Depkes

Obat Herbal, Alternatif Sembuhkan Penyakit

Obat Herbal, Alternatif Sembuhkan Penyakit

By Republika Newsroom
Minggu, 09 Agustus 2009 pukul 09:10:00 <!–

Iklan 468x60

–>

PALEMBANG– Obat-obatan dengan menggunakan bahan-bahan alami (herbal) saat ini menjadi alternatif dalam penyembuhan berbagai macam penyakit, dengan efek samping yang minimal dibandingkan obat-obatan kimia. Hal itu mengemuka pada Seminar Perkembangan Herbal dan Penggunaannya dalam Bidang Kesehatan bersama Tolak Angin dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sumatra Selatan (Sumsel), di Palembang, Sabtu (8/8).

Namun sejumlah pembicara kalangan ahli farmasi dan dokter maupun kalangan produsen obat herbal, mengemukakan perlunya kejelasan pemakaian dan penggunaan obat herbal yang pembuatannya juga melalui standard medis yang layak. Apalagi kenyataannya, mayoritas penduduk dunia telah menggunakan obat-obatan dari tumbuh-tumbuhan sebagai bahan utama herbal untuk mengobati berbagai gejala penyakit yang mereka alami. Peluang itu, dimanfaatkan pabrik yang memproduksi obat-obatan herbal dan terus tumbuh sampai saat ini.

Menurut dr H Hibsah Ridwan MSc, Wakil Ketua IDI Sumsel, pengobatan herbal sebenarnya tidak asing lagi di Indonesia, bahkan sejarah pengobatan dan terapi di Indonesia dimulai dengan metode herbal. Berdasarkan penelitian, ternyata banyak kalangan medis juga telah menggunakan obat-obatan jenis ini. “Apalagi sejauh ini, herbal tidak bermasalah dengan tubuh,” kata nya.

Namun diingatkan, kebanyakan obat-obatan herbal yang dijual di pasaran tanpa menyertakan dosis yang tepat, sehingga tidak diketahui berapa lama waktu konsumsi mesti dijalankan. Kalangan medis juga masih meragukan obat herbal itu, terutama berkaitan dengan dosis, standardisasi, efek toksiditas serta prosedur lainnya. Karena itu, pembuatan obat-obatan herbal perlu mendapatkan regulasi yang jelas.

Regulasi

Menurut ahli farmasi dari Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Sriwijaya (Unsri), Prof Dr dr MT Kamaluddin MSc SpFK, sekitar 35 persen negara belum mempunyai aturan yang jelas tentang regulasi obat-obatan herbal ini, apakah sebagai makanan tambahan, suplemen atau obat.
Dia menyebutkan pula, terdapat 109 negara yang tidak memiliki kepastian tentang khasiat obat-obatan herbal, antara lain karena material yang diambil dari tumbuh-tumbuhan untuk menyembuhkan itu tidak disertai komposisi dosis yang tepat.

Tapi dia membenarkan bahwa pada dunia kedokteran sendiri, sudah banyak obat-obatan yang menggunakan bahan-bahan herbal.
Pembuatannya dicampur dengan zat-zat ekstrak tumbuh-tumbuhan sesuai dengan dosis dan kadar yang tepat. Pasien juga cenderung memilih alternatif pengobatan herbal, dengan anggapan lebih memberi kesembuhan sempurna dibanding obat-obat farmasi umumnya. Namun penggunaan obat herbal itu, seharusnya disertai dengan petunjuk yang tepat.

Menurut Irwan Hidayat yang juga Direktur Utama PT Sido Muncul, sejumlah produk herbal yang dikeluarkan perusahaan itu seperti Tolak Angin telah mendapatkan Sertifikat Obat Herbal Berstandar (OHT). Karena itu, produk herbal tersebut telah memenuhi prosedur standardisasi penggunaan bahan-bahan dan uji preklinis sesuai dengan regulasi yang dicanangkan.

Pihaknya mengajak dunia kedokteran lebih mengenal obat-obatan herbal, mengingat semua dokter adalah ilmuwan. Apalagi potensi sumber obat herbal di Indonesia sangat melimpah, sekaligus untuk memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki negeri ini. (ant/rin)

Depkes: Vaksin Meningitis tak Berenzim Babi

http://www.republika.co.id/koran/14/48813/Depkes_Vaksin_Meningitis_tak_Berenzim_Babi

Depkes: Vaksin Meningitis tak Berenzim Babi

Kamis, 07 Mei 2009 pukul 22:45:00

MEDAN — Departemen Kesehatan RI melalui Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL), Prof dr Tjandra Yoga Adhitama, memastikan bahwa vaksin meningitis yang disuntikkan kepada jamaah haji dan umrah tidak mengandung bahan dari babi. Untuk itu, para calon jamaah haji atau umrah diminta agar tak ragu dengan suntik meningitis yang dilakukan Depkes.

“Kepastian tidak adanya kandungan babi ini merupakan penjelasan resmi dari Depkes RI bahwa vaksin meningitis untuk calon jamaah haji dan umrah tidak mengandung bahan dari babi,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Sumatra Utara, dr Candra Syafei SpOG, yang mengutip surat resmi dari Depkes tersebut, kemarin (6/5).

Dalam surat tertanggal 4 Mei 2009 yang dikeluarkan melalui Pusat Komunikasi Publik Depkes RI itu, Dirjen P2PL menyatakan, vaksin yang digunakan calon jamaah haji dan umrah Indonesia adalah vaksin meningitis Mencevax ACWY. Dalam proses pembuatannya, vaksin ini menggunakan kultur media yang bebas binatang, termasuk bebas dari >material bovine (sapi) dan porcine (babi).

“Jadi, vaksin meningitis yang digunakan jamaah haji dan umrah tidak mengandung unsur babi,” ujar Candra yang mengutip pernyataan Dirjen P2PL dalam surat tersebut. Bahkan, lanjut Candra, dalam surat tersebut, Depkes RI menyatakan, vaksin itu juga digunakan jamaah haji dari Arab Saudi, Iran, Nigeria, Yaman, Malaysia, Filipina, Singapura, Pakistan, Bangladesh, Ghana, India, Kazakstan, Kuwait, Lebanon, dan lain-lain.

Candra menambahkan, Pemerintah Arab Saudi mewajibkan setiap jamaah haji atau umrah divaksin meningitis agar terhindar dari penyakit radang selaput otak. Menurut dia, gejala klinis penyakit itu adalah demam (panas tinggi) mendadak, nyeri kepala, mual, muntah, ketahanan fisik melemah, dan kemerahan di kulit. Pada keadaan lanjut, kesadaran menurun sampai koma serta terjadi pendarahan.

“Berkumpulnya populasi dalam jumlah besar dari berbagai negara di Arab Saudi, seperti pada musim haji, berpotensi terhadap penyebaran kuman dan penyakit. Karena itu, pemberian vaksinasi merupakan upaya yang penting dalam memberi perlindungan kesehatan jamaah haji,” ujar Candra.

Penjelasan Depkes itu berbeda dengan hasil temuan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan LPPOM MUI Sumatra Selatan. Berdasarkan hasil penelitian dengan melibatkan Universitas Sriwijaya, LPPOM MUI Sumsel menemukan adanya kandungan enzim <I>porchin<I> dalam vaksin meningitis untuk jamaah haji dan umrah.

Direktur LPPOM MUI Pusat, Muhamad Nadratuzzaman Hosen, juga sempat mengatakan, kasus vaksin meningitis mengandung enzim babi ini merupakan kasus lama. ”Departemen Kesehatan juga tahu, tapi hanya didiamkan. Banyak vaksin yang mengandung enzim babi, bukan vaksin meningitis saja,” ungkapnya.  nin/hri

MUI Desak Depkes cari Vaksin Meningitis Halal

http://www.republika.co.id/berita/48973/MUI_Desak_Depkes_cari_Vaksin_Meningitis_Halal

MUI Desak Depkes cari Vaksin Meningitis Halal

Kamis, 07 Mei 2009 pukul 17:27:00

JAKARTA — Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak  Departemen Kesehatan untuk mencari vaksin meningitis yang tidak mengandung unsur babi. ”Masa’ darurat ini akan terus menerus, khan tidak. Kami minta pemerintah dalam hal ini Depkes untuk mengupayakan vaksin meningitis yang tidak haram,” tegas Umar Shihab, salah seorang Ketua MUI dalam konferensi pers di Kantor MUI Pusat, Jakarta, Rabu (7/5).

Umar Shihab mengungkapkan, Komisi Fatwa MUI telah memutuskan bahwa haram hukumnya menggunakan vaksin yang mengandung babi. ”Haram hukumnya, tapi karena tidak ada yang lain, maka MUI menetapkan penggunaan vaksin tersebut boleh dilakukan, karena keadaan darurat. Agar tidak ada kegelisahan atau kerisauan bagi calon jamaah haji dan umroh,” papar Umar Shihab.

Turut dalam konferensi pers itu, Ketua MUI Amidhan dan Nasri Adlani serta Ketua LP POM MUI Nadratuzzaman Hosen. Pada kesempatan itu Umar Shihab juga mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat akan ada pertemuan antara pemerintah dan MUI terkait vaksin meningitis mengandung babi ini.

Sementara Ketua LP POM MUI Nadratuzzaman Hosen mengungkapkan sudah merupakan standar dunia bahwa vaksin untuk penyakit-penyakit yang berasal dari virus, selalu digunakan enzim babi. ”Jadi selalu menggunakan tripcin, yang mengandung babi,” tandas Nadratuzzaman.

Alasannya menurut Nadratuzzaman, struktur DNA babi dengan struktur DNA manusia sangat mirip dan sangat dekat, bahkan mencapai angka 98 persen. Selain itu, dunia barat juga tidak peduli jika babi itu haram untuk umat Muslim.

”Salah satu dampaknya adalah penyakit-penyakit yang ada pada babi babi gampang menular ke manusia. Jadi di dunia ini hamp-ir semua menggunakan itu. Masalahnya mereka tidak mempedulikan haram atau halalnya babi bagi umat Islam,” ungkap Nadratuzzaman.

Bahkan menurutnya, justru kalangan medis dunia takut jika menggunakan enzim dari bahan sapi. ”Karena kata mereka, mereka khawatir karena banyak sapi yang terkena penyakit sapi gila,” papar Nadratuzzaman.  – osa/ahi

Tidak Ada Unsur Babi pada Vaksin Meningitis Jemaah Haji Indonesia

http://www.republika.co.id/berita/48693/Tidak_Ada_Unsur_Babi_pada_Vaksin_Meningitis_Jemaah_Haji_Indonesia

Tidak Ada Unsur Babi pada Vaksin Meningitis Jemaah Haji Indonesia

By Republika Newsroom
Rabu, 06 Mei 2009 pukul 16:36:00

JAKARTA — Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Depkes Prof. Dr. Tjandra Yoga Adhitama menegaskan, vaksin meningitis yang diberikan kepada calon jemaah haji Indonesia adalah vaksin meningitis “Mencevax ACWY”. Vaksin ini di dalam proses pembuatannya menggunakan kultur media yang bebas binatang, termasuk bebas dari material bovine (sapi) dan porcine (babi).

“Jadi vaksin meningitis yang digunakan jemaah haji Indonesia tidak mengandung unsur babi,” kata Tjandra Yoga menjawab kekhawatiran adanya vaksin miningitis yang digunakan jemaah haji/umrah memiliki kandungan babi.

Dijelaskan, vaksin tersebut selain digunakan jemaah haji Indonesia juga telah digunakan oleh negara-negara yang mengirimkan jemaah haji yaitu Saudi Arabia, Iran, Nigeria, Yaman, Malaysia, Philiphina, Singapura, Pakistan Banglades, Ghana, India, Kazakstan, Kuwait, Libanon dan masih banyak lagi.

Keterangan ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan seperti dirilis situs “depkes.go.id” Senin (4/5) lalu. Selain itu Depkes juga memberikan layanan bagi masyarakat yang ingin mengetahui lebih jauh agar menghubungi melalui nomor telepon/faks: 021-52907416-9 dan 52921669, atau alamat e-mail puskom.publik@yahoo.co.id./taq

MUI Sumsel Yakini Vaksin Meningistis untuk Calhaj Haram

http://republika.co.id/berita/46652/MUI_Sumsel_Yakini_Vaksin_Meningistis_untuk_Calhaj_Haram

MUI Sumsel Yakini Vaksin Meningistis untuk Calhaj Haram

By Republika Newsroom

Senin, 27 April 2009 pukul 11:42:00

PALEMBANG — Majelis Ulama Indonesia Sumatera Selatan (MUI Sumsel) tetap pada sikapnya, meyakini bahwa vaksin meningitis yang digunakan untuk calon jemaah haji atau umrah tersebut haram karena mengandung enzim yang berasal dari binatang babi. Ketua MUI Sumsel KH Sodikun, Senin (27/4) menegaskan, apa yang disampaikan LPPOM MUI Sumsel bersama para pakar sudah melalui diskusi dan pengkajian. “Hasil kajian MUI Sumsel ini sudah kami sampaikan ke MUI pusat melalui forum Rakernas MUI pada November 2008 di Jakarta. Namun apa yang kami sampaikan sampai kini belum ada respon baik dari Menteri Agama dan Menteri Kesehatan,” ujarnya. Menurut Sekretaris MUI Sumsel KH Ayik Farid, “Dalam Rakernas MUI sudah kami sampaikan bahwa proses pembuatan vaksin meningitis tersebut menggunakan enzim porchin dari binatang babi. LPPOM MUI Pusat juga sudah mengakui itu, namun karena sudah ada kontrak pengadaan vaksin tersebut selama lima tahun maka penggunaannya tidak bisa diganti.” Ayik Farid juga mengakui, bahwa temuan MUI Sumsel tersebut sudah melewati forum diskusi dengan para pakar, diantaranya pakar farmakologi Prof Dr T Kamaluddin Ketua Program Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya (Unsri), pakar penyakit dalam dan pakar dokter anak. “Jadi apa yang kami sampaikan tentang vaksin meningitis yang mengandung enzim babi bukan tanpa melalui kajian. Kajian ini sudah kami sampaikan ke MUI Pusat melalui forum Rekernas MUI pada Novermber 2008. MUI Sumsel bukan ingin membuat keresahan di tengah masyarakat. MUI Sumsel berharap masalah ini segera menjadi perhatian serius Departemen Agama dan Departemen Kesehatan,” tambah Sodikun. Sementara itu Prof Nasruddin Iljas Ketua LPPOM MUI Sumsel menjelaskan, negara lain seperti Malaysia telah menggunakan vaksin meningitis yang halal dari sapi. “Jadi sudah seharusnya pemerintah pusat, khususnya Departemen Agama segera mencari alternatif pengganti vaksin meningitis yang tidak mengandung binatang babi.” Nasruddin mengatakan, jika produk makanan, obat-obatan serta kosmetik mengandung bahan yang tidak halal maka akan menghambat bahkan menyebabkan ibadah umat Islam sia-sia. “Ini harus menjadi perhatian. Apalagi sekarang marak beredar makanan yang berasal dari daging babi,” tambahnya. Terhadap para jemaah haji yang telah menggunakan vaksin meningitis yang mengandung enzim babi tersebut, Ketua MUI Sumsel menjelaskan, masuknya zat haram ke dalam tubuh para calon jemaah haji itu berakibat menghalangi kemabruran hajinya. Sebab syarat mabrurnya haji, selain bersih secara jiwa, para jamaah haji juga harus bersih secara raga. “Kalau tubuh kita kemasukan zat yang diharamkan maka dapat menghalangi terkabulnya doa. Tapi bagi mereka yang tidak tahu bisa dimaafkan, yang berdosa adalah orang yang mengambil kebijakan dan mengetahui hal itu tapi tetap dilaksanakan,” tegasnya. oed/fif

Kasus Sinta Bela Digolongkan KIPI

http://community.kompas.com/index.php?fuseaction=home.detail&id=4523&section=58

Kasus Sinta Bela Digolongkan KIPI
Selasa | 15 Agustus 2006 | 15:39 wib | 0 Komentar | Kirim Artikel

BEKASI, KOMPAS–Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi menggolongkan peristiwa lumpuhnya Sinta Bela (9), siswi Madrasah Ibtidaiyah Al Huda, Jatimulya, Kabupaten Bekasi, adalah kejadian ikutan paska imunisasi (KIPI).

Untuk itu biaya pemeriksaan dan pengobatan Sinta Bela digratiskan. Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi juga akan mengupayakan kursi roda sehingga Sinta dapat beraktifitas dan kembali bersekolah secara mandiri.

Demikian dikatakan Kepala Bidang P2PL Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi dr Herry Fattah dalam jumpa pers di Kantor Komnas Perlindungan Anak, Jakarta, Selasa (15/8) siang.

Dalam jumpa pers yang difasilitasi Sekjen Komnas Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait, hadir pula Sinta Bela bersama orang tuanya dan Kepala Puskesmas Jatimulya drg Julita Emilia Payung.

Sinta secara tiba-tiba mengalami kelumpuhan setelah bocah perempuan itu mendapat suntikan antitetanus di sekolahnya bulan November 2005. Orang tua Sinta berkeyakinan putri mereka lumpuh akibat mendapat suntikan itu.

Orangtua Sinta sudah mengupayakan pengobatan bagi putrinya itu. Sebanyak empat rumah sakit sudah didatangi. Namun, jangankan sembuh, penyakit Sinta pun tak diketahui penyebabnya sampai sekarang.

Orangtua Sinta melaporkan kasus putrinya itu ke Polres Bekasi bulan Mei 2006 dan beberapa waktu lalu, mengadukan pula ke Komnas Perlindungan Anak.

Terkait upaya mencari tahu penyebab kelumpuhan Sinta, kata  Herry dalam jumpa pers itu,  Dinas Kesehatan juga akan mengambil contoh spesimen berupa sampel darah dan kotoran Sinta untuk diperiksa.

Cara Siti Fadilah Lawan Flu Burung

http://www.gatra.com/artikel.php?id=112817
Cara Siti Fadilah Lawan Flu Burung

Tamiflu Produksi Roche; Diborong (AP Photo/Ed Wray)Usaha keras tim medis Rumah Sakit Persahabatan, Jakarta Timur, tidak sia-sia. Lewat perawatan dan pengobatan intensif, selama kurang lebih satu bulan, Sania, 38 tahun, dan putrinya, Dewi Nurmiati, 14 tahun, dinyatakan sembuh dari penyakit flu burung, Kamis dua pekan lalu. Sebelumnya, dua warga Kampung Godang, Kalideres, Jakarta Barat, itu tergolek lemah di ruang perawatan isolasi pasien flu burung.

Ketua tim penanggulangan flu burung Rumah Sakit (RS) Persahabatan, Dokter Mukhtar Ikhsan, mengatakan bahwa mulanya pasien mengeluh sakit dengan gejala batuk-batuk dan gatal di tenggorokan yang disertai demam tinggi. Obat pereda flu yang diminum pada 24 Januari lalu tidak membuat penyakit itu menyingkir. Lalu pasien dibawa ke RS Persahabatan.

Di rumah sakit yang ditunjuk pemerintah sebagai rumah sakit rujukan bagi penderita flu burung itu, dokter mendiagnosis, pasien diduga terserang virus berkode H5N1 atau sering pula disebut virus avian influenza. Yakni virus yang penularannya melalui unggas.

Untuk memperkuat diagnosis, darah pasien yang sudah dinyatakan suspect flu burung tadi diperiksa. Hasilnya, positif mengandung H5N1. Selanjutnya perawatan dan pengobatan dilakukan. Termasuk memasang ventilator atau alat bantu pernapasan. Berangsur-angsur kondisi pasien membaik. Kini ibu dan anak itu bisa menjalani aktivitas sehari-hari. “Hasil pemeriksaan tes darah di laboratorium selama tiga hari berturut-turut menunjukkan, darah pasien negatif H5N1,” ujar Mukhtar.

Boleh dibilang, Sania dan Dewi sungguh beruntung. Mengacu pada data yang dikeluarkan Posko Flu Burung, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Departemen Kesehatan (Ditjen P3L Depkes) pada 3 Februari lalu, di seantero Nusantara tercatat sebanyak 126 pasien yang dinyatakan positif flu burung. Usai dilakukan perawatan dan pengobatan, hanya 13 pasien atau kurang dari 10% yang berhasil sembuh. Selebihnya, 103 pasien atau hampir 90% dari total jumlah pasien meregang nyawa (lihat tabel).

Meski korban virus flu burung terus berjatuhan, ironisnya sampai saat ini belum ada obat mujarab yang sangup merontokkan virus mematikan itu. Memang ada obat Tamiflu atau oseltamivir untuk jenis generiknya. Tapi antivirus itu hanya berfungsi menekan perkembangan virus. Tamiflu akan efektif jika virus belum menyebar terlalu luas ke tubuh pasien. Atau sekurang-kurangnya 40 jam setelah pasien mengalami gejala terkena virus flu burung, seperti demam tinggi dan sesak napas.

Pencarian obat penawar virus flu burung ternyata telah lama menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari. Sejak awal serangan virus flu burung di Indonesia terdeteksi, hingga merenggut korban jiwa Iwan Siswara pada Juli 2005, Siti Fadilah bertindak cepat. Langkah pertama yang dilakukan adalah mencegah penyebaran virus flu burung pada unggas. Ratusan unggas, seperti ayam, bebek, dan burung, yang diduga terjangkit virus flu burung, dimusnahkan dengan cara dibakar.

Langkah berikutnya, untuk menghadapi ancaman pandemi flu burung, Indonesia membutuhkan cadangan Tamiflu sedikitnya 10% dari jumlah penduduk yang mencapai 220 juta jiwa. Sehingga, kalau dihitung-hitung, pemerintah harus punya stok Tamiflu sebanyak 22 juta tablet.

Pemerintah pun menyiapkan dana sekitar Rp 200 milyar untuk membeli Tamiflu. Namun memenuhi kebutuhan sebanyak itu tidak mudah. Perusahaan farmasi, Roche, selaku produsen yang memegang hak paten Tamiflu, sedang kebanjiran pesanan.

Perusahaan farmasi yang berpusat di Swiss itu tidak hanya menerima pesanan dari Indonesia. Pesanan masuk dari hampir semua negara, tidak terkecuali Amerika Serikat. Negara adidaya yang belum punya kasus flu burung itu justru memborong Tamiflu dalam jumlah besar. Alasannya, buat stockpiling.

Gagal memesan ke Roche, Siti Fadilah tidak kehabisan akal. Ahli jantung dan pembuluh darah ini memerintahkan anak buahnya mencari Tamiflu hingga ke India. Negeri Mahatma Gandhi ini memiliki lisensi dari Roche untuk memproduksi oseltamivir, yakni tipe generiknya Tamiflu. Selain itu, Menter Kesehatan (Menkes) juga memerintahkan Indofarma menjadi pengimpor Tamiflu. Nantinya, perusahaan farmasi pelat merah ini diharapkan dapat segera memproduksi oseltamivir.

Penunjukan BUMN farmasi sebagai produsen obat flu burung itu diakui Indofarma. Menurut Direktur Produksi Indofarma, Yuliarti R. Merati, sejak 2005 Depkes menunjuk Indofarma untuk memproduksi oseltamivir. Namun baru mulai berproduksi berdasarkan pesanan Depkes pada 2006. “Hanya saja, pada 2007 belum ada pesanan lagi,” ujarnya.

Penat di benak Siti Fadilah belum mau beranjak. Selain masalah keterbatasan Tamiflu, perempuan kelahiran Solo, Jawa Tengah, itu dihadapkan pada persoalan ketidaktransparan sharing virus. Berdalih ada peraturan GISN (Global Influenza Surveillance Network), Indonesia diwajibkan menyerahkan sampel spesimen virus H5N1 ke Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Sampel itu dikirim ke laboratorium milik WHO CC (WHO-Collaborating Center) di Hong Kong.

Anehnya, meski virus berasal dari Indonesia, sebagai negara pemilik virus, Indonesia tidak pernah diberitahu tentang nasib virus tersebut. Apakah digunakan untuk penelitian pembuatan vaksin atau untuk penelitian pengembangan senjata biologis? Sejak terjadinya serangan flu burung, Indonesia telah mengirim 58 sampel virus. Namun, pada 20 Desember 2006, Siti Fadilah mengeluarkan kebijakan penghentian pengiriman sampel spesimen virus H5N1 ke WHO.

Keganjilan-keganjilan tadi mengusik nurani Siti Fadilah. Melalui buku berjudul Saatnya Dunia Berubah!, Menkes secara gamblang mengungkap suara kepedihan hatinya atas ketidakadlilan negara kaya dan WHO dalam kasus flu burung.

Soal pengiriman virus flu burung, misalnya, ia mendesak diberlakukannya MTA (material transfer agreement) atau kesepakatan pengiriman sampel virus. Isi MTA, antara lain, jika virus akan digunakan untuk keperluan komersial seperti pembuatan vaksin, negara pengirim harus ikut dilibatkan. Jika virus akan digunakan untuk pengembangan senjata biologis, negara pemilik virus punya hak veto untuk menolak.

Usulan Siti Fadilah itu dipicu fakta, virus H5N1 dari Indonesia yang dikirim ke laboratorium WHO CC, Hong Kong, ternyata diboyong ke Los Alamos National Laboratory di New Mexico, Amerika Serikat. Lab ini pernah digunakan untuk mengembangkan senjata biologis, antara lain bom atom yang diledakkan di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang.

Lab yang berada di bawah Kementerian Energi Amerika Serikat itu diduga telah membuat data sequencing DNA virus H5N1 asal Indonesia. Diyakini, Los Alomos juga telah membuat seed virus yang lazim digunakan sebagai bahan baku pembuatan vaksin antivirus.

Buku yang dicetak dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris, itu sontak membuat gerah WHO dan Amerika Serikat. Melalui media Australia, The Age, pejabat WHO yang berwenang menangani flu burung, David Heymann, membantah tulisan Siti Fadilah yang dianggap memojokkan WHO itu. “Saya tidak mengerti, mengapa mereka (Los Alamos) akan membuat virus sebagai senjata biologis. (Virus) itu tidak menular dari manusia ke manusia,” kata Heymann.

Pemerintahan Bush ikut angkat bicara. Seperti dikutip The Age, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Susan Stahl, membantah tuduhan bahwa Los Alamos menyimpan virus flu burung asal Indonesia. “Laboratorium (Los Alamos) itu tidak memiliki virus flu burung dari Indonesia atau negara lainnya,” ujar Stahl.

Siti Fadilah Supari tetap pada pendiriannya. Menurut Siti Fadilah, apa yang ditulis dalam bukunya adalah fakta, bukan rekayasa, apalagi kebohongan. “Yang terjadi, orang yang berbohong malah bisa diterima. Ketika ada orang yang bicara apa adanya, justru dibenci,” kata Siti Fadilah kepada Syamsul Hidayat dari Gatra.

Jangan heran, Siti Fadilah melanjutkan, jika akhirnya orang berbohong hanya karena ingin dipuji banyak orang. “Biarlah mereka (WHO dan Amerika) tidak senang terhadap saya. Yang penting saya jujur, ngomong apa adanya,” ujar peraih gelar doktor dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia itu.

Sujud Dwi Pratisto dan Aries Kelana
[Kesehatan, Gatra Nomor 17 Beredar Kamis, 6 Maret 2008]

Tubuh Kebal dengan Herbal

http://www.depkes.go.id/index.php?option=articles&task=viewarticle&artid=391&Itemid=3

19 Juli 2006
Sumber : Kompas CyberMedia, 27 Maret 2006
Tubuh Kebal dengan Herbal

Mirip fungsi tenaga satpam, tubuh kita juga punya aparat yang selalu bersiaga terhadap ancaman. Namanya sistem kekebalan atau imunitas tubuh (sistem imun).

Sayangnya, dalam kondisi tertentu “satpam” dengan kesiagaan 24 jam itu bisa loyo atau malah pingsan sama sekali. Untuk mengembalikannya ke kondisi siaga, ada bahan-bahan alami yang bisa dimanfaatkan.

Rasanya tidak terlalu salah, jika analogi tenaga satpam, diberikan kepada sistem imun kita. Sebab, fungsi utama sistem imun memang menghalau segala potensi gangguan kesehatan tubuh dalam bentuk apa pun. Baik dari dalam maupun luar tubuh.

Ancaman bagi tubuh bisa terjadi setiap saat. Bahkan dari situasi sehari-hari yang mungkin kedengarannya sepele. Saat kita stres, misalnya, otak mengeluarkan kortisol yang ujung-ujungnya menekan sistem imun. Kuman yang mestinya dibasmi olehnya malah merajalela.

Coba, berapa kali kira-kira Anda stres dalam sehari?

Padahal, masih banyak kondisi lain yang bisa menekan kerja sistem imun dalam membentengi diri kita. Di antaranya pengaruh alam (cuaca misalnya), wabah penyakit, pola hidup, pola makan, lingkungan yang terpolusi, atau ketika sedang menderita penyakit tertentu.

Pendeknya, manusia di zaman modern dan tinggal di perkotaan nyaris tidak bisa menghindar dari kondisi yang merugikan tubuh. Persoalannya sekarang, bagaimana mencegah agar segala bentuk gangguan tadi tidak berubah menjadi penyakit berkepanjangan.

Ronda Siskamling

  • Sejujurnya, agak rumit menjabarkan secara komplet tentang profil sistem imun tubuh.

Sistem ini amat berjasa menjaga kelangsungan hidup kita agar senantiasa dalam keadaan aman bin sentosa. Statusnya sama seperti sistem-sistem lain, misalnya sistem peredaran darah, pencernaan, atau reproduksi.

Secara spesifik lagi, ada tiga fungsi dari sistem yang juga sering disebut sebagai sistem kekebalan tubuh ini

Pertama, sebagai pertahanan tubuh. Tugasnya menangkal segala gangguan penyakit. Dalam kondisi sehat dan bugar, nyaris tak ada bibit penyakit yang bisa berbuat banyak di tubuh.

Kedua, menjaga keseimbangan pergantian sel. Seperti diketahui, sel-sel tubuh kita punya daur hidup sendiri dan secara periodik miliaran sel akan berganti dengan yang baru. Sel darah merah, misalnya, berganti setiap 40 hari. Sel kulit akan rontok setiap 21 – 28 hari. Nah, petugas yang mengatur mulusnya proses pergantian itu tidak sistem imun itu.

Ketiga, fungsi sistem imun adalah surveillance, perondaan. Ronda keliling, mirip siskamling, ke seluruh tubuh bertujuan mengecek sel-sel yang bermutasi. Jika mutasi tidak terkontrol, dikhawatirkan sel bakal berubah sifat. Dari yang tadinya baik-baik saja berubah menjadi sel ganas penyebab kanker. Kalau kejadiannya sudah begitu, urusannya tentu bisa gawat.

Menyimak tiga fungsi tadi, jelas sekali betapa penting dan berjasanya sistem imun. Hanya masalahnya, sistem yang tersebar meliputi hampir seluruh tubuh ini kondisinya bisa naik-turun karena faktor-faktor di atas tadi. Yang juga tidak bisa dilupakan, sistem ini berkembang sesuai umur manusia.

Pada bayi dan balita, sistem kekebalan tubuh begitu lemah, untuk kemudian berkembang seiring usia. Kondisi optimal dicapai pada usia dewasa (17 – 50 tahun) dan setelah itu menurun kembali di usia penuaan (lebih dari 50 tahun). Maka, kelompok usia di luar kondisi optimal membutuhkan perhatian ekstra.

Bukan main gerus

  • Jika kebetulan sistem imun dirasa sedang loyo, kita sebenarnya punya banyak pilihan untuk mendongkraknya naik kembali.

Secara tradisional, banyak bahan alami yang bisa dimanfaatkan, seperti pegagan, mahkota dewa, daun dewa, sambiloto, jahe, mengkudu, atau meniran. Di masyarakat masing-masing tanaman itu sudah teruji empiris mampu membuat tubuh sehat walafiat.

Namun, tahukah Anda, penggunaan tanaman berkhasiat obat bukan asal main gerus atau rebus, lalu diminum airnya. Sebuah tanaman obat, bagaimana pun saktinya, mengandung ratusan bahan kimia yang efeknya berlainan bagi tubuh. Untuk mengetahui manfaat pastinya, dibutuhkan serangkaian pengujian di laboratorium dan klinik.

Satu contoh tanaman obat tradisional yang sudah teruji adalah meniran (Phyllanthus niruri L.). Ekstrak meniran bahkan sudah masuk kategori obat bersertifikat Fitofarmaka bermerek Stimuno, produksi PT Dexa Medica. Dokter meresepkannya sebagai imunomodulator atau obat yang diyakini mampu memperbaiki sistem imun (Fitofarmaka, Jamu Yang Naik Kelas)

Sejak zaman nenek moyang, meniran telah dimanfaatkan untuk berbagai keluhan penyakit. Radang dan batu ginjal, susah buang air kecil, disentri, ayan, penyakit liver, sampai rematik. Walau buahnya cuma se-menir (remukan butiran beras), khasiatnya ternyata jempolan.

Dari ratusan kandungan kimia dalam meniran, yang dimanfaatkan hanya flavonoidnya. Pada tanaman lain flavonoid sejenis ini sebenarnya juga ada. Bedanya, pada meniran peningkatan aktivitas sistem imunnya ternyata lebih baik.

“Rumus dasar flavonidnya sama, tapi tambahan gugusan yang dimiliki meniran berbeda,” jelas Dr. Suprapto Ma’at, peneliti dari Lab. Patologi Klinik, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya.

Flavonoid perlu dipisahkan lantaran kandungan kimia lain punya efek juga bagi tubuh. Misal, ada kandungan yang berfungsi memperlancar air seni (diuretik), karenanya meniran biasa digunakan juga sebagai jamu pada penderita susah kencing. “Ini kan tidak diperlukan untuk meningkatkan sistem imun,” tutur Suprapto yang lebih dari 10 tahun meneliti meniran. “Kecuali kalau pasiennya kepingin kencing terus, biar kurus, he-he-he.”

Flavonoid dari meniran bekerja pada sel-sel tubuh yang menjadi bagian dari sistem imun. Caranya dengan mengirimkan sinyal intraseluler pada reseptor sel, sehingga sel bekerja lebih optimal. Jika sistem imun dalam sel berfungsi memakan bakteri (fagosit), maka nafsu makannya jadi tambah lahap. Jika fungsinya mengeluarkan mediator yang menambah ketahanan tubuh, hasil pengeluarannya akan lebih baik. Atau jika kerjanya mengurai sel lain, proses urainya berlangsung mulus.

“Bagusnya, ekstrak meniran bukan cuma menaikkan sistem imun, tapi mengendalikannya sehingga tetap seimbang. Di sini ada semacam prinsip yin dan yang seperti dalam pengobatan Cina,” terang Suprapto dengan dialek Suroboyoannya yang khas.

Sengaja dibikin loyo

  • Sejauh ini, obat yang berfungsi sebagai imunomodulator kebanyakan berasal dari hijau-hijauan alias bahan herbal.

Dari bahan kimia sintetik, boleh dikatakan sangat jarang, jika tak boleh dikatakan tidak ada. Salah satunya isoprenosine, obat pembasmi virus yang bekerja dengan cara menaikkan sistem imun.

Obat-obat yang melemahkan sistem imun, biasa disebut imunosupresan, justru lebih banyak. Namun hati-hati, ini bukan obat sembarangan. Hanya dipakai pada kasus di mana agresivitas sistem imun justru telah membahayakan tubuh. Seperti pada kasus pasien cangkok jantung, cangkok ginjal, dan cangkok-cangkok organ tubuh lain (jikalau kelak ada).

Pada kasus cangkok organ tubuh, sistem imun penerima donor sengaja dibikin loyo agar organ cangkokan tidak dihajar karena dianggap tamu tak diundang. Risikonya, bisa terjadi ketidakseimbangan bakteri di tubuh (mulut, usus, atau vagina) akibat tidak berfungsinya sistem imun.

Karena mendongkrak sistem imun, imunomodulator jelas tidak cocok diberikan pada kasus autoimun. Misal pada idiopatic thrombocytopenic purpura (ITP), ketika sistem imun justru menghancurkan tubuhnya sendiri. Begitu pula systemic lupus erythematosus, biasa disebut lupus saja, saat sistem imun terbutakan matanya. Gara-gara buta, dia malah menghajar organ tubuh tuannya sendiri seperti hati, jantung, paru-paru, atau ginjal.

Dalam pengobatan penyakit, kini imunomodulator juga diresepkan dokter sebagai terapi ajuvan. Artinya, obat yang dikonsumsi sebagai penunjang obat utama, bahkan diyakini bisa meningkatkan potensinya. Namun, dalam hal ini sifatnya tidak wajib.

Berdasarkan penelitian di sejumlah rumah sakit di Jakarta dan Surabaya, terapi adjuvan dengan Stimuno telah berhasil mempersingkat jangka waktu pengobatan pada beberapa penyakit seperti TBC, hepatitis, candidiasis vaginalis, dll. Jadi, flu yang biasanya butuh pengobatan seminggu, kini ada harapan bisa dituntaskan dalam tiga atau empat hari saja. Apakah kira-kira manfaatnya sebanding? Ya, semua terpulang pada keinginan pasien.

Netralkan bisa ular

  • Selain meniran, bahan alami tanaman echinacea (Echinacea angustifolia) juga diyakini dapat meningkatkan sistem imun.

Tanaman asli Amerika Utara ini pertama kali dimanfaatkan dukun-dukun Indian sebagai pencegah infeksi, sakit tenggorokan, mengobati luka, sampai menetralkan racun bisa ular. Bisa disebut inilah tanaman sakti dari negeri seberang.

Di sebuah media massa, David Gusrizal, peneliti tanaman, menulis bahwa yang berperan merangsang sistem kekebalan tubuh adalah komponen polisakarida larut air yang dikenal sebagai inulin. Kandungan inulin yang banyak terdapat pada akar ini bisa meningkatkan aktivitas produksi limfosit-T dan sel NK. Dua sel itu merupakan motor dalam sistem kekebalan tubuh kita.

Echinacea sekarang telah dikemas modern. Di Amerika dan Eropa beredar pada kategori makanan kesehatan herbal penambah daya tahan tubuh, terutama untuk mencegah flu. Belakangan, ekstraknya dikhasiatkan juga sebagai imunostimulan, atau merangsang sistem imun.

Sepintas, imunostimulan kedengarannya beda-beda tipis dengan imunomodulator. Namun, rangsangan (stimulan) terhadap sistem imun saja tanpa adanya keseimbangan (seperti pada imunomodulator) ternyata ada batasnya. Konsumsi imunostimulan sebenarnya tak boleh lebih dari seminggu, seperti ditulis dalam kemasan produknya.

Obat-obatan dari bahan herbal memang dikenal aman, karena konon tanpa efek sampingan. Namun, sebelum mengonsumsinya, alangkah bijaksana bila kita mengenalnya lebih dulu secara baik. *

SERENTAK, KAMPANYE CAMPAK DIGELAR

http://www.d-infokom-jatim.go.id/news.php?id=9696

SERENTAK, KAMPANYE CAMPAK DIGELAR

Senin, 22 Januari 2007 21:50:54

Kasubdin P2P dan PL Dinkes Jatim, dr Budi Rahayu MPH, dalam Pertemuan Teknis Persiapan Pelaksanaan Kampanye Imunisasi Campak serta Sub PIN Polio 2007, di Dinkes Jatim, Surabaya, Senin (22/1) mengatakan, kampanye campak ini dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap pertama telah dilaksanakan di empat propinsi (Papua, Irian Jaya Barat, Maluku, dan Maluku Utara) bersamaan dengan PIN V pada 12 April 2006. Tahap kedua dilaksanakan secara terpadu dengan vitamin A, malaria (pemberian kelambu), dan Polio pada 29 Agustus-29 September 2006 di sembilan propinsi (Sumbar, Riau, Kepulauan Riau, Semsel, Lampung, Babel, Jambi, Bengkulu, dan NTT). “Tahap tiga akan dilakukan pada 20 Februari hingga 20 Maret bersamaan dengan pemberian vitamin A dan Polio,” ujarnya. Kampanye itu akan dilakukan di lima Propinsi. Yakni Jabar, Jatim, Jateng, Banten, dan DKI Jakarta. Sedangkan propinsi yang belum melaksanakan kampanye imunisasi campak akan dilalukan pada Agustus 2007.
Sasaran kampanye imunisasi campak pada crash program adalah anak usia 6-59 bulan, dan catch up campaign pada anak usia sekolah dasar kelas 1-6. “Kegiatan catch up campaign hanya dilakukan di Propinsi Banten dan sebagian kabupaten di Jatim,” tuturnya. Sedangkan sasaran imunisasi polio adalah anak usia 0-59 bulan.
Berdasarkan data Dinkes Jatim, telah terjadi 4922 kasus sepanjang 2006. Penderita terbanyak berada di kisaran usia 1-4 tahun. Sementara daerah yang memiliki jumlah kasus terbanyak adalah Sidoarjo (662 kasus), Jombang (563 kasus), dan Tuban (308 kasus). Meski demikian, penyebaran campak dari tahun ke tahun mengalami penurunan.
Guru Besar FK Unair Surabaya, Prof Ismoedijanto menjelaskan, imunisasi campak dan polio yang dilakukan secara bersamaan tidak akan berdampak pada kesehatan. “Imunisasi Polio dan campak boleh dilakukan bersamaan atau dilakukan sendiri-sendiri dengan jangka waktu satu bulan,” ujarnya.
Mengenai efek yang ditimbulkan (KIPI-Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi) bila kedua imunisasi itu dilakukan secara bersamaan, Prof Ismoe menuturkan, hingga saat ini belum ditemukan kasus yang berbahaya pasca imunisasi itu. Namun KIPI juga harus diwaspadai. KIPI yang sering terjadi adalah suhu badan meninggi, rash, konjungtivitas, batuk-pilek, dan diare. “Tapi skala semuanya berada di bawah 5%. Bila hal itu terjadi, perawat akan memberikan paracetamol ataupun memberikan adrenalin,” katanya.
Sementara vitamin A, sebaiknya diberikan sebelum imunisasi campak dilakukan. Hal ini untuk meningkatkan kadar antibodi campak.
Pada prinsipnya, kampanye campak ini adalah untuk menekan jumlah orang yang dapat menularkan campak di bawah titik kritis. Strateginya dengan menekan jumlah orang yang peka terhadap campak pada usia tertentu, terutama di daerah pedesaan terpencil dan daerah kumuh. Untuk keep up-nya dengan mengimunisasi lebih dari 95% bayi. “Ini karena transmisi campak liar bisa ditekan dengan imunisasi. Paling tidak diberikan dua dosis untuk menghentikan transmisinya,” katanya. *(eda)

Pernyataan Sikap dan Rekomendasi KOMNAS PP KIPI

http://202.155.5.44/index.php?option=news&task=viewarticle&sid=980&Itemid=2

Pernyataan Sikap dan Rekomendasi KOMNAS PP KIPI

28 Jun 2005

Sebagai bentuk respon atas temuan Polio, adanya kesakitan dan kematian yang diduga terkait dengan Mopping-up putaran pertama, serta pelaksanaan Mopping-up putaran kedua, Komite Nasional Penanggulangan & Pengkajian Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KOMNAS PP KIPI) mengeluarkan pernyataan sikap dan rekomendasi sebagai berikut.

Rekomendasi KOMNAS PP KIPI

Mengenai Imunisasi Polio dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Virus Polio Liar di Indonesia

Kami anggota KOMNAS PP KIPI yang terdiri dari para ahli dari ilmuwan kedokteran, farmasi, dan kesehatan masyarakat yang berasal dari organisasi profesi kedokteran, institusi pendidikan tinggi dan praktisi di bidang imunisasi sebagai pencegahan penyakit menular, telah mengadakan diskusi yang mendalam dengan seluruh anggota KOMNAS PP KIPI bersama KOMDA PP KIPI Jabar , DKI, dan Banten.

Kami telah melakukan pengumpulan data primer di lapangan yang langsung mencakup tempat tinggal penderita di daerah yang terkena penykait Polio maupun lumpuh layuih akut, pengumpulan data sekunder dari semua pihak (orang tua, masyarakat, dan pemerintah daaerah) yang terlibat dalam pelaksanaan program imunisasi Mopping-up Polio putaran pertama di 3 propinsi yaitu ; Jabar, DKI dan Banten. Dilanjutkan dengan diskusi mendalam dengan para ahli dari WHO Representative for Indonesia, WHO-SEARO, dan WHO Head Quarter, serta melakukan telaah literature mutahir dan melakukan kaji ulang yang mendalam pada rapat pleno KOMNAS PP KIPI di Jakarta tanggal 5, 7 dan 8 Juni 2005, untuk menghadapi maraknya isu Polio dan upaya pemberantasannya serta kajian beberapa kejadian ikutan pasca imunisasi Polio yang akhir-akhir ini banyak dimuat oleh media massa cetak dan elektronik.

Maka dengan tulus ikhlas dan niat teramat baik kami menyampaikan butir-butir sebagai berikut ;

  1. Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang merupakan investais dasar bagi individu, keluarga, masyarakat, dan negara dalam pembangunan nasional yang telah eksplisit tercantum dalam UUD dan pelbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Namun upaya pencegahan Penyakit menular juga merupakan kewajiban utama pemerintah yang dijamin oleh UUD dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagai unsur utama dalam melindungi dan mensejahterakan masyarakat di masa kini dan mendatang.
  2. Dalam rangka upaya penyelamatan nyawa rakyat dan ancaman hilangnya generasi bermutu penerus bangsa yang terjangkit Penyakit menular sehingga kondisi fisik, mental dan sosial mereka makin memerlukan uluran tangan bersama pemerintah dan masyarakat, kebijakan pemerintah yang telah melakukan upaya sebagai berikut

    1. Menetapkan kejadian Infeksi virus Polio liar ini sebagai kejadian Luar Biasa (KLB) yang secara klinis ditandai dengan ditemukannya penyakit secara hampir serentak bergejala lumpuh layuh
    2. Melakukan surveillans secara akurat
    3. Bertindak transparan dalam mengungkapkan data secara apa adanya
    4. Melakukan Moppin-up vaksinasi Polio di tiga propinsi ; Jabar, DKI dan Banten
    5. Memberikan penjelasan semaksimal mungkin melalui jalur media massa
    6. Menetapkan tanggal bersama dilakukannya imunisasi Mopping-up Polio
    7. Melakukan persiapan imunisasi missal Mopping-up Polio putaran kedua di tiga propinsi
    8. Melaksanakan imunisasi massal Mopping-up Polio putaran pertama dengan cakupan  Jabar 4.496.333, DKI 923.029, dan Banten 1.096.987 balita
    9. Memantau setiap kejadian KIPI di Puskesmas dan Rumah Sakit rujukan
    10. Melayani semua kasus KIPI secara gratis
    11. Meneliti semua kasus KIPI secara cermat, hati-hati sesuai dengan kondisi dan indikasi mediknya berdasarkan standard pelayanan medik yang berlaku
    12. Mengkaji semua kasus secara serentak sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan, kaidah klarifikasi lapangan yang ditetapkan WHO-PAHO serta kaidah kausalitas yang ditetapkan oleh Institute of medicine (IOM) yang telah diakui oleh dunia
  3. Menerima asupan dari berbagai pihak tentang imunisasi dan KIPI

Maka bersama ini kami menyampaiakan hal-hal sebagai berikut

A. Tentang Klinis Penyakit lumpuh layuh akut dan Polio

  1. Merasa prihatin atas kejadian yang menimpa anak bangsa, namun telah berupaya kuat untuk melakukan tindakan secara bijak sesuai kaidah ilmu pengetahuan dan HAM yang universal
  2. Tidak semua kasus lumpuh layuh akut adalah Polio
  3. Diagnosis Polio harus ditegakkan secara akurat dan merujuk pada pedoman diagnosis Penyakit Poliomyelitis
  4. Sarana dan Ahli untuk menegakkan diagnosis Polio (secara pemerikasaan laboratorium) di Indonesia telah diakui Depkes, Badan POM dan sesuai standard universal dan hasilnya telah dilakukan cross-check oleh pakar independen WHO di Mumbai, India
  5. Jumlah kasus Polio sangat sedikit dibandingkan dengan kasus lumpuh layuh akut
  6. Mendukung semua pernyataan yang dikeluarkan oleh Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia

B. Tentang Imunisasi Polio

  1. Imunisasi Polio merupakan keharusan dalam menghadapi KLB virus Polio Liar
  2. Penunaian perlindungan, penghormatan dan penunaian tugas HAM rakyat Indonesia yang belum/tidak sakit namun sangat mungkin untuk tertular oleh Polio sebagai salah satu Penyakit lumpuh layu akut sangat membahayakan
  3. Tidak ada bahaya apabila imunisasi Polio diberikan berlebih
  4. Imunisasi Polio pada saat KLB harus diberikan dalam satu waktu yang bersamaan karena merupakan golden-standard internasional untuk pemberantasan virus Polio liar hingga tuntas
  5. Imunisasi Polio aman diberikan

C. Tentang vaksin Polio yang dipergunakan dalam imunisasi Polio

  1. Vaksin Bio Farma tetap valid sesuai dengan rekomendasi badan POM mengenai izin edar vaksin
  2. Aman dan terbukti diakui secara internasional, dan telah berhasil menyelamatkan anak bangsa terhadap serangan virus Polio sejak sepuluh tahun yang lalu
  3. Tidak ada upaya menutup-nutupi dari pihak pemerintah dalam upaya melindungi rakyatnya

D. Tentang KIPI

    1. Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) merupakan factor risiko yang selalu ada pada setiap tindakan medik imunisasi Polio namun dari pengalaman jumlahnya sangat kecil (1:2-6 juta dosis)
    2. Risiko tersebut telah terantisipasi dengan baik dalam bentuk sosialisasi prosedur penyaringan terhadap kontra indikasi vaksinasi, pelatihan juru imunisasi dan kader, pembuatan standar nasional penanggulangan KIPI, penyiapan Rumah sakit rujukan
    3. Telah dilakukan audit multidisipliner KIPI terhadap 18 kasus oleh KOMDA PP KIPI Jabar yang diverivikasi oleh KOMNAS PP KIPI dengan hasil sesuai dengan klasifikasi lapangan semua kasus terjadi secara ko-insidental yakni pada saat diimunisasi kasus tersebut diduga telah menderita Penyakit lain dan bukan karena imunisasi Polio atau vaksin Polio

Dari kajian tersebut, maka KOMNAS PP KIPI merekomendasikan hasil sebagai berikut :

    1. Bahwa KIPI yang terjadi pasca Imunisasi Mopping-up Polio putaran pertama bukan karena imunisasi, namun disebabkan akibat lain yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan imunisasi Polio atau vaksin Polio
    2. Bahwa imunisasi Mopping-up Polio putaran kedua tanggal 28 Juni 2005 dapat tetap dilaksanakan
    3. Bahwa mis-komunikasi antara pelaksana dengan masyarakat yang diduga mengalami KIPI harus diselesaikan secara arif dan bijak

Jakarta 20 Juni 2005

Ketua KOMNAS PP KIPI

Prof. Dr. dr. Sri Rezeki S Hadinegoro Sp.A (K)