Pernyataan Sikap dan Rekomendasi KOMNAS PP KIPI

http://202.155.5.44/index.php?option=news&task=viewarticle&sid=980&Itemid=2

Pernyataan Sikap dan Rekomendasi KOMNAS PP KIPI

28 Jun 2005

Sebagai bentuk respon atas temuan Polio, adanya kesakitan dan kematian yang diduga terkait dengan Mopping-up putaran pertama, serta pelaksanaan Mopping-up putaran kedua, Komite Nasional Penanggulangan & Pengkajian Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KOMNAS PP KIPI) mengeluarkan pernyataan sikap dan rekomendasi sebagai berikut.

Rekomendasi KOMNAS PP KIPI

Mengenai Imunisasi Polio dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Virus Polio Liar di Indonesia

Kami anggota KOMNAS PP KIPI yang terdiri dari para ahli dari ilmuwan kedokteran, farmasi, dan kesehatan masyarakat yang berasal dari organisasi profesi kedokteran, institusi pendidikan tinggi dan praktisi di bidang imunisasi sebagai pencegahan penyakit menular, telah mengadakan diskusi yang mendalam dengan seluruh anggota KOMNAS PP KIPI bersama KOMDA PP KIPI Jabar , DKI, dan Banten.

Kami telah melakukan pengumpulan data primer di lapangan yang langsung mencakup tempat tinggal penderita di daerah yang terkena penykait Polio maupun lumpuh layuih akut, pengumpulan data sekunder dari semua pihak (orang tua, masyarakat, dan pemerintah daaerah) yang terlibat dalam pelaksanaan program imunisasi Mopping-up Polio putaran pertama di 3 propinsi yaitu ; Jabar, DKI dan Banten. Dilanjutkan dengan diskusi mendalam dengan para ahli dari WHO Representative for Indonesia, WHO-SEARO, dan WHO Head Quarter, serta melakukan telaah literature mutahir dan melakukan kaji ulang yang mendalam pada rapat pleno KOMNAS PP KIPI di Jakarta tanggal 5, 7 dan 8 Juni 2005, untuk menghadapi maraknya isu Polio dan upaya pemberantasannya serta kajian beberapa kejadian ikutan pasca imunisasi Polio yang akhir-akhir ini banyak dimuat oleh media massa cetak dan elektronik.

Maka dengan tulus ikhlas dan niat teramat baik kami menyampaikan butir-butir sebagai berikut ;

  1. Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang merupakan investais dasar bagi individu, keluarga, masyarakat, dan negara dalam pembangunan nasional yang telah eksplisit tercantum dalam UUD dan pelbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Namun upaya pencegahan Penyakit menular juga merupakan kewajiban utama pemerintah yang dijamin oleh UUD dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagai unsur utama dalam melindungi dan mensejahterakan masyarakat di masa kini dan mendatang.
  2. Dalam rangka upaya penyelamatan nyawa rakyat dan ancaman hilangnya generasi bermutu penerus bangsa yang terjangkit Penyakit menular sehingga kondisi fisik, mental dan sosial mereka makin memerlukan uluran tangan bersama pemerintah dan masyarakat, kebijakan pemerintah yang telah melakukan upaya sebagai berikut

    1. Menetapkan kejadian Infeksi virus Polio liar ini sebagai kejadian Luar Biasa (KLB) yang secara klinis ditandai dengan ditemukannya penyakit secara hampir serentak bergejala lumpuh layuh
    2. Melakukan surveillans secara akurat
    3. Bertindak transparan dalam mengungkapkan data secara apa adanya
    4. Melakukan Moppin-up vaksinasi Polio di tiga propinsi ; Jabar, DKI dan Banten
    5. Memberikan penjelasan semaksimal mungkin melalui jalur media massa
    6. Menetapkan tanggal bersama dilakukannya imunisasi Mopping-up Polio
    7. Melakukan persiapan imunisasi missal Mopping-up Polio putaran kedua di tiga propinsi
    8. Melaksanakan imunisasi massal Mopping-up Polio putaran pertama dengan cakupanĀ  Jabar 4.496.333, DKI 923.029, dan Banten 1.096.987 balita
    9. Memantau setiap kejadian KIPI di Puskesmas dan Rumah Sakit rujukan
    10. Melayani semua kasus KIPI secara gratis
    11. Meneliti semua kasus KIPI secara cermat, hati-hati sesuai dengan kondisi dan indikasi mediknya berdasarkan standard pelayanan medik yang berlaku
    12. Mengkaji semua kasus secara serentak sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan, kaidah klarifikasi lapangan yang ditetapkan WHO-PAHO serta kaidah kausalitas yang ditetapkan oleh Institute of medicine (IOM) yang telah diakui oleh dunia
  3. Menerima asupan dari berbagai pihak tentang imunisasi dan KIPI

Maka bersama ini kami menyampaiakan hal-hal sebagai berikut

A. Tentang Klinis Penyakit lumpuh layuh akut dan Polio

  1. Merasa prihatin atas kejadian yang menimpa anak bangsa, namun telah berupaya kuat untuk melakukan tindakan secara bijak sesuai kaidah ilmu pengetahuan dan HAM yang universal
  2. Tidak semua kasus lumpuh layuh akut adalah Polio
  3. Diagnosis Polio harus ditegakkan secara akurat dan merujuk pada pedoman diagnosis Penyakit Poliomyelitis
  4. Sarana dan Ahli untuk menegakkan diagnosis Polio (secara pemerikasaan laboratorium) di Indonesia telah diakui Depkes, Badan POM dan sesuai standard universal dan hasilnya telah dilakukan cross-check oleh pakar independen WHO di Mumbai, India
  5. Jumlah kasus Polio sangat sedikit dibandingkan dengan kasus lumpuh layuh akut
  6. Mendukung semua pernyataan yang dikeluarkan oleh Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia

B. Tentang Imunisasi Polio

  1. Imunisasi Polio merupakan keharusan dalam menghadapi KLB virus Polio Liar
  2. Penunaian perlindungan, penghormatan dan penunaian tugas HAM rakyat Indonesia yang belum/tidak sakit namun sangat mungkin untuk tertular oleh Polio sebagai salah satu Penyakit lumpuh layu akut sangat membahayakan
  3. Tidak ada bahaya apabila imunisasi Polio diberikan berlebih
  4. Imunisasi Polio pada saat KLB harus diberikan dalam satu waktu yang bersamaan karena merupakan golden-standard internasional untuk pemberantasan virus Polio liar hingga tuntas
  5. Imunisasi Polio aman diberikan

C. Tentang vaksin Polio yang dipergunakan dalam imunisasi Polio

  1. Vaksin Bio Farma tetap valid sesuai dengan rekomendasi badan POM mengenai izin edar vaksin
  2. Aman dan terbukti diakui secara internasional, dan telah berhasil menyelamatkan anak bangsa terhadap serangan virus Polio sejak sepuluh tahun yang lalu
  3. Tidak ada upaya menutup-nutupi dari pihak pemerintah dalam upaya melindungi rakyatnya

D. Tentang KIPI

    1. Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) merupakan factor risiko yang selalu ada pada setiap tindakan medik imunisasi Polio namun dari pengalaman jumlahnya sangat kecil (1:2-6 juta dosis)
    2. Risiko tersebut telah terantisipasi dengan baik dalam bentuk sosialisasi prosedur penyaringan terhadap kontra indikasi vaksinasi, pelatihan juru imunisasi dan kader, pembuatan standar nasional penanggulangan KIPI, penyiapan Rumah sakit rujukan
    3. Telah dilakukan audit multidisipliner KIPI terhadap 18 kasus oleh KOMDA PP KIPI Jabar yang diverivikasi oleh KOMNAS PP KIPI dengan hasil sesuai dengan klasifikasi lapangan semua kasus terjadi secara ko-insidental yakni pada saat diimunisasi kasus tersebut diduga telah menderita Penyakit lain dan bukan karena imunisasi Polio atau vaksin Polio

Dari kajian tersebut, maka KOMNAS PP KIPI merekomendasikan hasil sebagai berikut :

    1. Bahwa KIPI yang terjadi pasca Imunisasi Mopping-up Polio putaran pertama bukan karena imunisasi, namun disebabkan akibat lain yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan imunisasi Polio atau vaksin Polio
    2. Bahwa imunisasi Mopping-up Polio putaran kedua tanggal 28 Juni 2005 dapat tetap dilaksanakan
    3. Bahwa mis-komunikasi antara pelaksana dengan masyarakat yang diduga mengalami KIPI harus diselesaikan secara arif dan bijak

Jakarta 20 Juni 2005

Ketua KOMNAS PP KIPI

Prof. Dr. dr. Sri Rezeki S Hadinegoro Sp.A (K)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s