Banyak Obat dan Kosmetik Belum Disertifikasi Halal

http://community.kompas.com/index.php?fuseaction=home.detail&id=27114&section=58

Banyak Obat dan Kosmetik Belum Disertifikasi Halal

Selasa 17 April 2007 15:54 wib

JAKARTA, KOMPAS – Banyak obat-obatan dan kosmetika yang beredar di pasaran belum mendapat sertifikat halal. Padahal, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) mensinyalir adanya sejumlah obat dan kosmetik mengandung bahan yang tidak halal. Karena itu, pemerintah didesak untuk memperketat pengawasan beragam produk obat dan makanan demi melindungi konsumen, khususnya kaum muslim.

Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari, dalam sambutannya pada seminar nasional bertema “Kehalalan Obat-obatan dan Kosmetika LPPOM-MUI”, di auditorium YARSI, Jakarta, Selasa (17/4), menuturkan, Indonesia merupakan negara yang paling banyak penduduk muslimnya, sehingga merupakan potensi pasar yang besar untuk obat-obatan dan kosmetika lokal maupun impor.

Wakil Ketua Pengurus Pusat MUI Din Syamsuddin menyatakan, kehalalan kosmetika dan obat-obatan masih jadi masalah. Dalam bidang pangan, belum banyak restoran bersertifikat halal. Bahkan, yang sudah mencantumkan label halal pun belum tentu dijamin kehalalannya. ”Hal ini disebabkan belum ada dukungan dari pemerintah, tidak ada Undang Undang yang mengatur, pencantuman label halal masih bersifat sukarela. Sedangkan MUI tidak berwenang mengenai hal tersebut,” ujarnya menegaskan.

Direktur LPPOM MUI Muhamad Nadratuzzaman Hosen menuturkan, sampai sekarang baru 16.040 produk pangan dari 874 perusahaan yang disertifikasi kehalalannya. Sementara untuk obat-obatan dan kosmetika, baru lima perusahaan yang mengajukan sertifikasi kehalalan produk mereka. “Ini disebabkan kurangnya dukungan dari pemerintah terhadap upaya perlindungan konsumen dari produk-produk yang mengandung bahan tidak halal,” ujarnya.

Padahal, LPPOM-MUI mensinyalir penggunaan babi dan turunannya maupun bagian tubuh manusia dalam dunia kedokteran lazim terjadi. Bahan-bahan itu dimanfaatkan dalam pembuatan produk-produk seperti vaksin, sediaan obat dan bahan kosmetika. Perusahaan-perusahaan farmasi yang merupakan perusahaan multinasional juga telah menginformasikan kondisi itu secara terbuka. “Para ulama sepakat membolehkan penggunaan obat-obatan dan vaksin yang mengandung babi jika jika dalam kondisi darurat,” tuturnya.

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan, sediaan farmasi termasuk di dalamnya obat dan kosmetika harus terjamin keamanan, mutu dan manfaatnya sebelum dapat diedarkan dan digunakan di Indonesia. “Selain itu, masyarakat muslim menuntut obat dan kosmetika yang digunakan harus halal,” kata Fadilah.

“Kebutuhan dan tuntutan masyarakat makin tinggi terhadap obat dan kosmetika yang tidak saja harus aman, bermutu dan bermanfaat, tetapi juga harus halal. Hal ini merupakan tantangan sekaligus peluang bagi dunia usaha di Indonesia dan negara-negara Islam,” ujar Fadilah. Makin terbukanya perdagangan antar negara membuat Indonesia harus berhati-hati terhadap produk atau bahan baku yang tidak halal ataupun diragukan kehalalalnnya, terutama produk atau bahan yang berasal dari hewan.

Sementara tidak semua dokter mengetahui tentang status obat-obatan yang akan diberikan pada pasiennya, termasuk obat-obatan yang digunakan untuk penderita jantung koroner. Obat itu ternyata mengandung bahan aktif yang berasal dari babi. “Sayangnya tidak semua dokter mengerti tentang isi obat. Sementara konsumen muslim kurang diberi akses untuk mengetahui jenis dan merek apa obat yang akan diberikan pada mereka, terutama pasien rawat inap,” kata Prof dr Jurnalis Uddin dari Universitas YARSI.

4 comments

  1. Sebagai bangsa yang penduduk Muslimnya terbesar, seharusnya Pemerintah bersikap tegas untuk melindungi warganya dari produk-produk yang membuat tidak nyaman pemakainya yang disebabkan bahan yang dipakai sebagai kosmetik dari bahan yang haram, disinilah peran pemerintah sebagai pelayan rakyat, bukan hanya tanggung Jawab MUI tetapi juga tanggungjawab pemerintah yang telah dipercaya memimpin bangsa ini untuk melindungi rakyatnya.

  2. Kosmetika haram, kesalahan pada BPOM, kenapa begitu gampang memberikan legalitas, seharusnya ada koordinasi antara BPOM dengan MUI.

  3. bila dilihat yang simpelnya, pembeli selalu membeli produk yang tertera tulisan halalnya saja tanpa meneliti kembali kandungan atau bahan pembuatnya. Nah, apakah benar itu dihalalkan atau hanya sebagai cover yang mempercantik tampilan kemasannya saja ? That’s way tentu saja perlu adanya lagi penerangan kepada khalayak masyarakat mengenai bahan saja yang halal or non halal. lebih di intenskan lagi ya …

  4. Warga muslim terbesar tapi pemahaman dan awareness thd halal sangat minim ditambah juga dengan ketidaktegasan pemerintah untuk mewajibkan pengkategorian atau pencatatan label halal mui. Kalo dari hal kecil saja dibiarkan,apa jadinya? Bahan yang haram masuk kedalam tubuh manusia otomatis perilaku buruk juga akan tercermin pada orang2 yang ikut mengkonsumsinya. Sangat disayangkan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s