Tolak Imunisasi Polio, Dipenjara Satu Tahun

http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php?id=2005053103245824

Selasa, 31 Mei 2005
KESEHATAN

Tolak Imunisasi Polio, Dipenjara Satu Tahun

JAKARTA (Lampost): Pemprov DKI Jakarta mewajibkan seluruh anak balita (bawah lima tahun) yang berada di wilayah DKI Jakarta diimunisasi polio. Bagi balita yang sakit, bahkan yang sudah diimunisasi polio sebelumnya, wajib diimunisasi lagi. Jika menolak, bisa-bisa dipenjara satu tahun.

Ancaman di atas bukan main-main. Orangtua yang menolak anaknya diimunisasi polio akan diancam penjara maksimal satu tahun seperti yang diatur dalam UU No. 4/1984 tentang Penanganan Wabah.

“Bagi warga yang tetap menolak diimunisasi padahal sudah diberi tahu, Dinas Kesehatan DKI akan memberi sanksi sesuai dengan UU No. 4/1984 tentang Penanganan Wabah. Sanksinya dipenjara maksimal 1 tahun,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Pemprov DKI Jakarta Chalik Masulili di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (30-5).

Hal itu diungkapkan Chalik berkaitan imunisasi massal yang akan dilakukan serempak di seluruh DKI Jakarta, 31 Mei 2005. Chalik mengimbau seluruh orangtua membawa anak balitanya untuk mendapatkan imunisasi polio itu. Termasuk balita yang sudah mendapat imunisasi polio sebelumnya.

“Balita yang sudah diimunisasi polio pun wajib diimunisasi lagi. Tujuannya, memblokir teritorial virus polio di DKI. Bahkan yang sakit juga wajib datang. Kalau yang lagi sakit, kalau sakitnya tidak parah-parah amat seperti batuk dan pilek, juga harus diimunisasi,” kata Chalik.

Kadis Dinkes mengatakan jenis vaksin polio yang akan digunakan adalah produk keluaran PT Bio Farma. Pemerintah menjamin kualitas vaksin ini, walaupun World Health Organisasi (WHO) sebelumnya men-delisting-nya.

Pemprov DKI sudah menyiapkan 8.028 pos imunisasi polio di seluruh DKI Jakarta. Semua pos itu nantinya akan memberikan imunisasi gratis kepada 705.200 balita yang tercatat di Jakarta. Setiap tiga rukun tetangga (RT), disiapkan satu pos. “Setiap pos terdiri dari lima petugas,” ujar Chalik.

Imunisasi massal ini akan dilakukan serempak mulai pukul 8.00 hingga pukul 17.00. Perinciannya, petugas imunisasi akan membuka pos sejak pukul 8.00–12.00. Kemudian petugas akan beristirahat pada pukul 12.00–13.00. Dan imunisasi akan dilanjutkan hingga pukul 17.00.

Chalik mengatakan bagi balita yang sudah tercatat mendapatkan imunisasi tetapi tidak datang, akan di-sweeping. Petugas kesehatan baik dari Dinas Kesehatan DKI dan Departemen Kesehatan RI akan sweeping dari rumah ke rumah.

“Yang tidak datang langsung di-sweeping. Maksudnya didata, dicek kenapa tidak mau melakukan imunisasi polio,” ujar Chalik.

Sweeping, kata Chalik, bertujuan agar nantinya balita yang belum diimunisasi dapat mengikuti program imunisasi polio massal yang akan berlangsung seminggu, sampai 7 Juni 2005.

Chalik mengatakan dana pelaksanaan imunisasi massal di wilayah Jakarta ini Rp2,94 miliar, di antaranya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Uang tersebut sebagian digunakan untuk transpor petugas imunisasi, pendirian pos, konsumsi petugas, dan penyusunan laporan imunisasi.

Imunisasi Polio Pertama

Istri Wakil Presiden (Wapres) Mufidah Kalla mengetes pertama vaksin polio kepada sembilan balita sebagai simbol akan dimulainya imunisasi massal polio, hari ini (31-5) di tiga provinsi.

Mufidah Kalla me ngetes vaksin polio kepada sembilan anak di rumah dinas Wapres, Jalan Diponegoro Jakarta Pusat, Senin (30-5).

Mufidah Kalla memberikan dua tetes vaksin kepada anak-anak yang antara lain berasal dari Tangerang dan karyawan Depkes.

Mufidah Kalla dalam sambutannya meminta agar para ibu tidak takut membawa anak-anaknya ke posyandu dan puskesmas untuk melakukan imunisasi polio.

Sementara itu, Staf Ahli Menkes Nyoman Kadun mengatakan imunisasi massal polio akan dilakukan di tiga provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

Kini, katanya, terdata 15 anak yang terjangkit lumpuh layu.

Sementara biaya imunisasi massal mencapai Rp36 miliar, di mana Rp10 miliar berasal dari pemerintah pusat dan sisanya berasal antara lain dari pemda setempat, WHO, dan UNICEF.

Menurut rencana, imunisasi massal akan dilakukan dua kali yakni 31 Mei dan 28 Juni 2005 dimulai pukul 8.00.

Depkes mendirikan 5.290 pos pelayanan imunisasi untuk melayani 6,4 juta balita di tiga provinsi tersebut dan PT Bio Farma telah menyiapkan 13,1 juta vaksin polio untuk itu.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Siti Fadilah Supari mengatakan balita harus mendapatkan imunisasi polio pada 31 Mei dan 28 Juni 2005 di tiga provinsi itu penting karena 14 balita di Sukabumi, Bogor, dan Lebak yang tertular virus polio liar sehingga mereka kini menderita lumpuh.

Menurut Menkes, bagi balita yang telah mendapat imunisasi polio dapat mengikuti PIN polio tersebut agar menjadi lebih kebal, sedang bagi balita di luar tiga provinsi itu dapat meminta vaksin polio secara gratis di puskesmas atau rumah sakit terdekat.

“Empat belas balita terkena virus polio liar di Sukabumi, Bogor, dan Lebak, ditemukan akhir April hingga 25 Mei 2005 karena mereka belum mendapatkan imunisasi polio,” katanya.

Menkes menyatakan untuk memutus rantai penularan virus polio dari Afrika itu, imunisasi polio gratis sangat diperlukan bagi sekitar 6,4 juta anak balita di Banten, DKI, dan Jabar pada 31 Mei dan 28 Juni 2005 dengan biaya sekitar Rp38 miliar.

Dia menegaskan vaksin polio yang diberikan kepada balita adalah produksi perusahaan milik negara (BUMN) PT Bio Farma Bandung yang telah mendapat sertifikat keamanan dan mutu dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM).

Dengan demikian, katanya, tidak benar jika ada anggapan dari LSM bahwa vaksin produk dalam negeri itu tidak memenuhi standar internasional atau Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Menkes mengakui vaksin produksi PT Bio Farma pada Desember 2004 tidak diikutkan dalam daftar tender pengadaan vaksin dunia karena kemasan vaksin yang belum sesuai dengan ketentuan WHO, tapi mulai Juni 2005 Bio frama sudah ikut tender vaksin WHO.

Menkes mengemukakan kemunculan wabah polio di beberapa daerah di Indonesia, khususnya di Jabar mendorong pemerintah melakukan penelitian mendalam dan pengawasan yang intensif, untuk mencegah penyebaran virus tersebut.

“Munculnya kasus poliomyelitis di Provinsi Jawa Barat pada pertengahan Maret lalu telah direspons secara terarah oleh pemerintah dan kini penelitian lebih mendalam sedang dilaksanakan,” kata Menkes.

Dia menambahkan Pemerintah Indonesia juga telah mendorong pelayanan kesehatan di tingkat kabupaten untuk meningkatkan pemantauan dan pengawasan terhadap wabah tersebut di wilayah masing-masing. “Pemerintah juga menyampaikan penghargaan kepada WHO dan kantor regionalnya (SEARO) yang telah mengirimkan timnya untuk membantu pemerintah meneliti epidemis,” ujar Menkes.

Sidang WHO ini merupakan sidang tahunan World Health Organization (WHO) yang ditujukan membahas pemajuan kesehatan masyarakat secara global dan mengupayakan strategi pencegahan dan penanggulangan wabah penyakit khususnya yang menular seperti HIV/AIDS, SARS, avian flu, polio, dan lainnya. S-1

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s