaimana biasanya, acara seperti ini selalu dimeriahkan
oleh pameran obat & teknologi bidang penyakit kandungan
dari puluhan produsen farmasi & alat kesehatan.

Hal yang menjadi teka-teka saya adalah, ternyata
tak ada satu pun produsen peserta pameran obat
ini yang menyatakan telah mendapat sertifikat halal.
Padahal, sebagaimana yang pernah saya posting
sebelumnya, yang dikutip dari koran kompas (17/4/08)
bahwa Direktur LPPOM MUI Muhamad Nadratuzzaman
Hosen menyatakan: “Dari 120 perusahaan obat, baru 5
perusahaan yang telah mengajukan sertifikasi halal”.

Akhirnya teta-teki ini terjawab, karena hampir
bersamaan dengan acara ilmiah ini, tepatnya tanggal
30 Juli 2008, di Balikpapan juga, berlangsung
seminar Kehalalan Makanan, Obat dan Kosmetika
yang berlangsung di Aula Bank Indonesia Balikpapan.

Nara sumber yang hadir yaitu: Direktur LPPOM MUI
Muhamad Nadratuzzaman Hosen PhD, Wakil Ketua Komisi
Fatwa MUI Pusat, Badan POM Kalimantan Timur, Ketua
Ikatan Dokter Indonesia wilayah Kaltim, dll.

Sebelum seminar dimulai, saya sempat berbincang dengan
Bapak Nadratuzzaman, Dir LPPOM MUI. Ketika saya tanya,
obat resep dokter yang mana saja yang telah mendapatkan
sertifikat halal? (Sebagaimana telah diberitakan koran).

Beliau menjawab: “Belum ada satu pun obat resep dokter
yang mendapatkan sertifikat halal”. Saya tentu saja
kecewa. Ternyata berita di koran tersebut tidak akurat,
wartawannya salah kutip, barangkali.

Menurut beliau, bahwa yang telah mendapatkan sertifikat
halal ini baru sebatas beberapa produk suplemen
multivitamin saja, sedangkan obat resep dokter belum
ada yang mengajukan audit.

wassalam,
Yasa

============ ====
Banyak Obat dan Kosmetik Belum Disertifikasi Halal

Selasa 17 April 2007 15:54 wib

JAKARTA, KOMPAS – Banyak obat-obatan dan kosmetika
yang beredar di pasaran belum mendapat sertifikat
halal. Padahal, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-
Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia
(LPPOM MUI) mensinyalir adanya sejumlah obat dan
kosmetik mengandung bahan yang tidak halal. Karena
itu, pemerintah didesak untuk memperketat pengawasan
beragam produk obat dan makanan demi melindungi
konsumen, khususnya kaum muslim.

Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari, dalam
sambutannya pada seminar nasional bertema “Kehalalan
Obat-obatan dan Kosmetika LPPOM-MUI”, di auditorium
YARSI, Jakarta, Selasa (17/4), menuturkan, Indonesia
merupakan negara yang paling banyak penduduk
muslimnya, sehingga merupakan potensi pasar yang
besar untuk obat-obatan dan kosmetika lokal maupun
impor.

Wakil Ketua Pengurus Pusat MUI Din Syamsuddin
menyatakan, kehalalan kosmetika dan obat-obatan
masih jadi masalah. Dalam bidang pangan, belum
banyak restoran bersertifikat halal. Bahkan,
yang sudah mencantumkan label halal pun belum
tentu dijamin kehalalannya. “Hal ini disebabkan
belum ada dukungan dari pemerintah, tidak ada
Undang Undang yang mengatur, pencantuman label
halal masih bersifat sukarela. Sedangkan MUI
tidak berwenang mengenai hal tersebut,” ujarnya
menegaskan.

Direktur LPPOM MUI Muhamad Nadratuzzaman Hosen
menuturkan, sampai sekarang baru 16.040 produk
pangan dari 874 perusahaan yang disertifikasi
kehalalannya. Sementara untuk obat-obatan dan
kosmetika, baru lima perusahaan yang mengajukan
sertifikasi kehalalan produk mereka.
“Ini disebabkan kurangnya dukungan dari pemerintah
terhadap upaya perlindungan konsumen dari produk-
produk yang mengandung bahan tidak halal,” ujarnya.

Padahal, LPPOM-MUI mensinyalir penggunaan babi
dan turunannya maupun bagian tubuh manusia dalam
dunia kedokteran lazim terjadi. Bahan-bahan itu
dimanfaatkan dalam pembuatan produk-produk seperti
vaksin, sediaan obat dan bahan kosmetika. Perusahaan-
perusahaan farmasi yang merupakan perusahaan
multinasional juga telah menginformasikan kondisi
itu secara terbuka. “Para ulama sepakat membolehkan
penggunaan obat-obatan dan vaksin yang mengandung
babi jika jika dalam kondisi darurat,” tuturnya.

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992
tentang kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor
71 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat
kesehatan, sediaan farmasi termasuk di dalamnya
obat dan kosmetika harus terjamin keamanan, mutu
dan manfaatnya sebelum dapat diedarkan dan
digunakan di Indonesia. “Selain itu, masyarakat
muslim menuntut obat dan kosmetika yang digunakan
harus halal,” kata Fadilah.

“Kebutuhan dan tuntutan masyarakat makin tinggi
terhadap obat dan kosmetika yang tidak saja harus
aman, bermutu dan bermanfaat, tetapi juga harus
halal. Hal ini merupakan tantangan sekaligus
peluang bagi dunia usaha di Indonesia dan negara-
negara Islam,” ujar Fadilah. Makin terbukanya
perdagangan antar negara membuat Indonesia harus
berhati-hati terhadap produk atau bahan baku yang
tidak halal ataupun diragukan kehalalalnnya,
terutama produk atau bahan yang berasal dari hewan.

Sementara tidak semua dokter mengetahui tentang
status obat-obatan yang akan diberikan pada pasiennya,
termasuk obat-obatan yang digunakan untuk penderita
jantung koroner. Obat itu ternyata mengandung bahan
aktif yang berasal dari babi. “Sayangnya tidak
semua dokter mengerti tentang isi obat. Sementara
konsumen muslim kurang diberi akses untuk mengetahui
jenis dan merek apa obat yang akan diberikan pada
mereka, terutama pasien rawat inap,” kata Prof dr.
Jurnalis Uddin dari Universitas YARSI. ***

=====

13/03/07 18:56

120 Produsen Obat Belum Dapat Sertifikat Halal

Jakarta (ANTARA News) – Lembaga Pengkajian Pangan
Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia
(LPPOM MUI) mengatakan ada sekitar 120 perusahaan
obat-obatan dan tujuh perusahaan kosmetik belum
mendapat sertifikasi halal.

“Sebanyak 120 produsen obat-obatan belum memiliki
sertifikat halal. Baru lima produsen obat dan satu
produsen kosmetik yang sudah mendapat sertifikat
halal dari MUI,” kata Ketua LPPOM MUI Muhamad
Nadratuzzaman Hosen, di Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan produsen pangan, obat-obatan, dan
kosmetika memang tidak diwajibkan mendaftar
sertifikasi halal oleh pemerintah. Tetapi untuk
menjaga ketentraman hati dan menjaga umat untuk
tidak memakan sesuatu yang haram LPPOM MUI
menghimbau setiap produsen mau mendaftarkan
produksinya.

Saat ditanya oleh wartawan produk dan produsen
obat atau kosmetik yang belum memiliki sertifikasi
halal tersebut, dia mengatakan bukan menjadi
kewenangan LPPOM MUI untuk menjawabnya, mereka
hanya memiliki wewenang untuk meneliti dan
memberikan sertifikat halal pada produsen yang
memang secara sukarela dan sadar meminta
sertifikasi tersebut.

Sementara itu, menurut Wakil Direktur Bidang
Pelatihan Sosialisasi dan Kajian Ilmiah LPPOM
MUI Pusat Anna Priangayani Roswim, terdapat
banyak sekali obat-obatan di pasaran saat ini
yang tidak jelas halal dan haramnya.

Dia mengatakan baik obat dalam dan obat luar
harus terbebas dari bahan yang tidak halal
sehingga perlu diteliti lebih lanjut dan diberi
sertifikat halal.

Oleh karena itu, dia mengatakan, dalam seminar
yang akan diadakan oleh LPPOM MUI pada 17 April
2007 nanti akan dibahas titik-titik krisis dalam
membuat obat dan kosmetik, seperti vaksin yang
mungkin terkontaminasi dari bahan yang haram.

“Walaupun bentuknya hanya media, cangkang obat
atau kapsul perlu diteliti apakah dia menggunakan
bahan yang halal atau haram,” ujar dia.

Menurut dia, pihak LPPOM MUI juga belum menanyakan
pada Komisi Fatwa apakah bahan yang terbuat dari
tulang kera, kucing, atau organ manusia haram
atau halal bila dikonsumsi untuk obat-obatan.

Padahal selama ini menurut dia, produsen obat-
obatan maupun kosmetik ada yang menggunakan
bahan dari tumbuhan, hewan, mikro sintetik kimia,
atau dari manusia untuk membuat produknya.

Selain itu dia juga mengatakan perlu dicermati
lagi masalah bahan aktif yang digunakan untuk
obat yang berasal dari tumbuhan dinyatakan halal,
belum tentu tembungkusnya atau kapsulnya yang
terbuat dari gelatin terbuat dari bahan yang halal.

Terkadang proses produksi obat sendiri juga harus
dipertanyakan. Karena bisa saja produsen obat
tersebut menggunakan alat yang digunakan juga
untuk memproses obat atau kosmetik dari bahan
yang tidak halal.(***)

50 Ekor Kambing Mati Setelah Disuntik Vaksin Anthrax

08/12/2004
18:52 WIB
50 Ekor Kambing Mati Setelah Disuntik Vaksin Anthrax
*Bagus Kurniawan* – detikcom  *Yogyakarta* –

Diperkirakan lebih dari 50 ekor kambing mati setelah disuntik vaksin anthrax di Kabupaten Sleman – Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Namun diperkirakan jumlahnya akan bertambah karena hewan ternak yang divaksin itu lebih dari 1.000 ekor.

Puluhan ekor kambing tersebut mati setelah disuntik vaksin anthrax oleh petugas bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Kehutanan Sleman pada tanggal 29-30/11/2004 lalu.
Kambing yang mati itu sebagian besar milik warga Desa Hargobinangun Kecamatan Pakem terutama di Dusun Sawungan, Purworejo, Wonorejo, Banteng dan Boyong.

“Kami mau saja ketika ada petugas mantri hewan yang memberikan vaksn anthrax pada akhir bulan November lalu,” kata Suwaryo warga dusun Purworejo Desa Hargobinangun, Rabu (8/12/2004).
Menurut dia, dari lima ekor kambing yang dimilikinya sudah dua ekor yang mati pada hari Senin (6/12/2004) dan Selasa (7/12/2004).
“Sekarang tinggal tiga ekor, kami khawatir kambing-kambing itu juga akan mati semua setelah divaksin,” katanya.

Suwaryo mengatakan, kambing-kambing yang mati itu dengan tandai di bagian dubur dan alat kelamin mengalami pembengkakan.
Kambing yang sudah divaksin, sebelum mati justru tidak mampu berjalan/lumpuh dan tidak mau makan.
Jumlah ini bisa bertambah banyak karena di Dusun Purworejo sedikitnya terdapat 6 orang yang memelihara kambing maupun hewan ternak lainnya.

Sedangkan di Desa Hargobinangun sendiri terdapat 30 orang yang punya kambing. Sementara itu menurut Kepala Desa Hargobinangun Mulyono, jumlah kambing di desa tersebut sekitar 1.000 ekor.
Jumlah hewan ternak sapi sekitar 2.300 ekor dan kuda sebanyak 3 ekor. Sedangkan babi tidak ada.

“Kami juga bingung akibat peristiwa ini. Tetapi kasus ini sudah kami laporkan kepada Dinas untuk ditindaklanjuti.
Sayangnya dinas belum memberikan penjelasan kepada warga,” kata Mulyono.
Menurut Mulyono, untuk meredakan keresahan warga, pihak desa setempat bersama Ketua DPRD Sleman Rendradi Suprihandoko dan ketua Komisi B DPRD Sleman Farchan Hariem memberikan bantuan sumbangan sebesar Rp 50 ribu kepada pemilik ternak yang mati.
“Kami juga menuntut kepada dinas ataupun pemda agar bersedia memberikan ganti rugi karena kambing bagi warga Hargobinangun merupakan harta simpanan mereka,” imbuhnya.
Akibat peristiwa itu, Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Sleman Ir Achmad Yulianto telah melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap kambing-kambing yang mati setelah divaksin.

Menurut Yulianto, program vaksin di wilayah Sleman karena merupakan daerah endemik Antraks.
Vaksinisasi hewan ternak itu telah dimulai sejak bulan Oktober 2004 dengan menggunakan vaksin yang di produksi PT Pusvepma.
“Kami belum dapat menyimpulkan apa penyebabnya. Kami masih menunggu hasil penelitian Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan di Bogor dan pengujian dilaboratorium Fakultas Kedokteran Hewan UGM,” katanya. *
(nrl)

Kasubdin Pendidikan dan Dinas Kesehatan Subang Kurang Respon atas Kematian Bocah SD Pasca Imunisasi

http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=26&dn=20071202141005

Kasubdin Pendidikan dan Dinas Kesehatan Subang Kurang Respon atas Kematian Bocah SD Pasca Imunisasi
Oleh : Pirdaus

03-Des-2007, 11:23:49 WIB – [www.kabarindonesia.com]

KabarIndonesia – Kepala Sub Dinas Pendidikan (Kasubdin) TK/SD Kabupaten Subang, Kusdinar kurang peduli terhadap siswa sekolah dasar (SD) Cintawinaya Desa Salamjaya Kecamatan Pabuaran yang menjadi korban tewas pasca Imunisasi.

Kurang pedulinya Kasubdin muncul ketika dikonfirmasi RAKA melalui telepon selulernya, Kusdinar tidak memberikan komentar atas pertanyaan wartawan dengan tewasnya Erna Arwati Binti Taman (6) siswa kelas I SDN Cintawinaya Desa Salamjaya Kecamatan Pabuaran, warga Bakan Cingcau Rt.29/12 Desa Pringkasap Kecamatan Pabuaran. Saat itu Kusdinar menyarankan kepada RAKA agar mengklarifikasi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Subang. “Coba klarifikasi ke Dinkes,” ucap Kusdinar.

Ucapan Kasubdin TK/SD Kabupaten Subang tersebut bukanlah jawaban yang diharapkan RAKA bahkan mungkin oleh semua pihak, soalnya nasib sial yang menimpa Erna Arwati siswa kelas I SDN Cintawinaya, Ketua RT, Kadus dan Aparat Desa Pringkasap semestinya pihak sekolah maupun dinas pendidikan memeberikan perhatian dan ditangani secara serius baik oleh sekolah maupun tim pelaksana Imunisasi dan dinas kesehatan Kabupaten Subang.

“Erna Arwati bicah kecil yang menjadi korban tewas pasca Imunisasi tidak mendapat perhatian serius baik dari pihak Dinkes maupun dinas Pendidikan Subang, bahkan pihak sekolah pun kurang respon adanya kejadian tersebut,” ujar Ketua RT 29/12, Enay dan Kepala Dusun (Kadus) Bakan Cingcau, Tarim.

Karena pihak terkait kurang respon terjadinya korban tewas pasca Iminisasia yang menimpa warganya Ketua RT dan Kadus mendatangi kantor Desa Pringkasap dan pihak Desa mengundang salah seorang dokter Puskesmas Pringkasap, dr.Elan, salah seorang dokter yang ikut terlibat menangani Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI). Terlihat kekecewaan Ketua RT dan Kadus ketika mendatangi kantor Desa Pringkasap Kepala Desa Pringkasap tidak berada ditempat dan luapan kemarahannya tertuju kepada dr.Elan yang datang kekantor Desa langsung memberikan keterangan kepada Ketua RT, Kadus dan aparat Desa dipantau RAKA. Pada pertemuan tersebut terjadi perdebatan antara dr.Elan dan aparat Desa, Ketua RT dan Kadus dipicu pembelaan dr.Elan yang dinilai tidak mau disalahkan atas tewasnya Erna.

Menurut dr. Elan tewasnya Erna tidak ada hubungannya dengan Imunisasi namun karena ada penyakit penyerta muncul pasca Imunisasi, sebab sebelum Imunisasi Erna mengalami sakit batuk dan sakit panas sembuh setelah diobati dengan obat warung kemudian ketika Erna disuntik Imunisasi (Sabtu,24/11) dalam keadaan sehat.

“Jelas sekali tim Imunisasi Puskesmas Pringkasap tidak melakukan kesalahan pada saat Imunisasi, Erna dalam keadaan sehat, tidak terjadi ketakutan yang berlebihan sebelum dan setelah disuntik. Erna sehat-sehat saja. Adapun terjadi panas itu merupakan reaksi obat suntik pada Imunisasi,” jelas dr. Elan.

Ketua RT 29/12 Keboncau, Enay, membantah keras atas pengakuan dr. Elan bahwa Erna ketika disuntik tidak terjadi ketakutan yang berlebihan, sebab ketika dirinya mengkonfirmasikan kepada kakak dan orang tua Erna, bahwa Erna ketika akan disuntik terjadi ketakutan lari dari ruangan kelas mendekati dan merangkul kakaknya bernama Laela murid kelas V di sekolah yang sama.

“Kata Kakak dan orang tua Erna, saat akan disuntik Erna merangkul kakaknya menolak untuk disuntik, dan bahkan ketakutan Erna tampak menggigil dan takut untuk disuntik. Ketika Erna diraih oleh guru kelasnya kakak Erna tidak kuasa untuk menahan adiknya dan Erna dibawa ke kelas oleh guru kelasnya seperti dipaksa di suntik Imunisasi,” ujar Enay.

Masih kata Enay, pasca Imunisasi dirinya mendapat laporan dari orang tua Erna, Taman, bahwa Erna mengalami sakit panas yang hebat, muntah-muntah dan menggigil serta seperti ketakutan ketika menghadapi orang yang tidak dikenal. Sepengetahuan Enay, kejadian seperti itu baru pertama kali dialami Erna karena sakit sebelumnya tidak terjadi sakit yang berlebihan.

“Memang Erna pernah sakit batuk dan panas, namun cukup diobati dengan obat warung sembuh, dan ketika panas tidak terjadi ada rasa takut, mengigau dan kejang-kejang. Saya menilai kondisi Erna seperti itu terjadi setelah di Imunisasi di sekolahnya dan saya sebagai Ketua RT berkewajiban untuk mengurusi atas tewasnya Erna dampak dari Imunisasi dan pihak-pihak yang berwenang untuk mempertanggungjawabkan atas kejadian tersebut,” tegas Enay.

Mendapat teguran keras seperti itu, dr. Elan bersikukuh memberikan keterangan pembelaan kepada Ketua RT, Kadus dan aparat Desa Pringkasap bahkan demikian pula terhadap wartawan, menurutnya kematian Erna tidak ada hubungannya dengan Imunisasi.

“Bapak-bapak harus mengerti bahwa pihak kami hanya melakukan tugas Imunisasi atas program rutin pemerintah, sekali lagi kematian Erna tidak ada hubungannya dengan Imunisasi,” terang dr. Elan yang terkesan membela diri.

Kesekian kalinya dr. Elan memberikan keterangan pembelaan diri kepada aparat Desa, bikin marah Kadus Bakan Cingcau, Tarim, karena menurutnya pihak Puskesmas Pringkasap harus bertanggungjawab tewasnya Erna, apapun pembelaan pihak Puskesmas merupakan pembelaan yang tidak bertanggungjawab.

“Timbulnya sakit Erna separah itu dan menimbulkan kematian Erna, sebab musababnya setelah di Imunisasi, boleh saja pihak Puskesmas memberikan jawaban pembelaan namun kebenarannya nanti setelah ada di pihak kepolisian,” ancam Tarim.

Kepada wartawan, ketua RT dan Kadus Bakan Cingcau kemarahan dan kepeduliannya timbul karena pasca Imunisasi terjadi sakit berkelanjutan yang dialami Erna tidak dipantau secara intensif oleh pihak Puskesmas Pringkasap. Hal itu diketahui, sambung Kadus Tarim, ketika dirinya menanyai orang tua Erna, pasca Imunisasi timbul sakit panas yang berkelanjutan orang tua Erna melakukan pengobatan Erna harus berlari-lari kecil sendiri tanpa mendapat respon yang serius dari pihak Puskesmas Pringkasap.

“Padahal orang tua Erna pertama kali berobat kepada Kepala Puskesmas Pringkasap, Bidan Maryam. Dan bidan Maryam tahu bahwa sakitnya Erna pasca Imunisasi, namun bidan Maryam tidak melakukan antisipasi dengan cepat dan terkesan membiarkan, hingga Erna mengalami panas yang memuncak, pihak Puskesmas Paringkasap tidak juga melakukan upaya yang optimal hingga Erna meninggal,” tegas Kadus Tarim.

Sementara Kepala Desa Pringkasap, Aji Darki Sopandi yang disebut-sebut sebagai penengah musyawarah antara keluarga korban dan pihak Puskesmas Pringkasap ketika akan ditemui wartawan tidak berada di kantornya, menurut salah seorang bawahannya bahwa Kepala Desa sedang ada keperluan keluar,” Kepala Desa sedang rapat di Desa Kedawung Kecamatan Pabuaran,” ujar salah seorang juru tulis Desa Pringkasap. (pirdaus).

Diimunisasi, Balita Tewas Mengenaskan

Sabtu, 01 April 2006

Diimunisasi, Balita Tewas Mengenaskan

  • Diduga Menderita Hemofilia

WONOGIRI – Reza Pratama (50 hari), seorang bocah di Dusun Poncol RT 02/RW VII Desa Jeporo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri, meninggal setelah menerima imunisasi di Puskesmas Jatipurno.

Putra pertama pasangan Yuli (21) dan Ririn Handayani (23) ini, mengalami pendarahan terus-menerus setelah menerima tusukan jarum imunisasi di lengan dan pahanya.

Korban adalah cucu pertama Kepala Dusun Poncol Ny Katinah Sunardi. Jenazahnya dimakamkan di kuburan Poncol, Kamis malam (31/3) pukul 22.00, setelah nyawanya gagal diselamatkan oleh tim medis RSUD Wonogiri.

Menurut penuturan kakeknya, Sunardi, Reza sebelumnya dalam keadaan segar bugar. Dia lahir di Jakarta dan ketika berumur empat hari dibawa ibunya pulang ke Dusun Ploso. Ayahnya, Yuli, sampai sekarang masih berada di Jakarta bekerja sebagai petugas keamanan sebuah pusat perbelanjaan di Ibu Kota.

Ibu korban, Ririn, Jumat (31/3), terlihat shock dan dirundung duka mendalam. Wajar saja, lantaran mendiang merupakan putra pertama pasangan yang baru beberapa tahun menikah itu.

Meski demikian, Ririn menyatakan pasrah dan tidak akan menuntut. Menuntut pun, cucu saya tidak akan dapat hidup lagi,” ujar Sunardi sambil meneteskan air mata, kemarin.

Meski tidak berniat menuntut, Sunardi berharap tragedi kematian Reza yang terjadi setelah diimunisasi itu hendaknya dapat memberikan peringatan kepada para petugas medis. Terutama petugas kesehatan di puskesmas, agar di kemudian hari bersikap peduli serta berhati-hati dalam memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat. ”Sebab anak itu sejak dari Jakarta sehat dan segar bugar. Tapi malahan meninggal setelah diimunisasi,” keluhnya.

Kepala Puskesmas Jatipurno dokter H Hambyoko, Jumat (31/3), menjelaskan, kematian Reza bukan karena imunisasi. Dia membenarkan jika balita itu mendapatkan suntikan imunisasi pertama untuk BCG dan Hepatitis B. Namun pemberian imunisasi ini telah dilakukan sesuai prosedur medis. Penyebab kematiannya, tambah Hambyoko, disebabkan adanya kelainan darah korban yang sulit membeku atau istilah medisnya hemofili.

Untuk menyelamatkan korban yang saat itu mengucurkan darah tak berhenti, tim medis telah memberikan adrenalin sebagai upaya menghentikannya.

Usaha ini berhasil, tapi selang beberapa saat kemudian terjadi pembengkakan, karena pendarahan itu berpindah di atas daging di bawah kulit. Berkait itu, korban kemudian dirujuk ke rumah sakit. Namun belum sempat tertolong, maut lebih dahulu menjemputnya. ”Penyebab kematian karena kelainan darah yang sulit membeku. Ini sebenarnya dapat dicermati dari silsilah keluarga,” kata dokter Hambyoko.

Berkait musibah itu, Hambyoko bersama tim medis puskesmas serta Camat Jatipurno Drs Yogik Subiyakto, Jumat (31/3), mendatangi rumah korban untuk memberikan pemahaman pada keluarganya. (P27-67v)

Boom! Autisme Terus Meningkat

Boom! Autisme Terus Meningkat

http://www.kompas.com/read/xml/2008/06/08/1739470/boom.autisme.terus.meningkat

Minggu, 8 Juni 2008 | 17:39 WIB

Oleh : Elok Dyah Messwati dan Evy Rachmawati

PERKEMBANGAN autisme yang terjadi sekarang ini kian mengkhawatirkan. Mulai dari tahun 1990-an, terjadi boom autisme. Anak-anak yang mengalami gangguan autistik makin bertambah dari tahun ke tahun.

Di Amerika Serikat saat ini perbandingan antara anak normal dan autis 1:150, di Inggris 1:100, sementara Indonesia belum punya data tentang itu. Belum pernah ada survei mengenai data anak autis di Indonesia, kata Ketua Yayasan Autisme Indonesia dr Melly Budhiman SpKJ saat diskusi mengenai autisme di harian Kompas, 5 Mei 2008.

Melly Budhiman memaparkan, autisme adalah suatu gangguan neurobiologis yang terjadi pada anak di bawah umur 3 tahun. Gejala yang tampak adalah gangguan dalam bidang perkembangan: perkembangan interaksi dua arah, perkembangan interaksi timbal balik, dan perkembangan perilaku.

Autisme bisa terjadi kepada siapa saja, tidak mengenal etnis, bangsa, keadaan sosial ekonomi, dan keadaan intelektualitas orangtua. Perbandingan antara anak laki-laki dan perempuan yang mengalami gangguan autistik adalah 4:1. Kecerdasan anak-anak autis sangat bervariasi, dari yang sangat cerdas sampai yang sangat kurang cerdas.

”Jadi kalau dulu dikatakan kalau anak autis pasti anak-anak cerdas itu tidak benar, atau anak autis itu kebanyakan retardasi mental itu juga tidak benar,” kata Melly Budhiman.

Diagnosa ditegakkan secara murni secara klinis tanpa dengan alat pemeriksaan atau bantuan apa pun. ”Jadi kalau kita mendiagnosa anak autis murni secara klinis dengan anamnese, dengan tanya jawab itu harus sangat cermat: mulai dari kehamilan, kelahiran, dan masa kecilnya,” kata Melly Budhiman.

Sebelum 3 tahun

Untuk bisa melakukan diagnosa yang tepat, tentu saja dibutuhkan ketajaman dan pengalaman klinis. Harus benar-benar diperhatikan kriteria diagnostik yang sudah disepakati oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO). Jadi untuk mendiagnosa autis itu sudah ada kriterianya.

”Apakah ada gangguan dalam bidang komunikasi, interaksi, juga perilaku. Kriterianya sebenarnya sudah jelas,” tegas Melly Budhiman.

Menurut Melly Budhiman, diagnosa itu harus sudah ditegakkan sebelum anak mencapai usia tiga tahun. Sering kali orangtua datang ke dokter dan dokter menyatakan sebaiknya menunggu hingga usia anak sudah tiga tahun, itu artinya sudah terlambat.

Sebelum tiga tahun diagnosa sudah harus ditegakkan. Deteksi dari permulaan gejala sudah bisa dilakukan jauh sebelum umur tiga tahun. Ada anak yang sudah menunjukkan gejala autisme sejak lahir, tetapi ada anak yang sudah berkembang secara normal namun kemudian berhenti berkembang, kehilangan kepandaian yang telah dicapainya dan timbul gejala-gejala autisme.

”Bila terdeteksi adanya gejala autisme pada umur berapa pun, mulailah dengan melakukan interaksi yang intensif dan pantau terus anak tersebut setiap bulan. Misalkan enam bulan, kok, anak ini tidak mau menatap mata, umur tujuh bulan juga harus terus dipantau,” kata Melly Budhiman.

Dalam hal ini semua pemeriksaan adalah untuk mencari kemungkinan pencetus. Jika si ibu waktu hamil mengalami rubela, maka sebaiknya dilakukan city scan MRI, mencarinya ke arah otak apakah ada kelainan. Jika seandainya waktu lahir si anak terlilit tali pusar sehingga kekurangan O2, bisa dilakukan MRI dan kemudian EEG.

”Jika ibu menyatakan kalau setelah divaksinasi, kondisi si anak kemudian makin mundur, kita cari apakah anak ini keracunan merkuri. Darahnya harus diperiksa untuk mencari tahu berapa kadar logam berat, logam merkuri, diperiksa rambutnya, apakah merkurinya sudah lama menumpuk di tubuh dan tidak bisa keluar, misalnya,” papar Melly Budhiman.

Setelah anak terdiagnosa, langkah berikutnya adalah melakukan assessment yang dilakukan oleh satu tim psikolog, speech therapist untuk menentukan kemampuan si anak sebenarnya di bidang apa.

”Misalnya speech-nya terbelakang, tetapi keseimbangannya bagus, bisa lari, bisa lompat. Jadi lebih penting ke speech therapy. Jika perilakunya enggak karuan, maka diberi terapi perilaku,” kata Melly Budhiman.

Terapi okupasi juga bisa diberikan untuk melatih motorik halus. ”Anak-anak ini biasanya tenaganya kuat. Jika memukul orang bisa keras sekali, tetapi kalau disuruh memegang pensil tidak bisa, maka dia perlu terapi okupasi,” kata Melly Budhiman. Yang terpenting penanganan terpadu harus diberikan kepada anak-anak autis ini.

Kecurigaan pada vaksin

Sejauh ini, belum diketahui pasti penyebab autisme. Namun, faktor genetik berperan penting pada tercetusnya gejala. Bila tidak ada kelemahan genetik, kemungkinan gejala-gejala autisme tidak tercetus. Konsep baru mengatakan, gejala autisme timbul akibat racun-racun dari lingkungan yang tidak bisa dibersihkan lantaran anak memiliki kelemahan genetik.

”Faktor pemicu autisme itu banyak, tidak mungkin satu pemicu saja. Selain keracunan logam berat, anak-anak penyandang autisme biasanya juga mengalami alergi, kondisi pencernaannya juga jelek,” kata Melly. Ada kecurigaan, salah satu faktor pencetus autisme adalah logam berat merkuri.

Di Palangkaraya, misalnya, ada pusat terapi autisme yang muridnya berjumlah hampir 200 anak. Padahal, jumlah penduduknya hanya sekitar 250.000 jiwa. Jadi, prevalensi autisme di daerah itu satu per 250 penduduk. Setelah ditelusuri, warga setempat sehari-hari mengonsumsi ikan dari Sungai Kahayan, padahal sungai itu jadi lokasi pertambangan liar emas sekaligus pembuangan merkurinya.

Repotnya, menurut Melly, banyak vaksin yang beredar di pasaran mengandung merkuri. Satu suntikan vaksin dari luar negeri biasanya merkuri yang dikandung 25 mikrogram. Bahkan, ada vaksin yang kandungan merkurinya lebih dari itu. ”Keterkaitan vaksin sebagai pencetus autisme masih jadi perdebatan di dunia internasional. Ini tentunya perlu penelitian lebih lanjut,” ujarnya.

Saat ini seorang anak hanya boleh menerima merkuri 0,1 mikrogram per kilogram berat badan. Jadi, anak Indonesia yang rata-rata memiliki bobot lahir 2,5-3 kilogram hanya boleh menerima 0,3 mikrogram. Akan tetapi, kenyataannya, sebagian bayi diimunisasi dengan vaksin yang mengandung merkuri sebanyak 25 mikrogram. ”Sekarang ada vaksin yang bebas merkuri, tapi harganya mahal,” kata Melly.

Terkait dengan isu bahwa vaksin MMR merupakan salah satu faktor pencetus terjadinya autisme pada anak, Menteri Kesehatan Siti Fadilah tidak bersedia berkomentar mengenai masalah itu. ”Ini masih perlu pengkajian lebih mendalam lagi. Kami perlu mengecek apakah memang benar vaksin itu terkait dengan autis,” katanya menambahkan.

Dukungan pemerintah

Sejauh ini, pemerintah dinilai kurang memberi perhatian terhadap masalah autisme yang kian merebak di sejumlah daerah. Pelayanan terapi bagi penyandang autisme masih sangat terbatas dan biayanya relatif mahal sehingga sulit dijangkau para orangtua dari anak penyandang autisme.

Banyak orangtua yang kesulitan membesarkan dan memberikan terapi terbaik bagi anak mereka yang menyandang autisme. Jika tidak dideteksi dan diterapi dengan tepat sejak dini, gangguan perkembangan itu akan membuat anak-anak penyandang autisme itu tidak bisa mandiri, sulit berkomunikasi dan berkarya di lingkungan masyarakat.

Pada kesempatan terpisah, Siti Fadilah menegaskan, pemerintah mendukung layanan kesehatan bagi anak-anak yang menyandang autisme. Salah satunya dengan memberi penyuluhan dan menyediakan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas-puskesmas. Selain itu, pemerintah akan mengalokasikan dana untuk penanganan anak-anak berkebutuhan khusus termasuk autisme.

Namun diakui, penanganan kesehatan bagi para penyandang autisma masih belum jadi prioritas pembangunan bidang kesehatan. ”Indonesia masih disibukkan dengan pengendalian penyakit menular. Penanganan autisma masih belum jadi prioritas utama,” kata Kepala Pusat Komunikasi Publik Depkes Lily S Sulistyowati.

Sejauh ini, pemerintah belum mampu menyediakan pusat-pusat terapi bagi penyandang autisma. Tempat-tempat pelayanan terapi masih dikelola pihak swasta dengan biaya cukup mahal. Padahal, sebagian besar penyandang autisma butuh sejumlah terapi untuk mengatasi gangguan perkembangan, terutama kemampuan komunikasi.

Mengingat meningkatnya angka kasus autisma di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini, Sekretaris Jenderal Depkes Sjafii Ahmad menyatakan, Depkes berencana mendirikan Pusat Inteligensia yang menangani masalah terkait gangguan inteligensia dan perkembangan termasuk autisma. ”Nantinya, pusat inteligensia juga akan didirikan di tiap provinsi,” ujarnya.

Tentunya, janji pemerintah untuk lebih serius menangani masalah autisme ditunggu realisasinya. Bagaimanapun, para penyandang autisme merupakan anak-anak bangsa yang ikut menentukan masa depan Indonesia. Jangan sampai mereka kelak jadi generasi yang hilang.

Menkes Jamin Vaksin Indonesia Halal Digunakan

http://www.eramuslim.com/berita/nas/8504125543-menkes-jamin-vaksi-indonesia-halal-digunakan.htm
Menkes Jamin Vaksin Indonesia Halal Digunakan

Minggu, 4 Mei 08 14:19 WIB

Menteri Kesehatan (Menkes) Siti Fadilah Supari menjamin kehalalan vaksin yang beredar di Indonesia. Menurutnya ada dugaan asing melakukan upaya pelemahan industri farmasi dalam negeri dengan menghembuskan isu vaksin haram digunakan.

“Masyarakat tidak perlu khawatir, saya jamin kehalalan vaksin yang beredar di Indonesia karena dibuat oleh Pabrik Farmasi dalam negeri Bio Farma, ” ujar Menteri Kesehatan dalam acara bedah buku karyanya: Tangan Tuhan di Balik Virus Flu Burung di Serang Banten.

Indonesia sendiri, lanjut Menkes, merupakan pasar yang menggiurkan. Namun, di sisi lain Indonesia, sebagian besar juga sudah bisa menyediakan dan memproduksi vaksin sendiri dan tidak tergantung pada negara barat yang maju.

“Hanya tiga negara berpenduduk Islam di dunia ini yang bisa memproduksi vaksin sendiri, yaitu Iran, Malaysia dan Indonesia, ” katanya.

Karena itu, menurut Siti Fadilah, ada negara atau perseorangan yang tidak suka Indonesia mampu memproduksi vaksin sendiri. Selain karena latar belakang motif ekonomi juga dikarenakan motif ideologis. “Salah satunya isu kehalalan vaksin, karena ada dugaan negara lain tidak ingin melihat kita maju, ” kata Menkes.

Yang menjadi keprihatinan Menkes, ada salah satu negara di Timur Tengah yang kurang mendukung program vaksin halal hasil riset dan produksi buatan pabrik dari negara-negara Islam.

“Kami kecewa, negara Islam paling kaya sendiri yang malah membeli vaksin dari Amerika Serikat, dan kurang mendukung upaya memajukan vaksin halal, ” kata Menkes RI yang masuk dalam anggota Menkes negara-negara OKI itu.

Sentimen persaingan bisnis dan motif ideologis dalam hal ini WHO juga disampaikan Ketua Medical Emergency for Rescue Committe (Mer-C) Joserizal Jurnalis. “Biofarma pernah didiskreditkan oleh WHO hanya karena BUMN ini menguasai pasar yang sangat besar, ” kata Jose.

Lebih jauh ia menilai Arab Saudi kurang peka terhadap isu kebersamaan dan ideologis di balik bisnis vaksin ini. Hal itu terbukti dari kewajiban masyarakat seluruh dunia menyuntikkan vaksin meningitis sebelum menunaikan ibadah haji.

“Dan anehnya Arab Saudi membeli vaksin meningitis tersebut dari Amerika Serikat, ” ujarnya. (novel)

Ramai-Ramai Gugat Vaksinasi

http://hidayatullah.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6830&Itemid=1

Ramai-Ramai Gugat Vaksinasi
Selasa, 13 Mei 2008
Ibu-Ibu Amerika Gugat Vaksinasi karena dianggap Berbahan Pengawet Thimerosal, Dituding Sebabkan Autisme

Hidayatullah.com–Pemberian vaksin kepada anak-anak yang bertujuan meningkatkan kekebalan tubuh malah dirasa bermasalah. Itulah yang kini terjadi pada ibu-ibu di Amerika Serikat (AS). Mereka merasa bahwa vaksin dengan bahan pengawet thimerosal yang diberikan kepada anak-anak mereka telah memicu sindrom autisme.

Thimerosal adalah senyawa organomerkuri. Di AS, thimerosal biasa digunakan untuk antiseptik dan antifugal. Kandungan merkuri thimerosal bisa mencapai 49 persen.

Ibu-ibu yang merasa dirugikan kemarin mengajukan gugatan ke pengadilan. Pengacara mereka berusaha menunjukkan bahwa bahan pengawet yang menggunakan merkuri dapat memicu gejala autisme.

Sebagai bukti nyata, seorang anak laki-laki dari Portland, Oregon, akan menjalani serangkaian tes untuk membuktikan hal itu. Pengacaranya menyatakan bahwa bocah tersebut sebelum divaksinasi dalam kondisi sehat, bahagia, dan normal.

Tapi setelah divaksinasi dengan thimerosal, kondisinya mengalami kemunduran. Jika hal itu terbukti benar, ratusan keluarga tersebut akan mendapatkan uang kompensasi.

Secara keseluruhan, hampir 4.900 keluarga telah mengajukan klaim ke Pengadilan Federal AS (pengadilan yang menangani klaim melawan pemerintah AS, Red). Mereka menyatakan bahwa vaksin tersebut menyebabkan autisme dan masalah-masalah saraf pada anak-anak mereka.

Pengacara dari keluarga yang mengajukan gugatan menyatakan bahwa mereka akan menunjukkan bukti bahwa suntikan vaksin yang mengandung thimerosal menyebabkan endapan merkuri di otak. Zat merkuri tersebut telah membangkitkan sel otak tertentu yang memicu autisme sehingga anak cenderung acuh.

“Di beberapa anak, ada cukup merkuri untuk membuat pola neuroinflammatory kronis yang dapat memicu penyakit autisme regresif,” ujar Mike Williams, salah seorang pengacara para ibu tersebut.

Badan ahli khusus dari pengadilan telah menginstruksi penggugat untuk melakukan tes untuk membuktikan teori penyebab autisme tersebut. Mereka juga menunjuk tiga ahli untuk menangani kasus itu.

Tiga kasus di kategori pertama pernah didengar dan diajukan tahun lalu, namun sampai saat ini belum ada keputusannya. Kasus yang disidangkan kemarin difokuskan pada teori kedua tentang penyebab autisme.

Teori tersebut menyatakan bahwa thimerosal yang terdapat dalam vaksin menyebabkan autisme. Para pengacara keluarga itu berharap bisa meyakinkan para ahli bahwa thimerosal menyebabkan peradangan yang memicu autisme regresif.

Namun, banyak di antara anggota komunitas medis merasa skeptis terhadap klaim tersebut. Mereka takut klaim itu akan mengakibatkan beberapa orang tidak melakukan vaksinasi atas anak-anaknya.

“Yang saya sayangkan adalah orang-orang yang antivaksin akan beralih dari satu hipotesis ke hipotesis berikutnya tanpa menengok kasus di belakangnya,” ujar Dr Paul Offit, direktur pusat pendidikan vaksinasi di rumah sakit anak Philadelphia.

Sebenarnya, beberapa tahun belakangan thimerosal telah dihilangkan dari standar vaksinasi anak-anak, kecuali dalam vaksin flu yang tidak dikemas dalam satu dosis. Pusat pengendalian penyakit AS (Centers for Disease Control/CDC) menyatakan bahwa vaksin flu yang mengandung thimerosal hanya tersedia dalam jumlah yang terbatas.

Pada 2004, institut obat-obatan di AS telah mengadakan penelitian tentang penggunaan thimerosal dalam vaksin. Berdasar penelitian tersebut, tidak ada bukti-bukti nyata yang menunjukkan bahwa penggunaan thimerosal dapat memicu autisme pada anak-anak.

Meski demikian, ratusan keluarga yang menuntut mempunyai pendapat berbeda. Berdasar pengalaman, anak-anak mereka menderita gejala autisme setelah pemberian vaksin dengan thimerosal tersebut.
Website yang dirilis pengadilan menunjukkan bahwa lebih dari 12.500 klaim telah diajukan sejak program vaksinasi dengan thimerosal pada 1987. Dari keseluruhan klaim tersebut, 5.300 klaim adalah kasus autisme dan lebih dari USD 1,7 miliar (Rp 15,7 triliun) telah dibayarkan. Website itu juga menyatakan bahwa saat ini lebih dari USD 2,7 miliar (Rp 24,94 triliun) dana yang berasal dari pajak pertambahan nilai telah disediakan untuk meng-cover jika terjadi masalah dalam program vaksinasi. [ap/cha/berbagai sumber/www.hidayatullah.com

35 Siswa SD Keracunan Susu Murah

35 Siswa SD Keracunan Susu Murah
Sabtu, 10 Mei 2008 | 12:40 WIB

PURWOKERTO, SABTU – Sebanyak 35 siswa Sekolah Dasar Negeri 1 Bancarkembar dan SD Negeri 2 Bancarkembar, Purwokerto, Sabtu (10/5), mengalami muntah dan mual setelah minum susu isi 120 mililiter yang dipasok dari Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul Sapi Perah Baturraden.

Para siswa langsung dilarikan ke Rumah Sakit DKT Wijaya Kusuma, Purwokerto. Sebanyak 10 siswa di antaranya dirawat secara intensif dan diinfus. Mereka mengaku mual dan kemudian muntah sekitar pukul 09.00, setengah jam setelah minum susu yang dibeli seharga Rp 1.000 per bungkus itu.

Arum Puspitasari (10), siswa kelas V SDN 1 Bancarkembar, mengaku, setelah meminum setengah bungkus susu dirinya mual kemudian muntah. “Perut saya langsung terasa tidak enak dan langsung muntah,” ujarnya. Ica Prianggani (9), siswa kelas IV, juga mengakui hal yang sama. Menurutnya, susu yang diminumnya terasa asam. “Rasanya tidak enak, terus bikin mual,” ucapnya.

Kepala Seksi Informasi BPPTU Baturraden Basuki mengatakan, untuk Sabtu pagi ini sebenarnya pihaknya tak hanya memasok susu ke SD Negeri 1 dan 2 Bancarkembar, melainkan juga ke tujuh SD lainnya di Kecamatan Purwokerto Utara. “Saya juga tidak tahu kenapa keluhan keracunan ini hanya muncul di SD Bancarkembar. Karena itu, nanti kami akan melihat perkembangan selanjutnya,” katanya.

Kepala Bidang Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Banyumas Supratini mengatakan, biaya pengobatan siswa yang mengalami keracunan akan ditanggung pemerintah. “Seluruh biaya pengobatan, pemerintah yang akan menanggungnya,” katanya.
MDN
Sumber : KOMPAS

Siti Fadilah Supari : Kalau Tidak Terhina, Kebangetan

Siti Fadilah Supari : Kalau Tidak Terhina, Kebangetan
Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari tak lelah mengusik Amerika Serikat. Melalui buku berjudul Saatnya Dunia Berubah!, dia menyoal mekanisme penanganan strain virus flu burung oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Amerika Serikat. Wanita kelahiran Solo, Jawa Tengah, 59 tahun lalu itu secara gamblang mengungkap kepedihan hatinya atas ketidakadilan negara kaya dan WHO dalam kasus flu burung.

Peraih doktor bidang penyakit jantung dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia itu yakin dengan apa yang dia sampaikan, meski hal itu mengundang kontroversi. Kini Siti Fadilah kembali mempersoalkan keberadaan Naval Medical Research Unit 2 (NAMRU-2). Menurut dia, NAMRU dengan personel militernya membuat kita sebagai bangsa yang berdaulat jadi tidak nyaman. “Sebagai negara berdaulat, kita seperti di bawah naungan negara lain,” kata Siti Fadilah kepada Syamsul Hidayat dari Gatra dan dua wartawan televisi swasta ketika mewawancarai dia di kantornya, Kamis pekan lalu. Petikannya:

Kenapa masalah ini baru heboh sekarang?
Siapa bilang baru heboh sekarang. Saya sudah dari dulu mempermasalahkan. Media saja yang baru heboh memberitakannya sekarang.

Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta merilis statemen bahwa dugaan adanya intel di NAMRU itu tidak benar. Tanggapan Anda?
Pertama, yang menduga itu siapa? Kedua, wong intelijen, kok ditanyakan. Itu hal yang sangat tidak bisa ditanyakan. Misalnya, ada orang selingkuh, kok ditanya apakah ia selingkuh atau tidak. Hal tersebut tidak bisa ditanyakan atau dijawab.

Jadi, Anda menduga ada inteiljen di sana?
Saya tidak akan menjawab pertanyaan semacam itu, karena itu merupakan hak seseorang untuk menduga atau tidak menduga.

Nota kesepahaman (MoU) soal NAMRU dilanjutkan. Apakah dengan kecurigaan itu, perlu peninjauan ulang atas MoU tersebut?
MoU itu dibuat pada pertengahan 2007. Sejak enam bulan lalu sampai sekarang masih di Amerika. Dalam MoU itu disampaikan beberapa hal. Pertama, pengiriman virus harus disertai material transfer agreements (MTA). Kedua, virus tidak boleh dijadikan senjata biologi.

Ketiga, para peneliti NAMRU-2 yang berkewarganegaraan Amerika Serikat tidak boleh diberi status kekebalan diplomatik. Dan keempat, riset harus benar dan transparan serta berguna bagi kemanusiaan. Semuanya ada enam poin yang disampaikan Indonesia. MoU itu sampai sekarang belum dikembalikan.

Kenapa begitu lama?
Ya, nggak tahu. Kita tunggu saja dulu apakah mereka setuju atau tidak atas apa yang kita sampaikan. Kalau tidak, ya, sudah. Kalau setuju, mungkin akan dilanjutkan. Kecuali kalau ada hal-hal yang lain, keberatan lain. Kalau bagus untuk mereka, pasti dikembalikan. Kok, enam bulan belum dikembalikan. Mungkin itu terkait dengan empat hal dalam MoU tersebut.

Anda sudah meninjau NAMRU. Apakah peralatan mereka sangat canggih?
Biasa saja, seperti lab-lab kita. Kalau untuk tahun 1970-an, itu masih canggih. Untuk sekarang, kita punya peralatan lebih canggih. Contohnya, di Eijkman bahkan lebih canggih.

Bagi Indonesia, apakah adanya NAMRU itu menguntungkan atau tidak?
Dari sisi kesehatan, mungkin pada 1970-an ada manfaatnya. Namun, akhir-akhir ini, sejak tahun 2000-an, tidak ada sama sekali. Buktinya, penyakit-penyakit itu masih ada. Sumbangan NAMRU terhadap pemberantasan penyakit sampai sekarang tidak ada. Padahal, katanya, mereka meneliti malaria, TBC, influenza leptoness. Sampai sekarang, mana produk NAMRU yang bisa kita rasakan.

NAMRU malah mendirikan laboratorium di Papua. Lho, kenapa di Papua, kok tidak di Solo atau Padang. Alasannya, mungkin di sana banyak malaria. Tapi, apa produknya dari tahun 1986 sampai sekarang?

Kan, ada peneliti-peneliti kita yang turut dalam penelitian mereka?
Anak buah saya banyak, kok, yang terlibat dalam penelitian-peneliti an mereka. Namun penelitian itu tidak bisa mengatakan sesuatu. Penelitian kecil-kecil dan tersebar. Yang memegang secara keseluruhan, ya, mereka.

Apakah perlu diperbanyak peneliti kita dalam penelitian mereka untuk melihat apa yang mereka lakukan?
Saya tidak ngurus hal yang teknis.

Kalau tak ada manfaatnya, mengapa Anda tidak mengusulkan untuk tak memperpanjang perjanjian itu?
Diperpanjang atau tidak, itu bukan keputusan Menteri Kesehatan, melainkan keputusan bersama interdep, yaitu Menkes, Menlu, Menhan, dan BIN. Kemudian dengan persetujuan presiden.

Anda mengatakan tidak bermanfaat. Apa tindakan selanjutnya?
Saya tidak menyatakan tidak bermanfaat. Tapi saya, kok, belum bisa menyatakan kemanfaatannya pada saat ini. Mungkin tahun 1970-an, kemanfaatannya pada pes. Itu jelas. Pada prinsipnya, Departemen Kesehatan akan berjalan bersama-sama dengan Departemen Pertahanan dan Departemen Luar Negeri menentukan apakah ini akan dilakukan atau tidak.

Menteri Pertahanan pernah menyatakan bahwa aktivitas NAMRU perlu diawasi. Anda setuju dengan statemen itu?
Bagaimana saya mau mengawasi, pada waktu itu tidak ada klausul mengawasi. Tapi, pada prakteknya, staf-staf saya tidak bisa mengikuti peneliti-peneliti NAMRU ketika mereka pergi ke Papua atau NTT.

Mereka melarangnya?
Staf kita memang diajak, tapi disuruh membayar sendiri. Depkes tidak punya bujet untuk itu. Akhirnya staf Depkes ditinggal. Itu cerita anak buah saya kenapa dalam penelitian NAMRU tidak ada yang mendampingi. Kalaupun didampingi, seberapa efektif kita bisa mengawasinya?

Langkah apa yang dilakukan Departemen Kesehatan?
Ada sih, tapi saya tidak bisa menceritakan langkah-langkah tersebut. Saya kira, semua perjanjian dengan luar negeri itu ada undang-undangnya. Perjanjian atau kerja sama dengan luar negeri itu harus dilihat dari beberapa segi. Pertama, sisi politik, perjanjian itu baik atau tidak, sesuai atau tidak. Kedua, dari segi teknis, hukum. Dan yang terpenting, keuntungan bagi rakyat banyak. Setiap perjanjian harus dilihat dari sisi keuntungan bagi rakyat.

Jadi, apa sebenarnya persoalan mendasar tentang NAMRU ini?
Sebagai negara berdaulat, kita tentu tak nyaman karena di dalamnya ada suatu organ militer asing. Lha, yang nggak enak bagi saya, itu kok yang dipakai Departemen Kesehatan.

Andaikan bermanfaat, mereka bisa membuatkan vaksin dan lain-lain. Apakah kita rela negara kita yang berdaulat di dalamnya ada tentara asing. Kenapa sih penelitinya tentara? Artinya, kita dalam naungan negara lain. Jadi, sebenarnya bukan soal penelitian itu sendiri.

Penelitiannya sendiri sebetulnya no problem. Mau tidak transparan kek, mau apa kek, yang menjadi keberatan saya bukan soal penelitiannya, melainkan keberadaan mereka yang pakai senjata. Pakai topi Angkatan Laut. Menurut saya, sungguh menghina. Itu menurut saya. Kalau ada yang tidak terhina, ya, kebangetan.

Anda sepertinya selalu berani melawan Amerika. Tidak ada tekanan-tekanan sehubungan dengan itu?
Tidak ada. Nyatanya saya sampai sekarang masih berani. Ini masalah nasionalisme. Sudah saatnya untuk membangkitkan kembali nasionalisme kita. Ini waktu yang pas, apalagi bertepatan dengan 100 tahun Kebangkitan Nasional.

Selama ini, masih banyak di antara kita yang mementingkan kelompok masing-masing sehingga melupakan kepentingan nasional. Lupa bahwa sesungguhnya kita adalah negara yang berkedaulatan. Untuk semua itu, saya akan korbankan segalanya.

Jadi, ada kemungkinan NAMRU tidak diperpanjang?
Wah, saya tidak bisa menjawab karena yang menentukan bukan saya.

[Laporan Utama, Gatra Nomor 25 Beredar Kamis, 1 Mei 2008]

Kutipan terjemahan tulisan dr Tom Heller, mewakili para orang tua dan dokter atau praktisi autisme:

http://puterakembara.org/rm/mmr.shtml

01/22/2002

Kutipan terjemahan tulisan dr Tom Heller, mewakili para orang tua dan dokter atau praktisi autisme:

Salah satu tugas saya sehari hari sebagai seorang praktisi atau dokter di Inggris adalah memberikan imunisasi pada bayi dan balita. Tapi belakangan ini saya semakin tidak yakin ketika memberikan vaksinasi kombinasi MMR dan berpikir apakah saya juga harus memberikan vaksinasi ini pada anak-anak saya jika mereka ada pada usia semuda itu.

Sulit bagi saya untuk merasa yakin bahwa vaksin itu aman seperti yang di-umumkan pemerintah. Semakin keras suara para ahli saya merasa semakin ragu akan kebenarannya. Situs Departemen Kesehatan memberikan banyak bukti dan links mengenai vaksin ini hanya menghasilkan satu isu baru yaitu vaksin MMR mempunyai efek samping yang buruk.

Penggunaan bukti klinis secara tidak lengkap juga dikumandangkan oleh para ahli lainnya. Seperti pada Elliman dan Bedford yang menyerang metode riset yang digunakan oleh orang orang yang prihatin terhadap efek samping vaksin MMR. Pada saat yang sama, mereka malah tidak memperhatikan akan bahaya yang terjadi dengan hasil riset yang menyimpulkan bahwa vaksin MMR aman dipakai.

Program NHS mengkhususkan diri dalam memberikan pelayanan dan pengobatan pada masyarakat luas. Tetapi dengan alasan tertentu, ketika mencoba untuk mendiskusikan mengenai masalah vaksinasi MMR, kelihatan sangat dibatasi. Para orang tua menjadi cemas. Dan mereka yang mempunyai anak penyandang autisme menjadi semakin kuatir karena merasa kemungkinan keadaan ini disebabkab oleh vaksinasi.

Sekelompok orang tua lain merasa yakin akan hubungan antara vaksin MMR dan anak mereka dan telah membentuk kelompok dan organisasi untuk meloby. Di Inggris, organisasi ini dikenal dengan nama JABS, Justice, Awareness and Basic support. Ketika beberapa hasil observasi yang dilakukan oleh keluarga yang terkena dampak buruk vaksinasi kemudian di-kategorikan sebagai insiden terisolir, mungkinkah hasil observasi seperti ini dapat dijadikan bukti?

Saya tidak sendirian dalam keprihatinan dan mungkin kebingungan mengenai pemberian vaksinasi MMR. Beberapa penelitian mengenai pemberian vaksinasi MMR dosis kedua telah dilakukan di daerah north Wales dengan hasil menunjukkan hanya 45% profesional yang terdiri dari 54% praktisi atau dokter umum setuju untuk memberikan dosis kedua MMR pada anak. Namun hal ini tidak berpengaruh banyak terhadap jumlah anak yang di-vaksinasi MMR yang secara nasional pada tahun 1994 dan 1995 hanya turun dari 91% ke 88%. Pada tahun 1998 – 1999 dibeberapa daerah terlihat hanya 75%
Saat ini, tidaklah mudah untuk mempertanyakan hal ini pada pemerintah. Contohnya, Andrew Wakefield, penanggung jawab dari beberapa riset yang mempertanyakan mengenai pengembangan vaksin MMR telah di-vonis melakukan penyalah gunaan etika profesional. Mungkin pilihan yang paling mudah adalah dengan menundukkan kepala anda dan tidak membicarakan isu ini.

Kutipan terjemahan tulisan dr Dick Heller, mewakili pemerintah:

Para orang tua sering tidak akurat dalam mengidentifikasikan penyebab dari penyakit mereka. Anekdot atau cerita mengada ada dari seseorang tidak akan dapat berbuat banyak selain hanya menghasilkan sebuah hipotesis yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut secara klinis. Keprihatinan publik terjadi akibat ketidak mampuan untuk mengerti dan meng-ekspresikan bukti-bukti klinis. Yang kita dapati saat ini adalah hipotesis yang berdasarkan anekdot tanpa bukti klinis. Adapun bukti bukti lemah yang ada tidak dapat menunjang hipotesis.

Membandingkan resiko autisme dan resiko pemberian vaksinasi pada anak

Sangat sulit untuk mengerti, mengukur dan mengekspresikan resiko. Angka angka menunjukkan bahwa tiap 100 000 anak terdapat 91 penyandang gangguan spektrum autisme. Jika 15% dari anak-anak ini menjadi penyandang autisme sebagai akibat di-vaksinasi MMR maka sebanyak 7326 anak harus divaksinasi untuk dapat satu anak penyandang autisme. Berapa banyak kasus penyakit mumps , measles dan rubella akan timbul jika anak tidak di-vaksinasi MMR? Bagaimana rate komplikasi ? Sayang sekali, kami tidak mempunyai sistim intelejen yang canggih untuk menyelidiki efek dari perubahan pemberian imunisasi terhadap kesehatan masyarakat. Namun kami tahu bahwa untuk measles saja angka kematian 1 – 2 dari tiap 1000 orang yang terinfeksi di Amerika Serikat dan 1 dari 1000 akan terkena encephalitis beberapa diantaranya akan terkena kerusakan otak permanen. Jika semua anak yang tidak divaksinasi terjangkit measles maka rate komplikasi menyebutkan bahwa penyetopan vaksinasi akan sangat berbahaya – jauh lebih berbahaya dari pada usaha pencegahan insiden timbulnya gangguan autisme.

Dalam memerangi penyakit menular umum seperti yang disarankan oleh pemerintah untuk mendapatkan vaksinasi akan sulit untuk dapat diatasi jika tingkat pemberian imunisasi di suatu komunitas turun dibawah level kritis. Mereka yang bertanggung jawab terhadap kesehatan publik akan mempunyai kepentingan yang sah untuk meningkatkan pemberian vaksinasi.

Secara umum dapat saya katakan tidak terdapat bukti bahwa vaksin MMR dapat menyebabkan autisme dan tidak terdapat cukup bukti pula untuk mengatakan bahwa vaksin MMR tidak menyebabkan autisme. Saya percaya bahwa dengan menyetop vaksinasi pada anak atas dasar hipotesa yang tidak lengkap akan sangat berbahaya

Kutipan tulisan Stephen Pattison menanggapi tulisan dr Tom Heller dan dr Dick Heller:

Beberapa kaum moralis akan berkata bahwa Tom Heller sedang dalam keadaan emosional tapi menurut saya keadaan gundah ini adalah bagian dari tanggung jawab moral. Tom Heller mengaplikasikan apa yang disebut the golden rule untuk menentukan apa yang benar dan apa yang salah ketika ia mengatakan “apakah saya juga harus memberikan vaksinasi ini pada anak-anak saya pada usia semuda itu”. Ia juga menyuarakan pendapat pemerintah dengan mengatakan bahwa pemberian vaksinasi MMR itu aman. Dan juga bagaimana keraguannya semakin tinggi yang mana bertolak belakang dengan kebanyakan ahli.

Pertanyaannya adalah bagaimana rekan kerja Tom Heller, para dokter umum dan masyarakat awam, dengan segala keterbatasan pengetahuan-nya dapat mengambil manfaat dan dapat hidup dengan kenyataan yang ada tanpa harus mengabaikan pentingnya kesehatan masyarakat?

Walaupun ilmuwan dan peneliti hidup dalam paradigma rasional dan serba korelatif sedangkan masyarakat awam termasuk dokter mempunyai pandangan yang lebih kompleks sehingga dilihat dari kaca mata kaum rasional, pengetahuan komposit masyarakat awam sering terlihat sebagai suatu yang tidak rasional dan suatu yang gaib sehingga harus di-buang dan dihilangkan.

Anda tidak dapat membatasi pengetahuan orang lain bahkan ketika anda sendiri ragu akan kemampuan ilmu pengetahuannya. Membuat keputusan untuk tidak memberikan vaksinasi adalah suatu dilema moral bagi orang tua dan ini haruslah dihormati. Melecehkan dilema moral orang lain tidak akan dapat menyelesaikan masalah. Kini telah terjadi krisis kepercayaan terhadap penilaian teknis vaksinasi MMR dan juga krisis untuk dapat saling menghargai. Perlu dibuat suatu keputusan untuk mendapatkan bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan demi untuk menegakkan kenyataan yang sebenarnya. Untuk melaksanakan ini pihak ilmuwan agar tidak menanggapi ketakutan dan kekuatiran sebagai bentuk ketidak pedulian dan kemudian berusaha menghancurkannya dengan menggunakan instrumen rasional mereka.

Dalam hal ini telah terjadi ketidak seimbangan antara resiko dan kekuasaan. Pihak pemerintah menentukan strategi risk management untuk menghadapi penyakit mumps, measles dan rubella. Sedangkan para dokter dan orang tua sebagai pelaksana strategi ini harus menghadapi segala konsekuensinya. Isu vaksinasi MMR ini sempat membuat kami prihatin akan etika klinis dan pelayanan publik yang responsif dan berguna. Kami akan mencoba untuk mencari bentuk ideal dari bukti-bukti klinis yang dapat diterima baik oleh masyarakat maupun oleh individu yang menggangap hal tersebut sensitif.

Kutipan tanggapan dr Tom Heller mengenai tulisan Stephen Pattison:

Saya merasa telah menjalani suatu proses yang mirip dengan apa yang dialami para orang tua pada saat mereka memutuskan untuk memberikan vaksinasi pada anak mereka. Saya akan terus mencari untuk dapat mengerti mengenai hal ini. Tentunya, saya sangat menghargai pendapat pihak penguasa yang menyimpulkan bahwa MMR adalah aman untuk diberikan pada anak, akan tetapi keragu raguan tetap melekat pada saya seperti juga ada pada banyak orang lain.

Kesimpulan akhir saya adalah : ” Penolakan haruslah tetap menjadi pilihan yang dapat diterima di alam demokrasi yang bebas. Budaya berpendapat terkecuali yang berhubungan dengan agama dan filsafat haruslah tetap dilestarikan. Hal yang paling sulit adalah menciptakan keseimbangan antara hak suatu negara untuk mengontrol penyakit menular dan hak individual serta masyarakat awam untuk memilih.

Referensi:
FEAT Daily Newsletter dan British Medical Journal online
How Safe is MMR Vaccine – Tom Heller, general practioner, School of Health and Social Welfare at the Open University, Milton Keynes UK
Validity of Evidence – Professor of Public Health. Evidence for Population Health Unit, School of Epidemiology and Health Sciences, Medical School, University of Manchester, UK
Dealing with Uncertainty – Stephen Pattison, Head Department of Religious and Theological Studies, Cardiff University.

——————————————————————————
Puterakembara menyajikan terjemahan tulisan ini adalah sehubungan dengan pertanyaan dari salah satu orang tua mengenai vaksinasi MMR. Kami berusaha untuk memberikan informasi secara netral dan se-akurat mungkin. Puterakembara tidak bertanggung jawab atas isi artikel maupun kesalahan dalam menterjemahkan artikel tersebut kedalam bahasa Indonesia.

Artikel diatas hanya dapat digunakan sebagai informasi atau sekedar untuk menambah pengetahuan. Informasi yang ada dalam artikel ini tidak dapat digunakan untuk menggantikan advis dokter atau pengobatan dan terapi yang hanya dapat dilakukan oleh dokter ahli / praktisi profesional di-bidang imunisasi ataupun kelainan spektrum autisme.

Review Buku: Yang Orangtua Harus Tahu tentang Vaksinasi pada Anak

http://www.setiabudi.name/archives/359

Review Buku: Yang Orangtua Harus Tahu tentang Vaksinasi pada Anak
December 18th 2007, on Kesehatan, Ulasan Buku

Buku berjudul Yang Orangtua Harus Tahu tentang Vaksinasi pada Anak ini adalah saduran dari buku berjudul What Your Doctor May Not Tell You About Children’s Vaccinations karangan Stephanie Cave, M.D., F.A.A.F.P bersama Deborah Mitchell.

Diterbitkan dengan ISBN 979-22-349-4 yang diterbitkan pertama kali oleh PT. Gramedia Pustaka Utama cetakan pertamanya pada tahun 2003.

Buku yang sangat memukau saya karena menyajikan banyak informasi mengejutkan tentang vaksinasi yang tidak pernah ditemukan di media informasi apapun.

Selama ini setiap informasi yang kita terima mengenai vaksinasi adalah suatu hal yang harus dilakukan dan memiliki dampak nol persen terhadap kesehatan manusia.

Padahal sebagaimana tertulis dalam lembaran pertama buku ini disebutkan sebagai berikut, “Dalam hal vaksinasi anak, mencegah mungkin tidak lebih baik daripada menyembuhkan”.

Ditutup dengan kalimat berikutnya, “Jangan ambil resiko untuk kesehatan anak Anda! Pelajari lebih lanjut tentang vaksinasi yang ada pada masa kini dengan… ORANG TUA HARUS TENTANG VAKSINASI ANAK”.

Mengapa hal tersebut menjadi penting?

Karena sebagai orang tua, tentunya kita mengharapkan hal terbaik yang dapat kita berikan kepada seluruh anak kita. Hal tersebut hanya dapat diwujudkan jika dan hanya jika kita memiliki informasi yang memadai mengenai apapun yang ingin kita persembahkan kepada mereka.

Fakta-fakta mengejutkan tentang kandungan merkuri yang digunakan dalam sebagian besar vaksin anak saat ini baru salah satu contoh mengerikan tentang vaksin yang harus Anda ketahui.

Berikut ini adalah beberapa hal yang mungkin tidak Anda ketahui tentang vaksin:

1. Beberapa vaksin mengandung racun seperti air raksa (merkuri), almunium dan formalin
2. Di tahun 1998, Pemerintah Perancis menghentikan program vaksinasi berbasis sekolah yang memberikan vaksin Hepatitis B kepada anak-anak usia sekolah karena kasus multiple-sklerosis telah dikaitkan dengan vaksin tersebut dan lebih dari 600 kasus imunitas dan persyarafan telah dilaporkan.
3. Beberapa vaksin dibuat menggunakan bahan yang berasal dari jaringan manusia dari janin yang digugurkan.
4. Kebanyakan negara mewajibkan bahwa saat anak berusia 5 tahun, ia sudah harus menerima 33 dosis dari 10 vaksin.
5. Para dokter hanya melaporkan kurang dari 10 persen kejadian buruk yang berkaitan dengan vaksinasi dan/atau sesudah vaksinasi.

Selain itu salah satu isu keamanan yang menurut buku ini sering diabaikan adalah bahan-bahan tambahan yang terdapat dalam vaksin sebagai berikut:

1. Alumunium

Logam ini ditambahkan ke dalam vaksin dalam bentuk gel atau garam sebagai pendorong terbentuknya antibodi. Alumunium telah dikenal sebagai penyebab kejang, penyakit alzheimer, kerusakan otak dan dimensia (pikun). Logam ini biasanya digunakan pada vaksin-vaksin DPT, DaPT dan Hepatitis B.
2. Benzetonium Khlorida

Benzetonium adalah bahan pengawet dan belum dievaluasi keamanannya untuk dikonsumsi oleh manusia. Biasa digunakan sebagai campuran vaksin anthrax terutama diberikan kepada para personil militer.
3. Etilen Glikol

Biasa digunakan sebagai bahan utama produk antibeku dan digunakan sebagai pengawet vaksin DaPT, polio, Hib dan Hepatitis B.
4. Formaldehid

Bahan kimia yang terkenal sebagai zat karsinogenik (penyebab kanker) yang biasanya digunakan dalam proses pengawetan mayat, fungisida/insektisida, bahan peledak dan pewarna kain.

Selain beracun, menurut Sir Graham S. Wilson pengarang buku The Hazards of Immunization formalin tidak mamadai sebagai pembunuh kuman sehingga maksud penggunaannya sebagai penonaktif kuman dalam vaksin menjadi tidak berfungsi dengan baik.

Akibatnya adalah kuman yang seharusnya dilemahkan dalam vaksin tersebut malah menguat dan menginfeksi penggunanya.
5. Gelatin

Bahan yang dikenal sebagai alergen (bahan pemicu alergi) ini banyak ditemukan dalam vaksin cacar air atau MMR. Bagi kaum Muslim, gelatin menimbulkan isu tambahan karena biasanya bahan dasarnya berasal dari babi.
6. Glutamat

Bahan yang digunakan dalam vaksin sebagai penstabil terhadap panas, cahaya dan kondisi lingkungan lainnya. Bahan ini banyak dikenal sebagai penyebab reaksi buruk kesehatan dan ditemukan pada vaksin varicella.
7. Neomisin

Antibiotik ini digunakan untuk mencegah pertumbuhan kuman di dalam biakan vaksin. Neomisin menyebabkan reaksi alergi pada beberapa orang dan sering ditemukan dalam vaksin MMR dan polio.
8. Fenol

Bahan yang berbahan dasar tar batu bara yang biasanya digunakan dalam produksi bahan pewarna non makanan, pembasmi kuman, plastik, bahan pengawet dan germisida.

Pada dosis tertentu, bahan ini sangat beracun dan lebih bersifat membahayakan daripada merangsang sistem kekebalan tubuh sehingga menjadi berlawanan dengan tujuan utama pembuatan vaksin.

Fenol digunakan untuk pembuatan beberapa vaksin termasuk vaksin tifoid.
9. Streptomisin

Antibiotik ini dikenal menyebabkan reaksi alergi pada beberapa orang dan biasa ditemukan dalam vaksin polio.
10. Timerosal/Merkuri

Bahan yang sangat beracun yang selama beberapa puluh tahun digunakan pada hampir seluruh vaksin yang ada di pasaran. Padahal timerosal/merkuri adalah salah satu bahan kimia yang bertanggung jawab atas tragedi Minamata di Jepang yang menyebabkan lahirnya bayi-bayi yang cacat fisik dan mentalnya.

Berikut ini adalah beberapa kerusakan yang disebabkan keracunan merkuri:

1. Otak bayi masih mengalami perkembangan yang cepat dan merkuri bisa merusak sel otak secara menetap.
2. Sistem kekebalan tubuh bayi masih belum berkembang secara penuh sehingga bayi tidak mempunyai kemampuan melawan serangan benda asing (bakteri, virus dan racun lingkungan) secara benar.
3. Kemampuan tubuh bayi untuk membuang racun dari tubuhnya melalui hati belum berkembang sepenuhnya sehingga zat-zat berbahaya cenderung menetap di dalam tubuhnya seperti merkuri, formalin dan alumunium.
4. Penghambat darah-otak (selaput yang berada di antara darah yang beredar di tubuh dengan otak yang berfungsi bahan-bahan berbahaya mencapai otak) belum mampu menghalangi racun yang bisa merusak otak.
5. Gejala keracunan merkuri yang paling umum antara lain adalah:
* Perubahan suasana hati dan kepribadian, termasuk mudah marah dan malu
* Hilangnya sensasi dan masalah penglihatan serius
* Ketulian dan kecenderungan kesulitan berkomunikasi karenanya
* Kelemahan otot dan tidak adanya koordinasi tubuh yang baik
* Hilangnya/lemahnya ingatan
* Tremor/gemetaran

Belum lagi fakta-fakta yang disajikan dalam buku ini yang mengkaitkan vaksinasi yang berbahaya dengan meningkatnya kasus-kasus autisme saat ini.

Dimana kasus autisme ini ternyata memiliki kemiripan dengan gejala-gejala keracunan merkuri yang banyak digunakan dalam vaksin.

Hal yang menarik lainnya untuk kita di Indonesia yang sedang gencar-gencarnya melakukan vaksinasi polio melalui mulut (oral/dimakan) adalah fakta bahwa sejak tahun 2000 Sentra Pengendalian Penyakit Amerika Serikat sudah menghentikan vaksin oral dan digantikan dengan suntikan.

Mengapa? Karena vaksinasi polio oral terbukti menimbulkan sampai 10 kasus polio per tahun dan dituding menyebabkan gangguan serius pada sistem pencernaan terutama penyumbatan usus!

Lantas mengapa informasi-informasi tersebut cenderung tidak pernah terpublikasikan secara luas?

Alasannya tentu saja sederhana sekali: UANG.

Bisnis produksi dan penjualan vaksin bernilai milyaran dollar Amerika Serikat per tahun! Selain itu banyak sekali bukti-bukti yang kemudian dibungkam menelusuri bahwa penyakit-penyakit saat ini seperti HIV/AIDS, DBD (demam berdarah), flu burung, dsb adalah senjata biologi yang sengaja dikembangkan yang kemudian dilepaskan ke komunitas sehingga mendorong kebutuhan akan obat dan vaksin penyakit-penyakit tersebut.

Saya dan isteri pun akhirnya sepakat untuk tidak memvaksinasi puteri kami. Hal ini kami lakukan setelah berkonsultasi dengan banyak ahli kesehatan (kedokteran, kimia klinis, teknologi kesehatan, dsb).

Apalagi ternyata teman-teman kami yang menjadi atau sedang kuliah menjadi dokter di Eropa secara terang-terangan menyatakan “vaksinasi adalah fiksi seperti cerita manusia mendarat di bulan..”

Tolak Imunisasi Polio, Dipenjara Satu Tahun

http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php?id=2005053103245824

Selasa, 31 Mei 2005
KESEHATAN

Tolak Imunisasi Polio, Dipenjara Satu Tahun

JAKARTA (Lampost): Pemprov DKI Jakarta mewajibkan seluruh anak balita (bawah lima tahun) yang berada di wilayah DKI Jakarta diimunisasi polio. Bagi balita yang sakit, bahkan yang sudah diimunisasi polio sebelumnya, wajib diimunisasi lagi. Jika menolak, bisa-bisa dipenjara satu tahun.

Ancaman di atas bukan main-main. Orangtua yang menolak anaknya diimunisasi polio akan diancam penjara maksimal satu tahun seperti yang diatur dalam UU No. 4/1984 tentang Penanganan Wabah.

“Bagi warga yang tetap menolak diimunisasi padahal sudah diberi tahu, Dinas Kesehatan DKI akan memberi sanksi sesuai dengan UU No. 4/1984 tentang Penanganan Wabah. Sanksinya dipenjara maksimal 1 tahun,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Pemprov DKI Jakarta Chalik Masulili di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (30-5).

Hal itu diungkapkan Chalik berkaitan imunisasi massal yang akan dilakukan serempak di seluruh DKI Jakarta, 31 Mei 2005. Chalik mengimbau seluruh orangtua membawa anak balitanya untuk mendapatkan imunisasi polio itu. Termasuk balita yang sudah mendapat imunisasi polio sebelumnya.

“Balita yang sudah diimunisasi polio pun wajib diimunisasi lagi. Tujuannya, memblokir teritorial virus polio di DKI. Bahkan yang sakit juga wajib datang. Kalau yang lagi sakit, kalau sakitnya tidak parah-parah amat seperti batuk dan pilek, juga harus diimunisasi,” kata Chalik.

Kadis Dinkes mengatakan jenis vaksin polio yang akan digunakan adalah produk keluaran PT Bio Farma. Pemerintah menjamin kualitas vaksin ini, walaupun World Health Organisasi (WHO) sebelumnya men-delisting-nya.

Pemprov DKI sudah menyiapkan 8.028 pos imunisasi polio di seluruh DKI Jakarta. Semua pos itu nantinya akan memberikan imunisasi gratis kepada 705.200 balita yang tercatat di Jakarta. Setiap tiga rukun tetangga (RT), disiapkan satu pos. “Setiap pos terdiri dari lima petugas,” ujar Chalik.

Imunisasi massal ini akan dilakukan serempak mulai pukul 8.00 hingga pukul 17.00. Perinciannya, petugas imunisasi akan membuka pos sejak pukul 8.00–12.00. Kemudian petugas akan beristirahat pada pukul 12.00–13.00. Dan imunisasi akan dilanjutkan hingga pukul 17.00.

Chalik mengatakan bagi balita yang sudah tercatat mendapatkan imunisasi tetapi tidak datang, akan di-sweeping. Petugas kesehatan baik dari Dinas Kesehatan DKI dan Departemen Kesehatan RI akan sweeping dari rumah ke rumah.

“Yang tidak datang langsung di-sweeping. Maksudnya didata, dicek kenapa tidak mau melakukan imunisasi polio,” ujar Chalik.

Sweeping, kata Chalik, bertujuan agar nantinya balita yang belum diimunisasi dapat mengikuti program imunisasi polio massal yang akan berlangsung seminggu, sampai 7 Juni 2005.

Chalik mengatakan dana pelaksanaan imunisasi massal di wilayah Jakarta ini Rp2,94 miliar, di antaranya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Uang tersebut sebagian digunakan untuk transpor petugas imunisasi, pendirian pos, konsumsi petugas, dan penyusunan laporan imunisasi.

Imunisasi Polio Pertama

Istri Wakil Presiden (Wapres) Mufidah Kalla mengetes pertama vaksin polio kepada sembilan balita sebagai simbol akan dimulainya imunisasi massal polio, hari ini (31-5) di tiga provinsi.

Mufidah Kalla me ngetes vaksin polio kepada sembilan anak di rumah dinas Wapres, Jalan Diponegoro Jakarta Pusat, Senin (30-5).

Mufidah Kalla memberikan dua tetes vaksin kepada anak-anak yang antara lain berasal dari Tangerang dan karyawan Depkes.

Mufidah Kalla dalam sambutannya meminta agar para ibu tidak takut membawa anak-anaknya ke posyandu dan puskesmas untuk melakukan imunisasi polio.

Sementara itu, Staf Ahli Menkes Nyoman Kadun mengatakan imunisasi massal polio akan dilakukan di tiga provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

Kini, katanya, terdata 15 anak yang terjangkit lumpuh layu.

Sementara biaya imunisasi massal mencapai Rp36 miliar, di mana Rp10 miliar berasal dari pemerintah pusat dan sisanya berasal antara lain dari pemda setempat, WHO, dan UNICEF.

Menurut rencana, imunisasi massal akan dilakukan dua kali yakni 31 Mei dan 28 Juni 2005 dimulai pukul 8.00.

Depkes mendirikan 5.290 pos pelayanan imunisasi untuk melayani 6,4 juta balita di tiga provinsi tersebut dan PT Bio Farma telah menyiapkan 13,1 juta vaksin polio untuk itu.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Siti Fadilah Supari mengatakan balita harus mendapatkan imunisasi polio pada 31 Mei dan 28 Juni 2005 di tiga provinsi itu penting karena 14 balita di Sukabumi, Bogor, dan Lebak yang tertular virus polio liar sehingga mereka kini menderita lumpuh.

Menurut Menkes, bagi balita yang telah mendapat imunisasi polio dapat mengikuti PIN polio tersebut agar menjadi lebih kebal, sedang bagi balita di luar tiga provinsi itu dapat meminta vaksin polio secara gratis di puskesmas atau rumah sakit terdekat.

“Empat belas balita terkena virus polio liar di Sukabumi, Bogor, dan Lebak, ditemukan akhir April hingga 25 Mei 2005 karena mereka belum mendapatkan imunisasi polio,” katanya.

Menkes menyatakan untuk memutus rantai penularan virus polio dari Afrika itu, imunisasi polio gratis sangat diperlukan bagi sekitar 6,4 juta anak balita di Banten, DKI, dan Jabar pada 31 Mei dan 28 Juni 2005 dengan biaya sekitar Rp38 miliar.

Dia menegaskan vaksin polio yang diberikan kepada balita adalah produksi perusahaan milik negara (BUMN) PT Bio Farma Bandung yang telah mendapat sertifikat keamanan dan mutu dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM).

Dengan demikian, katanya, tidak benar jika ada anggapan dari LSM bahwa vaksin produk dalam negeri itu tidak memenuhi standar internasional atau Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Menkes mengakui vaksin produksi PT Bio Farma pada Desember 2004 tidak diikutkan dalam daftar tender pengadaan vaksin dunia karena kemasan vaksin yang belum sesuai dengan ketentuan WHO, tapi mulai Juni 2005 Bio frama sudah ikut tender vaksin WHO.

Menkes mengemukakan kemunculan wabah polio di beberapa daerah di Indonesia, khususnya di Jabar mendorong pemerintah melakukan penelitian mendalam dan pengawasan yang intensif, untuk mencegah penyebaran virus tersebut.

“Munculnya kasus poliomyelitis di Provinsi Jawa Barat pada pertengahan Maret lalu telah direspons secara terarah oleh pemerintah dan kini penelitian lebih mendalam sedang dilaksanakan,” kata Menkes.

Dia menambahkan Pemerintah Indonesia juga telah mendorong pelayanan kesehatan di tingkat kabupaten untuk meningkatkan pemantauan dan pengawasan terhadap wabah tersebut di wilayah masing-masing. “Pemerintah juga menyampaikan penghargaan kepada WHO dan kantor regionalnya (SEARO) yang telah mengirimkan timnya untuk membantu pemerintah meneliti epidemis,” ujar Menkes.

Sidang WHO ini merupakan sidang tahunan World Health Organization (WHO) yang ditujukan membahas pemajuan kesehatan masyarakat secara global dan mengupayakan strategi pencegahan dan penanggulangan wabah penyakit khususnya yang menular seperti HIV/AIDS, SARS, avian flu, polio, dan lainnya. S-1